DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pemberian insentif dan kemudahan investasi, kriteria, bentuk pemberian insentif dan kemudahan investasi, jenis usaha atau kegiatan yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi, tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan investasi, evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan kemudahan investasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara
6.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
12.Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
13.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
14.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
1. a.pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah;
2. b.meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. c.menyerap tenaga kerja;
4. d.memberdayakan sumber daya lokal;
5. e.meningkatkan pelayanan publik;
6. f.meningkatkan produk domestik regional bruto;
7. g.mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
8. h.meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
b.kriteria Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
c.bentuk Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
d.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif atau/atau kemudahan investasi;
e.tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
f.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
g.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
h.hak, kewajiban, dan tanggung jawab.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

(1). Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2). Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip :
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efektif dan efisien.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

BAB V

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk :
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, atau Koperasi;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, atau Koperasi;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, atau Koperasi; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah melalui bank milik Pemerintah Daerah dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan sebagai mitra.
(2)Kemudahan investasi dapat berbentuk :
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau;
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Pasal 9

Dalam rangka menjamin kemudahan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta keselarasan dengan program Online Single Submission (OSS) dan mal pelayanan publik, Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

(1)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat atau investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
1. a.profil perusahaan;
2. b.rencana usaha; dan
3. c.bentuk Insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
(3)permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan atau investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
1. a.profil perusahaan; dan
2. b.bentuk Insentif dan kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan bagi Usaha Mikro, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau kemudahan investasi.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…