DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dengan penetapan batasanistilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan, perlindungan petambak garam, pemberdayaan petambak garam, pengawasan, partisipasi masyarakat, pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Petambak Garam di Kabupaten Indramayu sangat tergantung kepada kondisi alam, sarana dan prasarana, kepastian harga, akses informasi dan permodalan, jaringan pemasaran, sehingga sering dihadapkan pada risiko ekonomi yang tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya;
c.bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, telah memberikan tanggungjawab kepada Pemberintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Petambak Garam;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 241). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perlindungan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha pergaraman.
6.Pemberdayaan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petambak Garam untuk melaksanakan usaha pergaraman secara lebih baik.
7.Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
8.Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus garam.
9.Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman.
10.Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan usaha pergaraman.
11.Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
12.Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pra produksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran garam.
13.Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran.
14.Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
15.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan dan pemasaran hasil produksi garam yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
17.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangakan dari, oleh dan untuk Petambak Garam guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petambak Garam atau berdasarkan kearifan lokal.
18.Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha pergaraman.
19.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam berdasarkan asas :

a.Kedaulatan;
b.Kemandirian;
c.Kebermanfaatan;
d.Kebersamaan;
e.Keterpaduan;
f.Keterbukaan;
g.Efisiensi-berkeadilan;
h.Keberlanjutan;
i.Kesejahteraan;
j.Kearifan lokal; dan
k.Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam bertujuan untuk :

a.Menyediakan prasarana dan sarana usaha pergaraman guna peningkatan kuantitas dan kualitas hasil produksi Petambak Garam;
b.Memberikan jaminan kepastian usaha pergaraman dan meminimalisasi kerugian akibat penurunan harga jual garam;
c.Memberikan jaminan terhadap risiko usaha pergaraman akibat cuaca ekstrim, bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran;
d.Menghidari ekonomi biaya tinggi dengan memberikan kemudahan dan insentif perizinan bagi usaha pergaraman;
e.Memberikan jaminan keamanan, keselamatan, perlindungan dan bantuan hukum.
f.Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha pergaraman;
g.Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petambak Garam dalam menjalankan usaha pergaraman yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam, meliputi:

a.Perencanaan;
b.Perlindungan Petambak Garam;
c.Pemberdayaan Petambak Garam;
d.Pendanaan dan Pembiayaan;
e.Pengawasan; dan
f.Partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Petambak Garam terdiri atas :

a.Petambak Garam Kecil;
b.Penggarap Tambak Garam; dan
c.Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparansi dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan :
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi lahan;
3. c.rencana tata ruang wilayah;
4. d.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.kebutuhan prasarana dan sarana;
6. f.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Indramayu; dan
7. g.tingkat pertumbuhan ekonomi;
8. h.jumlah Petambak Garam;
9. i.pengembangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
10. j.sinergitas dengan pengembangan kawasan garam;
(3)Sinergitas dengan pengelolaan pariwisata untuk penentuan jumlah Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pendataan Petambak Garam.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
1. a.rencana pembangunan daerah; dan
2. b.rencana APBD.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 7

(1)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.

Pasal 8

(1)Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(5)ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam.
(2)Strategi perlindungan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyediaan prasarana usaha pergaraman;
2. b.penyediaan sarana usaha pergaraman;
3. c.pemberian jaminan terhadap kepastian usaha dan harga jual garam;
4. d.pemberian jaminan terhadap risiko usaha pergaraman;
5. e.pemberian kemudahan dan insentif perizinan usaha pergaraman;
6. f.pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi Petambak Garam; dan
7. g.pemberian perlindungan dan bantuan hukum bagi Petambak Garam;
(3)Strategi pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
2. b.kemitraan usaha;
3. c.penyediaan fasilitas pembiayaan dan modal;
4. d.kemudahan akses sistem informasi; dan
5. e.penguatan kelembagaan.

Pasal 9

(1)Penyusunan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dituangkan dalam bentuk rencana perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang terintegrasi pada dokumen perencanaan pembangunan.
(3)Penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam berpedoman pada rencana perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam Nasional.
(4)Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam lebih lanjut di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas perlindungan Petambak Garam.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan perlindungan Petambak Garam.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016