DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG ASAS DAN TUJUAN; PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT; PERIZINAN PASAR RAKYAT; HAK DAN LARANGAN; PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN, PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN; PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN; PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN; KEMITRAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; DAN SANKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha dan arus globalisasi maka diperlukan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan pedoman perlindungan bagi penyelenggaraan pasar rakyat, serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan termasuk Minimarket Berjaringan agar tumbuh secara kondusif, serasi, adil, dan saling menguntungkan serta membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat termasuk diantaranya konsumen dan usaha mikro dan kecil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 1 BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO SWALAYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha adalah bagian dari hak ekonomi setiap orang yang harus diapresiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember;

b.bahwa konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha dan arus globalisasi maka diperlukan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan pedoman perlindungan bagi penyelenggaraan pasar rakyat, serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan termasuk Minimarket Berjaringan agar tumbuh secara kondusif, serasi, adil, dan saling menguntungkan serta membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat termasuk diantaranya konsumen dan usaha mikro dan kecil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 1 BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO SWALAYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha adalah bagian dari hak ekonomi setiap orang yang harus diapresiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember;
b.bahwa konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha dan arus globalisasi maka diperlukan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan pedoman perlindungan bagi penyelenggaraan pasar rakyat, serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan termasuk Minimarket Berjaringan agar tumbuh secara kondusif, serasi, adil, dan saling menguntungkan serta membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat termasuk diantaranya konsumen dan usaha mikro dan kecil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 1 BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO SWALAYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha adalah bagian dari hak ekonomi setiap orang yang harus diapresiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember;
b.bahwa konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha dan arus globalisasi maka diperlukan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan pedoman perlindungan bagi penyelenggaraan pasar rakyat, serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan termasuk Minimarket Berjaringan agar tumbuh secara kondusif, serasi, adil, dan saling menguntungkan serta membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat termasuk diantaranya konsumen dan usaha mikro dan kecil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. 5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. 6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4557);
7. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. 9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. 11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
12. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. 17.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
17. 18.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
18. 19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. 20.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
20. 21.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
21. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. 24.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan;
24. 25.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M- DAG/PER/12/2011; 4
25. 26.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
26. 27.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Swalayan;
27. 28.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
28. 29.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
29. 30.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan;
30. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
31. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 4);
32. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO SWALAYAN. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Minimarket Berjaringan milik UMKM atau Koperasi Jember, Minimarket Berjaringan, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10.Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
11.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
12.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil.
13.“Kemitraan” adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan,sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. 6
14.“Syarat Perdagangan” (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko swalayan/Pengelola Jaringan Minimarket atau Minimarket Berjaringan yang berhubungan dengan pemasokan produk- produk yang diperdagangkan dalam Toko swalayan yang bersangkutan.
15.“Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat” yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
16.“Izin Usaha Pusat Perbelanjaan” yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
17.“Izin Usaha Toko Swalayan” yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko swalayan.
18.Pejabat Penerbit IUPPR, IUPP dan IUTS, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati Jember atau Pejabat yang ditunjuk / membidangi.
19.“Peraturan Zonasi” adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah Jember yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
20.Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
21.Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22.Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
23.Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata rendah.
24.Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
25.Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
26.Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
27.Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 7
28.Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.perlindungan hukum;
b.kepentingan nasional;
c.kepastian hukum;
d.adil dan sehat;
e.keamanan berusaha;
f.akuntabel dan transparan;
g.kemandirian;
h.kemitraan;
i.kemanfaatan;
j.kesederhanaan;
k.kebersamaan; dan
l.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan bertujuan untuk:

a.menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Pasar rakyat;
b.mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c.mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Daerah;
d.meningkatkan daya saing Pasar rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu;
f.mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
g.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
h.meningkatkan peran Pelaku Usaha dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
i.pengendalian dan antisipasi perkembangan Pusat Perbelanjaan, Toko swalayan dan Minimarket Berjaringan agar selaras dengan perkembangan Pasar rakyat dan UMKM;
j.memperkuat ketahanan ekonomi daerah Daerah dalam era globalisasi; 8
k.meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
l.terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil dan mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

BAB III

PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 4

(1)Pendirian Pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar rakyat yang telah ada, Pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta usaha kecil termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat;
3. c.menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih,sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar rakyat dengan pihak lain.
(3)Pendirian Pasar rakyat wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember, termasuk Peraturan Zonasi.
(4)Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati Jember dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.
(5)Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.
(6)Pasar rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

Pasal 5

(1)Penataan Pasar rakyat dilaksanakan melalui penetapan jumlah serta jarak antara Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.
(2)Penetapan jumlah serta jarak antara Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan dengan mempertimbangkan:
1. a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di tiap wilayah di Daerah;
2. b.potensi ekonomi setempat;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; 9
5. e.perkembangan pemukiman baru; dan
6. f.pola kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 6

(1)Pengelolaan Pasar rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
(2)Pengelola Pasar rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa:
1. a.menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
2. b.memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
3. c.melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
4. d.menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
(3)Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Pengelola Pasar melalui:
1. a.peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
2. b.peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan , pelatihan dan penyuluhan kepada para pedagang; dan
3. c.pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi pedagang.
(4)Penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pengelola Pasar harus memperhatikan:
1. a.penempatan pedagang secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
2. b.zonasi sesuai dengan pengelompokan barang dagangan;
3. c.penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Pengelola Pasar;
4. d.apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
  1. 1.pedagang lama yang tidak atau belum memiliki izin resmi; dan
  2. 2.pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
5. e.pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
6. f.pembinaan, pengelolaan serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah pengelolaan Pengelola Pasar.
(5)Bupati melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
(6)Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
1. a.peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar rakyat:
2. b.penerapan manajemen pengelolaan yang profesional; 10
3. c.penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan
4. d.fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

BAB IV

PERIZINAN PASAR RAKYAT

Pasal 7

(1)Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar rakyat wajib memiliki IUPPR sebagai legalitas.
(2)Kewenangan penerbitan IUPPR berada pada Menteri Perdagangan.
(3)Menteri Perdagangan melimpahkan wewenang penerbitan IUPPR kepada Bupati.
(4)Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPR kepada Kepala Dinas di Bidang Perdagangan atau Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
(5)Permohonan IUPPR diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi Formulir Surat Permohonan, serta dilengkapi dengan Dokumen Persyaratan.
(6)Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disediakan oleh Pejabat Penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7)Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
1. a.untuk IUPPR yang berdiri sendiri:
  1. 1.fotokopi Surat Izin Prinsip dari Bupati;
  2. 2.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  3. 3.fotokopi Surat Izin Lokasi dari instansi yang berwenang;
  4. 4.fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
  5. 5.fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  6. 6.fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
2. b.untuk IUPPR yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/kawasan lain:
  1. 1.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  2. 2.fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat atau toko swalayan; dan
  3. 3.fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
(8)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan. 11

Pasal 8

(1)Pejabat Penerbit menerbitkan IUPPR paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dan Dokumen Persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(3)Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 9

(1)Perusahaan pengelola Pasar rakyat yang telah memperoleh IUPPR tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
(2)IUPPR hanya berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
(3)IUPPR wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(4)Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar rakyat pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar