DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan zakat dengan penetaoan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang azas dan tujuan pengelolaan zakat, kewajiban menunaikan zakat, yang berhak menerima zakat, jenis zakat, penghitungan zakat, baznas kabupaten, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, pemanfaatan zakat, infak dan sedekah, pelaporan dan pertanggungjawaban baznas kabupaten dan LAZ, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pembiayaan dan penggunaan hak amil, ketentuan sanksi administratif, larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melakukan sistem pengelolaan zakat agar lebih berdayaguna, berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu 2 ditingkatkan dengan melakukan pembinaan, pelayanan, bimbingan dan pengawasan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 4
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 5 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 6
14.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
15.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
16.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU 7

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Agama adalah Agama Islam.
3.Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Indramayu.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu;
7.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 8
8.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9.Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10.Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
11.Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
12.Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
13.Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
14.Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
15.Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
16.Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. 9
17.Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
18.Zakat pendapatan dan jasa/profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
19.Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
20.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
21.Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
22.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
23.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
24.Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
25.Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
26.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kabupaten.
27.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 10
28.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat, Infak dan Sedekah.
29.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
30.Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada seseorang atau suatu badan.
31.Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu kepada orang atau badan yang pesan itu baru dilaksanakan sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.
32.Warisan adalah harta tinggalan seseorang beragama Islam yang telah meninggal dunia yang diserahkan kepada ahli waris atau badan.
33.Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada badan oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
34.Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
35.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 11

BAB II

AZAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan :

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

a.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT

Pasal 4

Setiap penduduk yang beragama Islam dan/atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan zakat sesuai syariat Islam. 12

BAB IV

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pasal 5

Yang berhak menerima zakat adalah :

a.Fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya;
b.Miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan primernya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan sekunder;
c.Amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat;
d.Mualaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam;
e.Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;
f.Gharim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
g.Fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam; dan 13
h.Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

BAB V

JENIS ZAKAT

Pasal 6

(1)Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.emas, perak dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa/profesi; dan
9. i.rikaz.
(3)Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwajibkan pada seluruh penduduk yang beragama Islam.

BAB VI

PENGHITUNGAN ZAKAT

Pasal 7

(1)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. 14
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB VII

BAZNAS KABUPATEN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membentuk BAZNAS Kabupaten untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
(2)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. 15

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…