DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2019 terdiri dari 56 Pasal dan 18 Bab yaitu :KETENTUAN UMUM NAMA, KEDUDUKAN HUKUM,MAKSUD DAN TUJUAN, KEGIATAN USAHA, SERTA JANGKA WAKTU PENDIRIAN, MODAL, ORGAN PERUMDA BPR KARYA REMAJA INDRAMAYU, KEPEGAWAIAN, SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA, PERENCANAAN, OPERASIONAL, PELAPORAN, PENGGUNAAN LABA, EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM, KEPAILITAN, TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBUBARAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 3 Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 5
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6 Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 7 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 8 Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2) sebagaimana telah 9 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA REMAJA INDRAMAYU. 10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Indramayu.
4.Bupati adalah Bupati Indramayu.
5.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 11
6.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disebut Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang modalnya baik seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Pengelolaan Manajemen adalah pola dan sistem yang terkait dengan penerapan struktur dan tata kerja Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
8.Modal Dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9.Penyertaan Modal adalah pemenuhan kewajiban pemegang saham untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.
10.Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan AD/ART.
11.Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba atau dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
12.Dewan Pengawas adalah wakil dari pemilik yang bertugas mengawasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan. 12
13.Direksi adalah Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
14.Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
15.Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
16.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
17.Jabatan Eksekutif adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
18.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR atau perusahaan, dan/atau bertanggungjawab langsung kepada Direksi, antara lain Pemimpin Kantor Cabang.
19.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah. 13
20.Tata Kerja adalah pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing Unit Kerja dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing- masing Jabatan Struktural dengan maksud melaksanakan tugas pokok.
21.Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
22.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
23.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
24.Kantor Cabang adalah Kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 14
25.Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan Kas di luar kantor adalah kegiatan kas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Cabang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan atau kerjasama dengan pihak lain.
26.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana bisnis (Rencana Kerja Tahunan) yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, MAKSUD DAN TUJUAN, KEGIATAN USAHA, SERTA JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu.
(2)Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu. 15
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Perumda BPR Karya Remaja Indramayu ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 3

Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kabupaten Indramayu.

Pasal 4

(1)Maksud pendirian Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di bidang perbankan.
(2)Tujuan pendirian Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah :
1. a.memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat dalam upaya menunjang kegiatan perekonomian masyarakat; dan 16
2. b.memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Perumda BPR Karya Remaja Indramayu melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a.Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah;
c.Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain;
d.Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
e.Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Lembaga lainnya; dan
f.Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 17

Pasal 6

Jangka waktu pendirian Perumda BPR Karya Remaja Indramayu diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Dasar Perumda BPR Karya Remaja Indramayu ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.modal dalam bentuk uang;
2. b.modal dalam bentuk barang; dan
3. c.modal dalam bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18
(3)Modal Dasar Perumda BPR Karya Remaja Indramayu merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Modal disetor sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.35.638.663.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 9

(1)Sumber modal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu terdiri atas :
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman; 19
3. c.hibah; dan
4. d.modal lainnya.
(2)Ketentuan mengenai sumber modal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal daerah dilakukan untuk :
1. a.Pendirian Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
2. b.Penambahan modal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
(2)Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
(3)Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penaksiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. 20

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…