DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi publik berbasis virtual di kabupaten indramayu dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, asas, prinsip, ruang lingkup dan sistem, pembina, penyelenggara, pelaksana organisasi penyelenggara dan evaluasi, hak, kewajiban dan larangan, manajemen sistem pelayanan, peran serta masyarakat, kerahasiaan dokumen, pengawasan, ketentuan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, diperlukan norma hukum yang mengatur penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik secara virtual yang dapat memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Adminsitrasi Publik Berbasis Virtual. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7
13.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan; 8
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : 9 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK BERBASIS VIRTUAL DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Bupati adalah Bupati Indramayu.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
6.Pelayanan Administrasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 10 warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7.Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Virtual disebut PINTAR, adalah Pelayanan Administrasi Publik yang dilakukan oleh Penyelenggara melalui implementasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8.Penyelenggara Pelayanan Administrasi Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9.Pelaksana Pelayanan Administrasi Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada SKPD, yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
10.Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD, sebagai penjabaran dan visi, misi serta strategi SKPD, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 11
11.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
13.Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
14.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
15.Survey Indeks Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang 12 diperoleh dan hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan penyelenggara pelayanan publik.
16.Pertanggungjawaban Pelayanan Administrasi Publik adalah perwujudan kewajiban Penyelenggara Pelayanan Administrasi Publik untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodik.
17.Pengaduan adalah pemberitahuan dan penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
18.Objek pengaduan adalah kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
20.Pihak lain adalah pihak di luar Penyelenggara yang diserahi atau diberi sebagian tugas oleh penyelenggara pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan kecuali yang menurut undang-undang tugas tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara. 13

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik berbasis virtual dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Administrasi Publik yang berkualitas, efektif dan efisien melalui implementasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik berbasis virtual adalah :

a.mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
b.mewujudkan peningkatan kualitas dan kinerja birokrasi; 14
c.mewujudkan Pelayanan Administrasi Publik yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan; dan
d.mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III

ASAS, PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN SISTEM

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Virtual berasaskan :

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas;
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 15
k.ketepatan waktu;
l.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;
m.efisiensi dan efektivitas;
n.konsistensi;
o.kecermatan;
p.motivasi;
q.tidak melampaui kewenangan;
r.kewajaran dan kepatutan;
s.perlindungan hukum; dan
t.proporsional.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Virtual dilakukan berdasarkan prinsip :

a.kesederhanaan;
b.kejelasan;
c.kepastian waktu;
d.akurasi;
e.keamanan;
f.tanggung jawab;
g.kelengkapan sarana dan prasarana;
h.kemudahan akses;
i.kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
j.kenyamanan. 16

Pasal 6

(1)Ruang lingkup pelayanan administrasi publik merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, meliputi :
1. a.tindakan administratif Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan
2. b.tindakan administratif oleh instansi non Pemerintah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sektor-sektor Pelayanan Administrasi Publik pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Administrasi Kependudukan;
2. b.Administrasi Perizinan dan non perizinan;
3. c.Administrasi Rumah sakit dan/atau puskesmas;
4. d.Administrasi Ketenagakerjaan; dan
5. e.sektor lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian jenis pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 17

Pasal 7

(1)Untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik Penyelenggara mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi berbasis data virtual melalui suatu sistem elektronik dinamakan PINTAR.
(2)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi alat bantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan elektronik atau electronic goverment (e- government) yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB IV

PEMBINA, PENYELENGGARA, PELAKSANA ORGANISASI PENYELENGGARA DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bupati karena jabatannya merupakan Pembina penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik di Daerah. 18
(2)Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penyelenggara.
(3)Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan administrasi publik kepada DPRD setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

(1)Bupati menunjuk Kepala SKPD yang melaksanakan Urusan pelayanan administrasi publik sebagai Penyelenggara.
(2)Bupati menunjuk dinas yang mempunyai kewenangan melaksanakan urusan komunikasi dan informasi sebagai penyelenggara sistem PINTAR.
(3)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas :
1. a.mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik di lingkungannya sesuai standar pelayanan;
2. b.melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. c.melaporkan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik di lingkungannya kepada Pembina. 19
(4)Selain pelaksana di lingkungan SKPD, Penyelenggara dapat mengoordinasikan pihak lain seperti petugas di Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk membantu melaksanakan tindakan atau serangkaian pelayanan administrasi publik sesuai dengan prinsip efisiensi dan mempercepat penyelenggaraan pemerintahan.
(5)Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.Pemberian informasi sesuai standar pelayanan;
2. b.Input data virtual;
3. c.Verifikasi data;
4. d.Validasi data; dan
5. e.Rekomendasi tertentu sesuai standar pelayanan.

Pasal 10

(1)Organisasi penyelenggara wajib menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Publik berbasis virtual sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 20
(2)Penyelenggaraan pelayanan administrasi publik pada masing-masing penyelenggara terintegrasi dalam satu sistem PINTAR yang dapat diakses oleh masyarakat.
(3)Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi :
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.pengawasan internal;
5. e.penyuluhan kepada masyarakat; dan
6. f.pelayanan konsultasi.
(4)Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik sesuai batas kewenangannya.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…