DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Gerakan Pengembangan Indramayu Membaca dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud dan tujuan gerbang maca, hak dan kewajiban masyarakat, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah, kebijakan gerbang maca, pendayagunaan sumber daya perpustakaan, sarana dan prasarana, koleksi perpustakaan, promosi perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, layanan perpustakaan, pembinaan, satuan tugas, pengelolaan, kelembagaan, kerja sama, peran serta masyarakat, penghargaan, sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa minat, kegemaran dan budaya baca telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi penyebarannya masih belum merata di seluruh wilayah kabupaten, oleh karena itu perlu disusun strategi inovatif dan kreatif dalam pengembangannya agar penyelenggaraan urusan perpustakaan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat;
c.bahwa strategi inovatif dan kreatif dalam pengembangan perpustakaan dapat diwujudkan dengan melakukan gerakan secara massif, massal, terstruktur, sistemik, terorganisir dan terkoordinasi di seluruh daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf 3 b dan huruf c tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Pengembangan Indramayu Membaca. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 5
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 6 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E); 8
15.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN PENGEMBANGAN INDRAMAYU MEMBACA 9

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Bupati adalah Bupati Indramayu.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 10
7.Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten adalah SKPD yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang perpustakaan pada Pemerintah Daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah daerah.
9.Perpustakaan Daerah Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
10.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12.Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah. 11
13.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14.Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
15.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
16.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
17.Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah. 12
18.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
19.Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut TBM adalah Sebuah tempat yang sengaja di buat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat, gemar dan budaya baca.
20.Komunitas baca adalah sekumpulan orang yang gemar membaca.
21.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
22.Gerakan Pengembangan Indramayu Membaca yang selanjutnya disebut dengan Gerbang Maca adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan minat, kegemaran serta budaya baca dalam rangka mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter dan berdayasaing.
23.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk 13 merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
24.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan.
25.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
26.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
27.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
28.Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
29.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang 14 melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
30.Lokal Konten adalah segala sesuatu yang bermuatan sumber pengetahuan/informasi yang asli dihasilkan oleh suatu institusi/ lembaga, perusahaan atau daerah sampai dengan Negara, yang dapat dijadikan sumber pembelajaran (learning resources) dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam.
31.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
32.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
33.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
34.Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di kabupaten Indramayu. 15
35.Lurah adalah kepala kelurahan yang berada di lingkungan kota Indramayu.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN GERBANG MACA

Pasal 2

Gerbang Maca berdasarkan atas asas :

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;
h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal.

Pasal 3

Gerbang Maca diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan arah terhadap upaya peningkatan wawasan, pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. 16

Pasal 4

Gerbang Maca bertujuan untuk :

a.menyediakan dan mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan tepat serta mewujudkan keterjangkauan pemustaka untuk mendapatkan informasi;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan, pengembangan perpustakaan dan pelibatan masyarakat dalam berkegiatan di perpustakaan;
c.membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan, membentuk karakter dan meningkatkan daya saing masyarakat;
d.mewujudkan perpustakaan yang terintegrasi dengan perpustakaan umum kabupaten.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan; 17
3. c.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
4. d.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban :

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang- undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dan lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; 18
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
3. c.mengalihmediakan naskah kuno dan lokal konten yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 19

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 7 ayat (1) huruf a berkewajiban :

a.menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan perpustakaan;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/atau menjamin ketersediaannya prasarana dan sarana perpustakaan; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah. 20

BAB V

KEBIJAKAN GERBANG MACA

Pasal 9

Program Gerbang Maca diarahkan untuk mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing melalui kebijakan :

a.pelibatan masyarakat;
b.penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
c.layanan perpustakaan keliling;
d.pengembangan sudut baca, rumah baca, TBM dan komunitas baca;
e.layanan internet gratis;
f.membaca dan belajar;
g.kunjungan pemustaka usia dini;
h.perpustakaan terintegrasi.
i.gerakan daerah gemar membaca;
j.penyediaan buku murah dan berkualitas;
k.pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
l.penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
m.taman bacaan masyarakat;
n.rumah baca; dan/atau
o.kegiatan sejenis lainnya. 21

Pasal 10

(1)Kebijakan pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah menempatkan perpustakaan umum sebagai pusat sumber belajar masyarakat, mulai dari mempelajari koleksi perpustakaan, mendalami materi sampai dengan dapat melaksanakan dan/atau mengunakannya sendiri.
(2)Tata cara penyelenggaraan pusat sumber belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibimbing oleh pustakawan dan/atau narasumber/tutor yang disediakan oleh dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan bentuk kegiatan pembelajaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam program dan kegiatan dinas.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…