DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 352

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten indramayu 2024-2044 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, kelembagaan, penyelesaian sengketa, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2024- 2044; Mengingat: 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Kabupaten 3 Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 4 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang (Lembaran Wilayah Negara Nasional Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, 7 Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655); dan
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Wilayah Rencana Provinsi Tata Ruang Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DAN BUPATI INDRAMAYU 8 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024-2044

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu. 9
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Indramayu.
6.Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. 10
11.Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13.Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
15.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten. 11
16.Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
21.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui 12 penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
23.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten.
24.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26.Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 13
27.Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28.Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi 14 untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
32.Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
33.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
34.Jalan Umum adalah adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
35.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
36.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan PKL. 15
37.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
38.Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
39.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
40.Jalan Tol adalah Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
41.Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota 16 dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
42.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan.
43.Jembatan Timbang adalah Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
44.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api Antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
45.Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah Jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
46.Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
47.Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III. 17
48.Pelabuhan Pengumpan Regional adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi.
49.Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten.
50.Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk 18 melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
51.Pelabuhan Perikanan Pantai adalah pelabuhan perikanan yang skala layanannya sekurang- kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
52.Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas -batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
53.Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi 19 pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
54.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
55.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
56.Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
57.Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
58.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
59.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. 20
60.Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
61.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
62.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
63.Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
64.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
65.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. 21
66.Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
67.Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68.Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan.
69.Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
70.Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah Sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
71.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 22
72.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
73.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
74.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
75.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
76.Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
77.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran 23 drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
78.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
79.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
80.Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan gambut.
81.Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur Tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
82.Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat 24 tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
83.Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
84.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
85.Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
86.Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering 25 potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
87.Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
88.Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89.Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
90.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 26
92.Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
93.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
94.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
95.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodim, koramil, dan sebagainya. 27
96.Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
97.Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
98.Kawasan Sempadan adalah Kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
99.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. 100.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah 28 dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. 101.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. 102.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang. 103.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 29 104.Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. 105.Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten. 106.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan. 107.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 30 108.Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. 109.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku. 110.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang. 111.Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat. 112.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 31 113.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
1. a.ketentuan umum;
2. b.tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
3. c.rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
4. d.rencana pola ruang wilayah kabupaten;
5. e.kawasan strategis kabupaten; dan
6. f.arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
(2)Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 207.606 (dua ratus tujuh ribu enam ratus enam) hektare yang 32 terletak di antara 6 0 15’ – 6 0 40’ Lintang Selatan dan antara 107 0 52’ – 108 0 36’ Bujur Timur.
(3)Batas Wilayah Kabupaten, meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Laut Jawa;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Cirebon; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang.
(4)Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.Kecamatan Anjatan;
2. b.Kecamatan Arahan;
3. c.Kecamatan Balongan;
4. d.Kecamatan Bangodua;
5. e.Kecamatan Bongas;
6. f.Kecamatan Cantigi;
7. g.Kecamatan Cikedung;
8. h.Kecamatan Gabuswetan;
9. i.Kecamatan Gantar;
10. j.Kecamatan Haurgeulis; 33
11. k.Kecamatan Indramayu;
12. l.Kecamatan Jatibarang;
13. m.Kecamatan Juntinyuat;
14. n.Kecamatan Kandanghaur;
15. o.Kecamatan Karangampel;
16. p.Kecamatan Kedokan Bunder;
17. q.Kecamatan Kertasemaya;
18. r.Kecamatan Krangkeng;
19. s.Kecamatan Kroya;
20. t.Kecamatan Lelea;
21. u.Kecamatan Lohbener;
22. v.Kecamatan Losarang;
23. w.Kecamatan Pasekan;
24. x.Kecamatan Patrol;
25. y.Kecamatan Sindang;
26. z.Kecamatan Sliyeg; aa. Kecamatan Sukagumiwang; bb. Kecamatan Sukra; cc. Kecamatan Terisi; dd. Kecamatan Tukdana; dan ee. Kecamatan Widasari.
(5)Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait dengan batas daerah, penyelenggaraan penataan 34 ruang kabupaten akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal perubahan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berimplikasi pada rencana pola ruang maka akan mengacu pada rencana tata ruang yang bersifat hierarkis komplementer.
(7)Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 35

