DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup, fungsi PJU, kewenangan penyelenggaraan PJU, penyelenggaraan PJU, pembiayaan, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerangan jalan umum diperlukan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penerangan jalan umum agar memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggungjawab;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kuwu dan pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
9.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
10.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan.
11.Jalan Nasional adalah Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12.Jalan Provinsi adalah Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari:

a.jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
b.jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota; dan
c.jalan strategis provinsi;
1. 13.Jalan Kabupaten adalah Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, yang terdiri dari :
a.jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
b.jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa;
c.jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
d.jalan strategis kabupaten.
1. 14.Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
2. 15.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
3. 16.Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam daerah kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus baik bagi kepentingan daerah maupun kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 17.Penyelenggaraan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan dan pengawasan PJU.
5. 18.Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan PJU.
6. 19.Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di daerah yang terdiri dari individu- individu.
7. 20.Pihak Ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
8. 21.Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko diantara para pihak.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 2

PJU diselenggarakan berdasarkan :

a.asas manfaat;
b.asas keadilan;
c.asas estetika;
d.asas pemerataan; dan
e.asas efektif dan efisien.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan PJU di daerah kabupaten.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.menjamin tersedianya layanan PJU bagi masyarakat;
2. b.terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat standar teknis, keamanan, keselamatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.fungsi PJU;
b.kewenangan penyelenggaraan PJU;
c.penyelenggaraan PJU;
d.pembiayaan;
e.hak, kewajiban dan larangan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.peran serta masyarakat.

BAB III

FUNGSI PJU

Pasal 5

PJU berfungsi :

a.menghasilkan perbedaan antara objek dan permukaan jalan;
b.sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
c.meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
d.mendukung keamanan lingkungan; dan
e.memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PJU

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan PJU Pemerintah Daerah berwenang:

a.mengelola PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menyusun RIPJU;
c.memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya;
d.membuat kesepakatan bersama dengan PLN dalam rangka penyelenggaraan PJU; dan
e.melakukan penertiban PJU yang tidak berizin.

BAB V

PENYELENGGARAAN PJU

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan PJU dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RIPJU.
(2)RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Perencanaan pelaksanaan penyediaan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi tahapan:

a.survei;
b.pemetaan;
c.pendataan; dan
d.analisa penyesuaian dengan RIPJU.

Pasal 9

(1)Penempatan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
(2)Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.jalan Kabupaten;
2. b.jalan Desa; dan
3. c.kawasan khusus.
(3)Penempatan PJU di jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Penempatan PJU di jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
(5)Penempatan PJU di kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang mengelola kawasan khusus tersebut, setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi tata kelola PJU.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi tata kelola PJU dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam hal perbaikan/pemeliharaan PJU yang berada di jalan Nasional dan Jalan Provinsi.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…