DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 24 Pasal 14 Bab yaitu Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengelolaan Rumah Kos, Izin Penyelenggaran Rumah Kos, Hak dan Kewajiban, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya menjaga ketertiban penyelenggaraan rumah kos, perlu adanya regulasi guna mengatur keberadaan rumah kos sesuai dengan fungsinya dengan tetap menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara rumah kos, pemerintah daerahdan pengemban kepentingan dalam melakukan penyelenggaraan rumah kos, perlu dilakukan pengaturan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos. 3 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11); 6
9.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 24);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 15);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 22);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9). 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu. 8
4.Dinasadalah Dinasdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknis tertentu.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinasdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknis tertentu.
6.Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Indramayu.
7.Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indramayu.
8.Lurah adalah Kepala kelurahan di wilayah Kabupaten Indramayu.
9.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah RW di wilayah Kabupaten Indramayu.
10.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah RT di wilayah Kabupaten Indramayu.
11.Setiap orang adalah orang perseorang dan/atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12.Rumah Kos adalah bangunan rumah/kamar yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu penyediaan jasa menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran. 9
13.Kamar Kos yang selanjutnya disebut Kamar adalah bangunan gedung baik sebagai bagian dari Rumah Kos maupun berdiri sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling singkat1 (satu) bulan.
14.Penyelenggaraan rumah kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan rumah kos dengan fasilitasnya atau tanpa fasilitas untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu tertentu paling singkat 1 (satu) bulan.
15.Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan mengelola dan mengurus rumah kos.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan peraturan daerah ini berazaskan pada norma hukum, norma agama, norma susila, adat istiadat dan kearifan lokal yang hidup didalam masyarakat setempat. 10

Pasal 3

Pembentukan peraturan daerah ini bertujuan :

a.mewujudkan rumah kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
b.menjamin kepastian hukum;
c.menunjang pertumbuhan ekonomi daerah;
d.tertib administrasi kependudukan; dan
e.melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

a.Pengelolaan Rumah Kos;
b.Izin Penyelenggaraan Rumah Kos;
c.Hak dan Kewajiban;
d.Larangan;
e.Pembinaan dan Pengawasan;
f.Partisipasi Masyarakat;
g.Sanksi Administratif; 11
h.Ketentuan Pidana;
i.Penyidikan;
j.Ketentuan Peralihan; dan
k.Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasal 5

(1)Pengelolaan rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk kamar kos.
(2)Pengelolaan rumah kos dilakukan oleh pemilik rumah kos.
(3)Pengelolaan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pemiliknya berdomisili di desa/kelurahan lokasi rumah kos, dapat diselenggarakan sendiri atau dilimpahkan kepada pihak lain.
(4)Pengelolaan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pemiliknya berdomisili diluar desa/kelurahan lokasi rumah kos, wajib melimpahkan pengelolaan rumah kos kepada pihak lain yang berdomisili dan/atau tinggal di sekitar lokasi rumah kos. 12

Pasal 6

(1)Pelimpahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara tertulis antara pemilik rumah kos dengan pengelolarumah kos.
(2)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.pelimpahan pengelolaan rumah kos dari pemilik rumah kos kepada pengelolarumah kos; dan
2. b.pernyataankesediaan pengelola rumah kos untuk mengelolarumah kos.
(3)Dokumen pelimpahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketahui oleh Kuwu/Lurah setempat.

Pasal 7

(1)Pemilik/pengelola rumah kos wajib memisahkan lokasi rumah kos atau kamar kos laki-laki dan perempuan tidak dalam satu bangunan, kecuali bagi mereka yang berstatus suami-isteri dibuktikan dengan asli buku nikah.
(2)Apabila rumah kos terdiri atas lebih dari 10 (sepuluh) kamar, pemilik/pengelola rumah kos wajib menyediakan tenaga pengamanan. 13
(3)Pemilik/pengelola rumah kos yang memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) kamar wajib membuat papan nama rumah kos yang diletakkan pada bagian depan bangunan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbaca oleh umum.
(4)Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan:
1. a.Peruntukan kos laki-laki atau perempuan;
2. b.Nama rumah kos;
3. c.Nomor izin rumah kos;
4. d.Jumlah kamar;
5. e.Pemilik rumah kos;
6. f.Pengelola rumah kos;
7. g.Alamat lokasi rumah kos;
(5)Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)berukuran 1 x 1 meter, dengan warna dasar putih dan tulisan warna hitam.

BAB V

IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan yang memiliki rumah/bangunan yang diperuntukkan sebagai rumah kos, wajib memiliki izin penyelenggaraan rumah kos. 14
(2)Izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin penyelenggaraan rumah kos kepada kepala SKPD yang membidangi perizinan.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya kelengkapan berkas perizinan.
(5)Izin penyelenggaraanrumah kos berlaku selama pemilikrumah kos menjalankan usahanya dengan kewajiban memperbaharui izin pengelolaan rumah kos setiap 5 (lima) tahun dan meregistrasi penyelenggaraan rumah kos setiap tahun kepada Kuwu/Lurah.
(6)Dalam hal terdapat perubahan nama, jumlah kamar atau pemilik rumah kos wajib mengajukan pembaharuan izin.
(7)Tata cara dan syarat untuk memperoleh izin dan atau pembaharuan izin penyelenggaraan rumah kos, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Kewajiban memiliki izin penyelenggaraanrumah koshanya berlaku bagipemilik rumah kos yang memiliki paling sedikit 5 (lima) kamar kos. 15
(2)Pemilik rumah kos yang mengelola paling banyak 4 (empat) kamar kos wajib melaporkan pengelolaan rumah kos kepada pemerintah desa/kelurahan setempat.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1)Setiap orang berhak untuk menyelenggarakan usaha rumah kos.
(2)Setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak mendapatkan izin penyelenggaraan rumah kos.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…