DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kawasan tanpa rokok dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang penetapan kawasan tanpa rokok, larangan dan pengendalian, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, wewenang dan kewajiban, ketentuan penyidikan, ketentuan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga 2 diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan kawasan tanpa rokok;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah 3 diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau; 6
11. 12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu. 7
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotianatabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah. 8
9.Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
10.Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
12.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan. 9
13.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
14.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan.
15.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium dan museum.
16.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
17.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi 10 para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
19.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.
20.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga.
21.Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat. 11
22.Pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab batas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
23.Anak adalah seseorang yang belum berusia18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

Penetapan kawasan tanpa rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup; 12
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
e.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi :
1. a.perkantoran pemerintah daerah;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan;
3. c.tempat proses belajar mengajar;
4. d.tempat anak bermain;
5. e.tempat ibadah;
6. f.angkutan umum;
7. g.tempat kerja; dan
8. h.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 13
(2)Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan kawasan tanpa rokok.
(3)Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok (smoking area).
(4)Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
1. a.merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah secara fisik dan terletak di luar bangunan utama;
3. c.paling dekat 5 (lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
4. d.paling dekat 5 (lima) meter dari tempat orang berlalu lalang.

Pasal 5

(1)Tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
(2)Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. 14
(3)Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut.

BAB III

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

a.menggunakan mesin layanan mandiri;
b.kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
c.kepada perempuan hamil.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
(2)Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut :
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas perseratus) dari total luas iklan; 15
2. b.mencantumkan penandaan/tulisan “18+”dalam iklan produk tembakau;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. h.tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
9. i.tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
10. j.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
11. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(3)Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 16
1. a.tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
2. b.tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
3. c.tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
4. d.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
5. e.pemasangan iklan paling dekat 1000 (seribu) meter dari batas luar pagar/bangunan Sekolah;
6. f.tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuhpuluh dua meter persegi); dan/atau
7. g.tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama, jalan protokol, dan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok. 17

Pasal 9

(1)Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang menjadi sponsor suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan
2. b.tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
(2)Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 10

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Pasal 5

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Pasal 5

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009