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang berdaya saing berbasis pertanian, minyak dan gas, serta industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 36
1. a.kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. c.kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(3)Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat permukiman;
2. b.peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hierarki yang terdapat dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Wilayah; dan
3. c.pengembangan jaringan prasarana Wilayah yang berkualitas, terpadu, dan berkelanjutan.
(4)Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Lindung; dan 37
2. b.kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Budi Daya.
(5)Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
1. a.pengendalian dan pelestarian kawasan lindung melalui pemeliharaan dan pemulihan;
2. b.pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup; dan
3. c.pengurangan terhadap risiko bencana alam.
(6)Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
1. a.perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
2. b.pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. c.pemantapan kawasan pertanian terpadu;
4. d.pengembangan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan; 38
5. e.pemantapan dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
6. f.pengembangan potensi pertambangan, minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan; dan
7. g.peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan.
(7)Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. 39
(2)Strategi kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.mempercepat perwujudan pusat kegiatan yang terintegrasi berdasarkan kewenangan, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan sarana prasarana;
2. b.mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan;
3. c.mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah; dan
4. d.mengarahkan pengembangan kegiatan pusat permukiman di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan skala kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi.
(3)Strategi kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hierarki yang tersebar dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan 40 pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
1. a.menjaga dan mewujudkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah layanan di sekitarnya;
2. b.mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
3. c.mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
4. d.mengembangkan pelayanan pusat kegiatan yang mendukung sektor unggulan sebagai industri dan wisata secara berkelanjutan; dan
5. e.mengembangkan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
(4)Strategi kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antar Wilayah di 41 Kabupaten dan antar Wilayah Kabupaten dengan Wilayah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
1. a.mengembangkan sistem jaringan transportasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
2. b.meningkatkan jaringan infrastruktur minyak, gas bumi, dan ketenagalistrikan;
3. c.mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di Kawasan yang terisolir dan belum terlayani;
4. d.mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan yang mencakup air limbah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan jaringan persampahan;
5. e.mengembangkan sumber air, Jaringan Air Baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan 42
6. f.meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana lainnya serta pelayanan berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, dan sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 6

(1)Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi perlindungannya;
2. b.melestarikan dan mengembangkan fungsi Kawasan Lindung; 43
3. c.membatasi dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi fungsi Kawasan Lindung;
4. d.pemberdayaan masyarakat dalam komunitas serta kerjasama antar badan usaha, swasta dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH;
5. e.menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di kawasan sempadan pantai, sungai dan sempadan sekitar waduk/danau; dan
6. f.mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi.
(2)Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
1. a.mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak 44 berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan
2. b.mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
(3)Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengurangan terhadap risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, meliputi:
1. a.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi risiko bencana;
2. b.melakukan reboisasi, penghijauan dan mengembangkan budi daya pertanian berupa penanaman tanaman keras pada kawasan hulu dan kawasan rawan bencana;
3. c.mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan
4. d.pengaturan terhadap bangunan yang terdapat di kawasan rawan bencana. 45
(4)Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengendalian dan pelestarian Kawasan Budi Daya melalui perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:
1. a.mendorong kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
2. b.mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
3. c.menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
(5)Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya 46 tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:
1. a.mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan Rawan Bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
2. b.mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
3. c.pemenuhan RTH di kawasan perkotaan sebesar 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
4. d.mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempercepat pertumbuhan wilayah yang terisolir;
5. e.membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi; 47
6. f.mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perkotaan; dan
7. g.mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non-kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan berkelanjutan.
(6)Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pemantapan Kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:
1. a.mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
2. b.mengembangkan produktivitas pertanian;
3. c.meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
4. d.mengembangkan prasarana pendukung produktivitas pertanian;
5. e.mengembangkan aksesibilitas dan pelayanan pemasaran hasil pertanian; 48
6. f.menetapkan, memperhatikan, dan melestarikan Kawasan peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
7. g.mengembangkan kawasan pusat pengembangan Kawasan Agropolitan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat.
(7)Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, meliputi:
1. a.mengembangkan kegiatan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
2. b.mengembangkan kawasan industri yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. c.mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan menengah;
4. d.mengembangkan kawasan peruntukkan industri dan menarik investasi;
5. e.mengembangkan prasarana dan sarana pendukung industri yang berkelanjutan; dan 49
6. f.membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
(8)Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pemantapan dan pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e, meliputi:
1. a.merencanakan dan menetapkan kawasan pengembangan pariwisata skala kabupaten;
2. b.mengembangkan kepariwisataan melalui pengembangan dan peran objek wisata unggulan sebagai objek wisata potensial;
3. c.pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu;
4. d.menata dan mengendalikan pembangunan kawasan pariwisata;
5. e.menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas pariwisata; dan
6. f.menyediakan ruang pemasaran hasil industri kecil pada kawasan pariwisata.
(9)Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengembangan potensi pertambangan, minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan 50 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f, meliputi:
1. a.mengembangkan pertambangan, minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan serta memberikan kontribusi sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat;
2. b.mengembangkan pengelolaan pertambangan, minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan melalui kerjasama dan koordinasi secara efektif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
3. c.mengendalikan pemanfaatan pertambangan, minyak dan gas bumi serta menertibkan pertambangan tanpa izin untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.
(10)Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g, meliputi:
1. a.mengalokasikan kawasan pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan dan mensinergikan pemanfaatan kawasan pertahanan dan 51 keamanan dengan kawasan di sekitarnya secara selektif; dan
3. c.memelihara serta menjaga aset pertahanan dan keamanan.

