DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal dasar, organ dan pegawai, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu sebagai Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu, perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda); 3
c.bahwa untuk memajukan perekonomian dibutuhkan penguatan kelembagaan untuk menunjang perekonomian daerah yang stabil dan efisien dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporated governance);
d.bahwa dalam menunjang kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam daerah, penting serta perlu mengoptimalkan fungsi dan peran Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu untuk mewujudkan suksesnya pembangunan daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda). 4 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 5
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMI WIRALODRA INDRAMAYU (PERSERODA). 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BWI (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) Milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.
6.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. 8
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8.Organ Perseroda adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Direksi adalah organ perusahaan PT. BWI (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan PT. BWI (Perseroda), serta mewakili perusahaan PT. BWI (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Komisaris adalah organ Perusahaan PT. BWI (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan PT. BWI (Perseroda). 9
12.Pegawai adalah pekerja PT. BWI (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
13.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BWI (Perseroda).
14.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
15.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan;
16.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan PT. BWI (Perseroda).
17.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja dan Anggaran PT. BWI (Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BWI (Perseroda).
19.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 10

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda).
(2)Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu.
(3)Logo Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Komisaris.

Pasal 3

(1)PT. BWI (Perseroda) berkedudukan di Daerah Kabupaten. 11
(2)Unit usaha dan/atau anak perusahaan PT. BWI (Perseroda) berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (PD. BWI) menjadi PT. BWI (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki Daerah secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Tujuan dari perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (PD. BWI) menjadi PT. BWI (Perseroda) adalah :

a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 12
b.meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
c.mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
d.mengembangkan dan menggali potensi usaha sesuai sektor usaha perusahaan; dan
e.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, melalui bidang usaha yang menjadi sektor usaha PT. BWI (Perseroda)

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan Usaha PT. BWI (Perseroda) meliputi :
1. a.sektor pertanian;
2. b.sektor minyak dan gas bumi;
3. c.sektor pertambangan;
4. d.sektor peternakan;
5. e.sektor perikanan; dan
6. f.sektor usaha lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan. 13
(2)PT. BWI (Perseroda) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk unit-unit usaha.
(3)Penetapan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan persetujuan RUPS berdasarkan pertimbangan Dewan Komisaris.
(4)Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit yang bertanggungjawab kepada Direksi.

Pasal 7

(1)PT. BWI (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
(2)Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BWI (Perseroda) dapat bermitra dengan :
1. a.Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
2. b.badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
(3)Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
1. a.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
2. b.perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 14
3. c.memiliki kompetensi di bidangnya; dan
4. d.perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
(4)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
1. a.disetujui oleh RUPS;
2. b.minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
3. c.laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
4. d.memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
5. e.tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
(5)Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS. 15

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT. BWI (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT. BWI (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 179.043.619.000,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar empat puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
(2)Modal Disetor yang telah disertakan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. BWI (Perseroda) sebesar Rp 47.923.619.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
(3)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. BWI (Perseroda) sampai dengan tanggal bulan tahun berdasarkan hasil audit. 16
(4)Modal Dasar PT. BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BWI (Perseroda) diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 10

(1)Sumber modal PT. BWI (Perseroda) terdiri atas :
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari :
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…