DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Indramayu dengan penetapan batasan istiah pada pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum , pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum, koordinasi, kerja sama, larangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan 2 hukum, perlu mendapatkan bantuan hukum yang difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintah Daerah;
c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan untuk mengalokasikan anggarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Indramayu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 3 Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 5 Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5421);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi 7 Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 190);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN INDRAMAYU. 8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupatenadalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
5.Lurah adalah kepala kelurahan di Kabupaten Indramayu.
6.Orang Miskin adalah penduduk Kabupaten Indramayu yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 9
7.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Indramayu yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu serta dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kuwu atau Pejabat yang setingkat.
8.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.
9.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara. 10
11.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
12.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
13.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum. 11
18.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
19.Anggaran bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas. 12

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

a.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan (access to justice);
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (equality before the law);
c.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata kepada seluruh masyarakat;
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e.terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. 13
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. 14

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh bupati dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan.

BAB V

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.
(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum; 15
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program bantuan hukum.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintahan ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan 16
g.mendapatkanjaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban :

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang Bantuan Hukum; dan
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. 17

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…