DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dan Kesejahteraan Lanjut Usia dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, asas, kedudukan, perencanaan, pelaksanaan, wali anak dan pengampuan, kelembagaan, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, kesejahteraan masyarakat lanjut usia, koordinasi, kerjasama, pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keluarga merupakan komponen penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara perlu mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah daerah guna 2 terwujudnya kesejahteraan baik secara lahir maupun bathin termasuk di dalamnya lanjut usia yang merupakan bagian dari anggota keluarga;
c.bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan keluarga sebagaimana dalam huruf b tersebut di atas yaitu dengan menerbitkan regulasi sebagai landasan agar pembangunan ketahanan keluarga dan kesejahteraan lanjut usia dapat dilakukan secara sistematis dan terarah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 3 Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan SosiaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan 5 dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10.Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 6 Provinsi Jawa Barat Nomor 263); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah; 7
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu
6.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9.Keluarga Rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
10.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
11.Motivator Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.
12.Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial bagi material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, 8 kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi kewajiban dan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
13.kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14.Pengampuan adalah kondisi dimana seorang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat bertindak sendiri karena ketidakmampuannya, maka harus diangkat seorang untuk mewakili dan mengawasi orang tersebut.
15.Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
16.Lansia Potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegaiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atua jasa.
17.Lansia Tidak Potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
18.Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang wajar.
19.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial 9 dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
20.Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar lansia dapat mewujudkan dan menikamati taraf hidup yang wajar.
21.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
22.Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemempuan masing-masing.
23.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lansia.
24.Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada perseorangan atau kelompok jika mereka melakukan keunggulan atau prestasi di bidang tertentu.
25.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan 10 Keluarga dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, material, mental, dan spiritual secara seimbang, sehingga dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin;
2. b.menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan berkeluarga; dan
3. c.mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia dilaksanakan berdasarkan asas :

a.norma agama;
b.keadilan;
c.kemanusiaan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.partisipatif;
g.legalitas; dan
h.nondiskriminatif. 11

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman bagi:

a.Pemerintah Daerah, dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia;
b.Masyarakat dan Dunia Usaha, untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia; dan
c.Keluarga, dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan Keluarga dan Lansia.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia :
1. a.Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia; dan
2. b.Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia.
(2)Rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk : 12
1. a.landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
2. b.Ketahanan fisik keluarga;
3. c.Ketahanan ekonomi keluarga;
4. d.Ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
5. e.Ketahanan sosial budaya dan agama.
(3)Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia;
b.meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lanjut Usia;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 7

13 Dalam hal perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia belum terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Bupati menetapkan perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia berdasarkan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga 14 dan Kesejahteraan Lansia bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
(3)Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Daerah tahunan.

Pasal 9

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 10

Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Keluarga;
c.Masyarakat; dan
d.Dunia Usaha.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…