DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang tugas dan wewenang, dasar kebaijkan penanaman modal, perencanaan, hak dan kewajiban, bidang usaha, insentif dan kemudahan penanaman modal, kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pengawasan penanaman modal, sistem informasi, partisipasi masyarakat, pengaduan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah melalui penyelenggaraan penanaman modal dibutuhkan adanya kemudahaan serta kepastian berusaha yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan Penanaman Modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7049);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

a.memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha;
b.memberikan kemudahan dalam Penanaman Modal;
c.meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
d.menciptakan lapangan kerja;
e.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
f.mengembangkan UKM, Koperasi dan ekonomi kreatif;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
h.meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:
1. a.penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
2. b.pemberian insentif dan kemudahan di bidang Penanaman Modal;
3. c.penyusunan dan penetapan RUPMK;
4. d.pembuatan peta dan data potensi Penanaman Modal;
5. e.penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
6. f.pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal;
7. g.pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
8. h.pembinaan terhadap Penanam Modal;
9. i.melakukan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
10. j.pengembangan kerjasama antar daerah dan kemitraan;
11. k.pengelolaan data dan informasi perizinan berusaha dan nonperizinan yang terintegrasi;
12. l.peningkatan dan pengembangan teknologi dalam pelayanan; dan
13. m.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
(2)Teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

DASAR KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal yang diarahkan sebagai Daerah yang layak menjadi tujuan utama investasi, melalui upaya:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan Penanaman Modal yang didasarkan kepada kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan Daerah.
(2)Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus didukung oleh kebijakan yang meliputi:
1. a.tata ruang;
2. b.infrastruktur;
3. c.keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam;
4. d.ketenagakerjaan;
5. e.pajak daerah dan retribusi daerah;
6. f.perizinan berusaha berbasis risiko;
7. g.penjaminan keamanan distribusi barang dan jasa;
8. h.pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
9. i.pertanahan;
10. j.kemudahan sumber pendanaan; dan
11. k.aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif.
(3)Dalam melaksanakan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal;
2. b.menjamin kepastian hukum;
3. c.menjamin kepastian berusaha;
4. d.memberi kemudahaan berusaha;
5. e.menjamin keamanan berusaha; dan
6. f.mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada UKM dan Koperasi.

Pasal 5

(1)Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan dasar dalam Penanaman Modal.
(2)Setiap Penanam Modal wajib memanfaatkan ruang untuk tempat usaha sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
(3)Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana tata ruang yang berkepastian hukum;
2. b.pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
3. c.tidak memanfaatkan ruang yang berpotensi bencana;
4. d.memberikan nilai tambah pada ruang; dan
5. e.memberikan penggantian yang layak dalam hal memanfaatkan ruang yang berkenaan dengan pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(5)Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Kebijakan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah;
2. b.rencana tata ruang;
3. c.program pembangunan infrastruktur; dan
4. d.kemampuan keuangan daerah.
(2)Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.jalan dan infrastruktur pendukungnya;
2. b.listrik;
3. c.telekomunikasi;
4. d.air bersih;
5. e.pengelolaan sampah; dan
6. f.sarana prasarana lainnya yang mendukung Penanaman Modal.
(3)Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Kebijakan keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)huruf c, Pemerintah Daerah wajib:
1. a.menetapkan lokasi rawan bencana;
2. b.tidak memberi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada lokasi rawan bencana;
3. c.menetapkan mitigasi bencana.
4. d.penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
5. e.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
6. f.pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
7. g.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang memadai; dan
8. h.menyertakan Penanam Modal untuk terlibat di dalam pelaksanaan mitigasi bencana.

Pasal 8

(1)Kebijakan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal.
(2)Dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
1. a.pemetaan dan pendataan calon tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
3. c.peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja;
4. d.pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal;
5. e.peningkatan alih teknologi;
6. f.perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
7. g.peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Pasal 9

(1)Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk membiayai pembangunan di Daerah.
(2)Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
1. a.pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang rasional, objektif sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah; dan
2. b.penjaminan pengaturan pembebanan kewajiban pembayaran yang tidak memberatkan Penanam Modal dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 10

(1)Kebijakan Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk menjamin lebih berkepastian, kemudahan dalam pengurusan, penyederhanaan dalam prosedur serta penggunaan teknologi informasi.
(2)Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penataan perizinan berusaha yang jelas, lengkap, dan operasional untuk menjamin legalitas dalam Penanaman Modal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Kebijakan penjaminan keamanan distribusi barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, bagi Penanam Modal diarahkan pada jaminan kepastian, keselamatan, dan keamanan pengiriman barang atau produk dari produsen ke pasar atau konsumen.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…