Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. 4 . 5. 6 . 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD kabupaten Jember. Bupati adalah Bupati Jember. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-und~.,-n-~· yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Ke Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Je Kas Umum Daerah adalah tempat Kabupaten yang ditentukan ole p Penerimaan dan mem baya P Retribusi Daerah, s 1 Daerah seb pemberian izin tertentu diberikan oleh Pemerintah emerintah Kabupaten berupa usaha dan enyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaata n apat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. mum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh emerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan pengh asilan yang diberikan sebagai penghar- gaan a tas kinerja tertentu dala m mela ksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkum-pulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan ben tuk badan lainnya. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang dijual tan pa mengutamakan m encari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagai pengecualian dari ketentuan p engelolaan keuangan daerah pada umumnya. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada Bank Umum untuk menam- pung penerimaan pendapatan dan pengeluaran keuangan BLUD. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan lainnya di RSD, Puskesmas dan Laboratorium Ke Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan ~.A·.. ....,,, e h Jember meliputi upaya kesehatan rehabili tatif. Rumah Sakit Daerah Kabu~re1tll aerah, paten adalah RSD yang Jember klas ntah Kabupaten endidikan, RSD Balung a a'l~~,....ah suatu alat dan/ a tau tern pat yang garakan upaya pelayanan kesehatan, baik ti ratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh upaten yang meliputi rumah sakit daerah, Puskesmas gannya, dan Laboratorium Kesehatan Daerah, Pengujian dan ibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Satuan Kerja Perangkat Daerah Sadan Layanan Umum adalah instansi Pemerintah Kabupaten Jember yang bertanggung j awab atas bidang tugas yang diemban oleh badan layanan umum. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat dan atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang meliputi : Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas); Puskesmas Pembantu; Puskesmas Keliling; Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adala h Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, PonKesDes, dan Polindes. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya.
25.Puskesmas Pembantu a d alah Unit pelayanan keseh atan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tu gas Puskesmas.
26.Dihapus.
27.Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT. Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, laboratorium klinik, Pelayanan Sampling serta pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
28.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kese- hatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang d iperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSD atau di Puskesmas.
28.a. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaa pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam uhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setia telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pe.~.........•4
28.b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanju 29.
30. 31. Badan Hukum / lembaga yang diben program jaminan sosial. Penjamin, adalah pelayanan kesehat~;------..• pelayanan ke.~'1QllL Kesehat s maupun Laboratorium .""'"......... asi Alat Kesehatan. a sebagaian atau seluruhnya biaya T'1M'""L--'>-',elayanan Kesehatan dan Sarana Pelayanan a ang dibebankan kepada masyarakat sebagai al.. 1~ siyang ayanan administrasi keuangan dan / a tau pec;,,l --J.......---r pasien rawat inap di RSD atau di .__......._,,_ ...,... Kerja Sama Operasional antara RSD, Puske sama n, Pengujian dan dalam penyediaanAla P•-•·U qJf -F.P,P. berkala. erupa surat keterangan yang aaraan yang sudah sesuai dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan sejak suatu perubahan bentuk rumah-rumah karoseri yang sudah memenuhi persyaratan tehnis suatu daraan dengan tidak merubah tipe dan spesifikasi teknis utama kendaraan. Rubah Sifat adalah suatu perubahan sifat atau jenis peruntukan suatu kendaraan misalkan dari umum menjadi bukan umum dan sebaliknya. Numpang Uji adalah pengujian terhadap kendaraan yang berasal dari luar tempat asal tersebut didaftarkan, karena sesuatu h al tidak dapat melaksanakan pengujian ditempat asalnya (asal kendaraan tersebut didaftarkan). Mutasi Uji adalah perpindahan domisli, baik antar unit pelaksana teknis dinas maupun antar provinsi sebagai akibat dari perpindahan domisli pemilik suatu kendaraan. Gesekan Nomor Kendaraan adalah berupa gesekan nomor uji kendaraan, nomor landasan / ch asis, dan n omor mesin suatu kendaraan. Persyarata n teknis adalah persyaratan ten tang susunan peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesu a i peruntuka nnya, emisi gas buang penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 156. 