DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas, prinsip, maksud, tujuan kebijakan dan ruang lingkup, kriteria, perizinan berusaha, pemberdayaan, pengembangan, perlindungan, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi, peran serta masyarakat dan dunia usaha, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah, perlu diselenggarakan upaya pemberdayaan usaha mikro kecil secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan lampiran huruf Q Urusan Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terkait pembagian urusan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan lembaga serta pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil merupakan kewenangan daerah kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 76);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Produk Unggulan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Indramayu.
6.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
8.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
10.Pelaku Usaha adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memiliki dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
13.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Daerah ini berasaskan:
1. a.kekeluargaan;
2. b.demokrasi ekonomi;
3. c.kebersamaan;
4. d.efisiensi berkeadilan;
5. e.berkelanjutan;
6. f.berwawasan lingkungan;
7. g.kemandirian;
8. h.keseimbangan kemajuan;
9. i.kesatuan ekonomi nasional; dan
10. j.kearifan lokal.
(2)Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.efektif dan efisien;
2. b.terpadu;
3. c.adil;
4. d.transparan;
5. e.akuntabel;
6. f.kemandirian;
7. g.kompetitif;
8. h.sadar lingkungan; dan
9. i.pengembangan potensi lokal.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a.Maksud Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran usaha mikro secara berkelanjutan.
b.Tujuan Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro meliputi:
1. 1.menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju dan mandiri;
2. 2.menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro;
3. 3.memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi usaha mikro; dan
4. 4.meningkatkan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kriteria;
b.Perizinan Berusaha;
c.Pemberdayaan;
d.Pengembangan;
e.Perlindungan;
f.Pembiayaan dan Penjaminan;
g.Kemitraan;
h.Koordinasi;
i.Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
j.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

(1)Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
(2)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
(3)Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :
1. a.usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. b.usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
(4)Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemberian kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

(1)Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki Perizinan Berusaha.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
1. a.Nomor Induk Berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
2. b.Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
3. c.Nomor Induk Berusaha dan Izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
(3)Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha mikro juga wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha untuk usaha mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
(2)Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah; dan
4. d.pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan:
1. a.identifikasi dan pemetaan usaha mikro berdasarkan tingkat risiko; dan
2. b.pendaftaran pelaku usaha mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

Pasal 10

Dalam hal pelaku usaha mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara online/daring, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, Kecamatan, Desa/Kelurahan dapat melakukan fasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan jenis usaha dan karakteristik wilayah.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…