DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 22 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan organisasi lppl radio kijang kencana fm, sifat dan tujuan, perizinan, alat kelengkapan lppl radio kijang kencana fm, pengawasan, sumber biaya, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kijang Kencana FM; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 );
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 4
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 5
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Peryaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 6
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/P/M.KOMINFO/09/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 8 Tahun 2008 Seri: D.4.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten 7 Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KIJANG KENCANA FM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu. 8
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu;
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kijang Kencana FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Kijang Kencana FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6.Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik yang mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPPL.
7.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Kijang Kencana FM yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio Kijang Kencana FM.
8.Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. 9
9.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang berkedudukan di Provinsi, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
10.Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah pedoman bagi lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI LPPL RADIO KIJANG KENCANA FM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Kijang Kencana FM.
(2)LPPL Radio Kijang Kencana FM adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah daerah dan berkedudukan di daerah. 10
(3)Ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPPL Radio Kijang Kencana FM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)LPPL Radio Kijang Kencana FM dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
(2)LPPL Radio Kijang Kencana FM bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman bertakwa, cerdas dan berbudaya dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra daerah.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran LPPL Radio Kijang Kencana FM wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 11

BAB V

ALAT KELENGKAPAN LPPL RADIO KIJANG KENCANA FM

Pasal 5

(1)Alat kelengkapan LPPL Radio Kijang Kencana FM adalah Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
(2)Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Dewan Pengawas adalah jabatan non-eselon.
(2)Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan masyarakat. 12
(3)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
(4)Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dengan melibatkan DPRD.
(5)Ketentuan mengenai uji kepatutan dan kelayakan, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang besarannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

a.mengawasi kinerja Dewan Direksi;
b.mengawasi siaran;
c.menjamin bahwa LPPL Radio Kijang Kencana FM tetap berorientasi pada publik;
d.menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
e.meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Kijang Kencana FM. 13
f.melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio Kijang Kencana FM kepada Bupati secara berkala.

Pasal 9

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

a.memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.
b.menetapkan program umum lima tahun LPPL Radio Kijang Kencana FM.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c.minimal berpendidikan sarjana;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
f.bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran; 14
g.bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif atau yudikatif;
h.bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
i.tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…