DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Bentuk Badan Daerah Hukum Perusahaan Bumi Wiralodra Indramayu Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Wiralodra Bumi Indramayu (Perseroda) dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 6, penyisipan Pasal 6A dan Pasal 6B, perubahan Pasal 7, penyisipan Pasal 7A, perubahan Pasal 9, penyisipan Pasal 9A dan PAsal 9B, perubahan Pasal 10, penghapusan PAsal 11, Pasal 12, penyisipan Pasal 16A, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 25, perubahan Pasal 33, perubahan Pasal 40, penyisipan BAB VIIIA, Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, Pasal 54D, Pasal 54E, Pasal 54F dan Pasal 54G.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7049);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMI WIRALODRA INDRAMAYU (PERSERODA). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Terbatas Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BWI (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah.
7.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9.Organ Perseroda adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11.Direksi adalah organ PT. BWI (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan PT. BWI (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BWI (Perseroda), serta mewakili perusahaan PT. BWI (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Komisaris adalah organ Perusahaan PT. BWI (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan PT. BWI (Perseroda).
13.Pegawai adalah pekerja PT. BWI (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
14.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BWI (Perseroda).
15.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT. BWI (Perseroda) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
16.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BWI (Perseroda).
17.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BWI (Perseroda).
18.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
19.Rencana Kerja dan Anggaran PT. BWI (Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BWI (Perseroda).
20.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
21.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan PT. BWI (Perseroda) (statement of corporate Intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
22.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu Langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
23.Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
24.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah system pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kegiatan Usaha PT. BWI (Perseroda) meliputi :
1. a.agribisnis;
2. b.perdagangan dan jasa;
3. c.pertambahan, minyak dan gas bumi;
4. d.konstruksi;
5. e.kawasan ekonomi dan industri;
6. f.pariwisata;
7. g.pengelolaan pasar rakyat;
8. h.bidang usaha lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan.
(2)Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BWI (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah;
(3)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didukung dengan pendanaan, yang dapat berupa:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.subsidi;
3. c.pemberian pinjaman; dan/atau
4. d.hibah.
(4)Dalam melaksanakan penugasan PT. BWI (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
(5)Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
(6)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Dalam menjalankan dan mengembangkan bidang usahanya PT. BWI (Perseroda) dapat membentuk unit usaha, membentuk anak perusahaan, dan/atau melakukan kerjasama usaha.
(2)Pembentukan unit usaha, pembentukan anak perusahaan, dan kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan persetujuan RUPS.

Pasal 6B

(1)Unit usaha yang dibentuk PT. BWI (Perseroda) dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit atau manager yang bertanggungjawab kepada Direksi.
(2)Ketentuan pembentukan unit usaha PT. BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan PT. BWI (Perseroda).

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat
(2), PT. BWI (Perseroda) dapat bermitra dengan :
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.BUMD lain;
3. c.badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
4. d.Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
5. e.koperasi.
(2)Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
1. a.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
2. b.perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
3. c.memiliki kompetensi di bidangnya; dan
4. d.perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
(3)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.disetujui oleh RUPS;
2. b.minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
3. c.laporan keuangan PT. BWI (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
4. d.memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
5. e.tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. BWI (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
(4)Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

5.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Dalam melakukan kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2), PT. BWI (Perseroda) dapat bekerjasama dengan:
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.BUMD lain;
3. c.badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
4. d.Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
5. e.koperasi;
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
(3)Pelaksanaan kerjasama PT. BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
(4)Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BWI (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
(5)Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. BWI (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus disetujui oleh RUPS.
(6)Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BWI (Perseroda) untuk melaksanakan kerjasama.
(7)Ketentuan pelaksanaan kerjasama usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan PT. BWI (Perseroda).

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT. BWI (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 179.043.619.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
(2)Modal Dasar PT. BWI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas saham yang terdiri dari penyertaan modal:
1. a.Pemerintah Daeerah paling sedikit memiliki saham 51% (lima puluh satu persen); dan
2. b.Pihak lain paling banyak memiliki saham 49% (empat puluh sembilan persen).
(3)Pemerintah Daerah wajib memenuhi penyertaan modal paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4)Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan peraturan daerah.

7.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9A dan 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Modal Disetor yang telah disertakan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. BWI (Perseroda) sebesar Rp47.923.619.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
(2)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BWI (Perseroda).
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
(4)Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian PT. BWI (Perseroda).

Pasal 9B

(1)Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf b, yang dapat menyertakan modal pada PT. BWI (Perseroda) adalah:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara;
4. d.BUMD lain;
5. e.badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
6. f.Badan Usaha Milik Desa;
7. g.koperasi; dan/atau
8. h.perseorangan.
(2)Penyertaan modal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.
(3)Ketentuan penyertaan modal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan PT. BWI (Perseroda).

8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Sumber modal PT. BWI (Perseroda) terdiri atas :
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah; dan
2. b.penyertaan modal pihak lain.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari :
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
  1. 9.Pasal 11 dihapus.
  2. 10.Pasal 12 dihapus.
  3. 11.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…