Pasal 7

Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis melalui pengembangan Kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), meliputi:

a.peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar;
b.meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan; 52
c.mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi serta akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada Kawasan Peruntukan Industri;
d.mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
e.mengembangkan Kawasan pertanian sebagai Kawasan Agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 8

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
1. a.sistem pusat permukiman; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang tercantum dalam Lampiran II yang 53 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. b.Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
3. c.Pusat-pusat lain.
(2)Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Indramayu yang terdapat di Kecamatan Indramayu.
(3)Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jatibarang di Kecamatan Jatibarang;
2. b.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Losarang di Kecamatan Losarang; 54
3. c.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Gantar – Terisi – Kroya di Kecamatan Terisi;
4. d.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Tukdana di Kecamatan Tukdana;
5. e.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Krangkeng di Kecamatan Krangkeng;
6. f.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Haurgeulis di Kecamatan Haurgeulis; dan
7. g.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Patrol di Kecamatan Patrol.
(4)Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:
1. a.Pusat Pelayanan Kawasan; dan
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan.
(5)Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
1. a.Pusat Pelayanan Kawasan Balongan di Kecamatan Balongan;
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan Kandanghaur di Kecamatan Kandanghaur;
3. c.Pusat Pelayanan Kawasan Karangampel di Kecamatan Karangampel; 55
4. d.Pusat Pelayanan Kawasan Lohbener di Kecamatan Lohbener;
5. e.Pusat Pelayanan Kawasan Sindang di Kecamatan Sindang;
6. f.Pusat Pelayanan Kawasan Sukra di Kecamatan Sukra; dan
7. g.Pusat Pelayanan Kawasan Widasari di Kecamatan Widasari.
(6)Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf b, meliputi:
1. a.Pusat Pelayanan Lingkungan Anjatan di Kecamatan Anjatan;
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan Arahan di Kecamatan Arahan;
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan Bangodua di Kecamatan Bangodua;
4. d.Pusat Pelayanan Lingkungan Bongas di Kecamatan Bongas;
5. e.Pusat Pelayanan Lingkungan Cantigi di Kecamatan Cantigi;
6. f.Pusat Pelayanan Lingkungan Cikedung di Kecamatan Cikedung; 56
7. g.Pusat Pelayanan Lingkungan Gabuswetan di Kecamatan Gabuswetan;
8. h.Pusat Pelayanan Lingkungan Juntinyuat di Kecamatan Juntinyuat;
9. i.Pusat Pelayanan Lingkungan Kedokan Bunder di Kecamatan Kedokan Bunder;
10. j.Pusat Pelayanan Lingkungan Kertasemaya di Kecamatan Kertasemaya;
11. k.Pusat Pelayanan Lingkungan Lelea di Kecamatan Lelea;
12. l.Pusat Pelayanan Lingkungan Pasekan di Kecamatan Pasekan;
13. m.Pusat Pelayanan Lingkungan Sliyeg di Kecamatan Sliyeg; dan
14. n.Pusat Pelayanan Lingkungan Sukagumiwang di Kecamatan Sukagumiwang.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR.
(8)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem pusat 57 permukiman tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya. 58

Pasal 11

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan;
2. b.sistem jaringan kereta api;
3. c.sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
4. d.sistem jaringan transportasi laut.
(2)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan transportasi tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks352PDFHirarki

Memuat teks peraturan…