157. 158. 158a. Laik jala n adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu diopera si- kan di j alan. Alat Pemadam Kebakaran adalah a lat-ala t teknis yang dipergunakan untuk mencega h dan memadamkan kebakaran. Pemeriksaan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap a lat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaa n berfungsi d engan baik. Ponten adala h tempat buang air besar/ kecil d a n atau untuk cuci/ mandi orang pribadi yan g disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai sarana fasilitas umum. Penyedotan Kakus a d alah kegiatan pelayanan penyedotan k s dengan menggunakan sarana mobil tinja milik Pemerintah K paten. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, usaha milik daerah, badan u sah a milik negar instansi p em erin tah, instans i kea •~~ap-•i mendapatkan izin untuk meny jaringan telekomunikasi dan Penyelenggaraan Te~;0.r11-t.u pelayanan tele nya ko penyediaan dan terselenggarakan- o~-....... ,..,.., a _n,i.,n....-c,ah aan operator telekomunikasi yang .r..1v1~0.tt::l.l nya m em erluka n Tower Based Transeiver elanjutnya menjadi penyewa/ pengguna Menara L>"........ ,a. Menara adala h badan usaha yang m embangun, memiliki, me- ediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggar a telekomunikasi. Pengelola Menara a dalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan a hli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang m a mpu menyelengga rakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu h asil perencanaan menara untuk pihak lain. Jaringan uta m a adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomu - nikasi yang m enghubungka n berbagai elem en jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan B ase Station Controller (BSC). Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penun-jang ja ringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruk- sinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal ta npa a danya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama la in. 159. 16 0. 16 1. 161a. 161b. 161c. 161d. 161e . 16 1f. Mena ra Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara b ersama oleh beberapa penyedia layanan telekomuni- kasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan tele-komunikasi berbasis ra dio (Base Transciver Station) b erdasarkan cellular planning yang diselarasakan dengan ren can a Induk Menara Bersa ma telekomunikasi. Menara Telekomunikasi Khus u s adalah m enara telekomunikasi yang ber-fungsi sebagai penunj ang jaringan telekomunikasi khusus. Menara Telekomunikasi kamuflase adala h menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana m enara terse but berada . Alat-alat Ukur, Takar, Timba n g dan Perlengkapannya yang selanjut- nya disingkat UTTP a dalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengu bagi pengukuran kuantitas dan / a tau kualitas. Alat Takar a d a lah ala t yang diperuntukkan a bagi pengukuran kuantitas atau penaka ran. Ala t Timbang a da lah a lat yang di pengukuran m assa atau penimba.¥1.= .u Alat Perlengkapan adalah pelengkap atau t akai se bag~i atau timbang yan g u penimbangan. a1 d engan tanda tera sah atau r a atau memberika n keterangan tertulis s,Col4L.--u.,au tanda tera bata l yang berlaku, dilakukan t5te:.ai:aK berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas P yang belum dipakai sesuai persyaratan dan atau a n yang berlaku. era Ulang a d alah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah a tau tanda tera batal yang berlaku atau memberika n keterangan tertulis yang b ertanda tera sah atau tanda tera b a tal yang berlaku, dila kukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan a tas alat-alat UTTP yang telah di Tera. 161h. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standard untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat m etrologis) a tau menentukan besaran a tau kesalahan p en gukuran. 16 1i. Kalibrasi adalah kegiata n untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan ba h an ukur den gan membandin gkan d engan standard ukurnya yan g mampu telusur ke standa rd nasional untuk satuan ukuran d an / atau internasional. 161j. Surat Keterangan Pengujian/ Sertifikat adalah sura t yang berisi hasil peng-ujian yang telah dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan/ a tau Alat Ukur Metrologi Tehnis.
162.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
163.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
164.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
165.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 166.
167. 168. pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi jumlah kelebihan pembayaran retribusi karen 1 lebih besar daripada retribusi terutang. Surat Tagihan Retribusi adalah surat untu l'F'-~'~1;u STRD, sanksi n menghimpun dan mengolah 1 yang dilaksanakan secara objektif ~~n suatu standar pemeriksaan untuk menguji kewajiban perpajakan daerah dan retribusi tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus dan disisipkan huruf 1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai beriku t :