DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap 2 bencana alam dan risiko usaha, serta sistem persaingan pasar yang tidak berimbang memberikan dampak yang negatif terhadap keberlangsungan usaha pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 3 Undang Nomor 4 Tahun 1968 te-ntang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 4
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 5
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 6
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/PERMENTAN/OT.140/10 /2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2 015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/9/2 016 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2 018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak 7 Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. 8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Bupati adalah Bupati Indramayu.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
7.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko 9 harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9.Petani adalah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
10.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam suatu agroekosistem.
11.Sarana produksi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
12.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan tanah, sarana produksi, pemeliharaan, produksi/ budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, 10 dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
13.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
14.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Indramayu.
15.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17.Asosiasi Petani Komoditas adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha 11 tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani.
20.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas Pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan berdasarkan asas :

a.asas kebermanfaatan;
b.asas keberlanjutan;
c.asas kedaulatan;
d.asas keterpaduan;
e.asas kebersamaan;
f.asas kemandirian; 12
g.asas keterbukaan;
h.asas efisiensi berkeadilan;
i.asas kearifan lokal;
j.asas kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
k.asas perlindungan negara.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk :

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya;
c.memberikan kepastian usaha tani;
d.melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani. 13

Pasal 4

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi :

a.perencanaan;
b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Bupati melalui Dinas melakukan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(3)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari : 14
1. a.tingkat desa;
2. b.tingkat kecamatan; dan
3. c.tingkat kabupaten.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)perlu memperhatikan :
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan bagian yang integral dari :
1. a.Rencana Pembangunan Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Pertanian; dan
3. c.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. 15

Pasal 7

Strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

a.menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam, jenis tanaman sesuai dengan anomali/perubahan iklim pada setiap wilayah;
b.menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar;
c.menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi Pertanian untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya; dan
d.rancangan teknis pengelolaan usaha tani yang lebih efisien dan menguntungkan petani.

Pasal 8

(1)Strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan : 16
1. a.perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait lainnya; dan
2. b.perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 9

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui fasilitasi :

a.prasarana dan sarana produksi pertanian;
b.kepastian usaha pertanian;
c.harga komoditas pertanian;
d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
f.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak; dan
g.asuransi pertanian. 17

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan kepada petani sesuai kewenangannya.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…