(1)Pejabat Negara, PNS dan CPNS, Anggota DPRD, Pimpinan Sadan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
a.pimpinan tinggi atau jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
c.pengawas atau dalamjabatan yang setarajabatan pengawas;
d.fungsional utama;
e.fungsional ahli madya;
f.fungsional ahli muda;
g.fungsional ahli pertama;
h.fungsional penyelia;
i.fungsional mahir;
j.fungsional terampil;
k.fungsional pemula;
I. pelaksana; dan
m.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Bclas tidak diberikan kepada PNS dalam hal :
a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya Pasal 3 ( 1 ) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh persen).
(2)Dalam ha! penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi:
a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjanganjabatan atau tunjangan umum; dan
e.tarnbahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalarn l (satu) bulan dengan memperhatikan kemarnpuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan
e.tarnbahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemarnpuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tarnbahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% {lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Vang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.
Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas Pasal 4 Penerima, Komponen dan besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Hari Raya. BAB III PEMBAYARAN