DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Produk Hukum Di Desa dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang peraturan desa, evaluasi dan klarifikasi peraturan desa, peraturan bersama kuwu, peraturan kuwu, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu 2

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum di Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 4 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK HUKUM DI DESA. 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7
6.Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kuwu, Peraturan Kuwu, dan Keputusan Kuwu.
9.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10.Peraturan Bersama Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kuwu dan bersifat mengatur.
11.Peraturan Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur.
12.Keputusan Kuwu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14.Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa. 8
15.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

……………….

Pasal 2

(1)Produk hukum di desa bersifat :
1. a.pengaturan; dan
2. b.penetapan.
(2)Produk hukum bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.Peraturan Desa; 9
2. b.Peraturan Bersama Kuwu; dan
3. c.Peraturan Kuwu.
(3)Produk hukum bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.Keputusan kuwu; dan
2. b.Keputusan BPD.

Pasal 3

Produk hukum di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

(1)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Peraturan Bersama Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berisi materi kerjasama desa.
(3)Peraturan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kuwu dan tindak lanjut dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. 10

BAB III

PERATURAN DESA

Pasal 5

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kuwu dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 6

(1)Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. 11
(2)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
(3)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4)Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
(5)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kuwu kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 7

(1)BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan 12 Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
(3)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pasal 8

(1)BPD mengundang Kuwu untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
(2)Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kuwu digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. 13

Pasal 9

(1)Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

(1)Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kuwu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kuwu dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. 14

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…