DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jember

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dan menambahkan ketentuan retribusi untuk ijin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik ~ Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan LemzaranNega ,.....- Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem;Ji han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..--20114 Nomor 244, Tamba~an Lembaran Negar~ Rep~~i Nomor 5587) sebagrumana telah dua kah d1~ah,- Kikhtr /:Ieng ndang-~n~ Nomor 9 Tahun 2015 tentang-P rti KeJi nd~a.ang Republik Indones~o~ c;' I n d1~ e ~emerintahan Daerah (Lemb anrN!ftr£r!i. bh ~n s a a n 2015 Nomor 58, Tamb~n ~bal-r e al ub i 'l)n~es1a Nomor 5679);
6.nn1fali 1. (fifti~ I o ~T"1fiun 2010 tentang Tata Cara 'd be i I c;l j27'h4aefai Ansentif Pemungutan Pajak Daerah dan e flh s pker~i~bgfu Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ~ dr 1\!J Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~r~erintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi ~ ::ngendalian lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin ~ Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik ~ Indonesia Tahun 2012 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam P?raturan Daerah Kabupaten ~ber l'j'omor 6 Tahun 2011 tentang Retribus1 Penzman Tertentu Lembaran ae bUpaten Jember Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 : ~

a.angka 1, 2, 3, 6 dan angka L7-d~ub'ah, C
b.angka 19 dan ang~O~ , .k j C. diantara ~r!:~~B~ ~ i~i ka .1 sebelas) angka, yaitu angka 31a, an~ka , rI+r"'~ a11g 3- angka 31e, angka 31f, angka 31g, ,-angka 3IJ;t, g ~i, angk3 .Jlj da angka 31k, ~hingga Pak~! JrbJnyi se6aga:rkrikut : ~ I ~ C,• /.,, · /. ~-~ Pasal 1 Dalam Pera ~aerah ini yang dimaksud dengan : 1/~ adalah Kabupaten Jember. __,,A· Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember. ~ 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
1. 4.Bupati adalah Bupati Jember.
2. 5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 6.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Jember.
4. 7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. 8.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, / prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. 9.Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
7. 10.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. 11.Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat 1MB adalah perizinan ~ yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bangunan gedung untuV kegiatan meliputi : pembangunan gedung baru, clan/ atau __p.rasa:;ana bangunan gedung, rehabilitasi/renovasi bangunan~edng dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pelestarian/~ a !. 1MB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah--d1 e t)0 o eh Pemerintah Daerah diberikan untuk dapat memulai el'>l}.'f<l,nq.a,I'f kbn Eksi bangu~ gedung dan merupakan prasarat .un ·lj: e a I a 1 yanan utihtas kota yang melipu~e J i~ hst . , ai . ,.-tefupon dan
9. 12.!:gunan ",~?u 1 a~r:\~ 'ip k (tr I. i~ ~ru~ fungsi dan keguna'!c!ln,ra 1:!i'Jtl rigqr~ sert 111;~nfaatkan sebaga1 human, tempat tinggalA rI~a rre·a1::Jil a a1J k9gamaan dan/ atau berfungsi khusus -;;:;'aup~ beh gs1~-•~ta'pekerjaan konstruksi fisik lainnya, yang meruμ, s1' angunan dimaksud, antara lain bangunan gedung, ban~~ a· /irig 1, bangunan sarana telekomunikasi/listrik terbuka maupjJh 1,.,1 e~, perpipaan gas maupun air minum dan pemasangan papan~ame, serta pekerjaan pembuatanjalan danjembatan. /" 13 Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung kepada pemerintah daerah, atau kepada pemerintah untuk bangunan fungsi khusus.
10. 14.Pemilik bangunan gedung adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
11. 15.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ a tau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
12. 16.Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem.
13. 17.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen izin mendirikan bangunan gedung, pembuatan duplikat/copy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.
14. 18.Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggun8.an bangunan gedung, sebagai faktor penggali terhadap harga retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
15. 19.Dihapus.
16. 20.Dihapus.
17. 21.Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan U saha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Hukum lain untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau ____,,,,.,. beberapa trayek tertentu. ,,,...,,--
18. 22.Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah izin yang diberik0 =-'lr,epada pelayanan penumpang umum yang tidak dalam trayek.
19. 23.Angkutan penumpang umum adalah kendaraan be 119t r ang disediakan 24. untuk dipergunakan oleh umum dengan d~gtJ · y,fo . ~ mempunyai asal dan ~ua1~' '",11 t '\ ip ap dan jadual orang dengan mobil bus, ~11191 11 1 1 ~• ~ · ~ifsyang tetap maupun tidak-berj'(dp~('5' · 1 ·1a., , e .
20. 25.Mobil pen'lJilp"ifni;lfia1JJ, ~' d a e ..btt,v.alhgkutan orang yang memi- _......,atau y f ef triy i!f"j<I 1 J ~i {(.5()0 (tiga ribu lima ratus) kilogram. dudu [ e\:,fh garn3~delapan) orang, termasuk untuk pengemud1 atau yang bera\hi\"Llellib,dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. 27.Bus l&cir,;;:;-alah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai ~efiii'an 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar ~ tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan ~- panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
22. 28.Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
23. 29.Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak an tar tempat duduk normal tidak tennasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
24. 30.Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas. . 6.
25. 31.Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus. 31.a. Izin Usaha Perikanan ada!ah yang selanjutnya disingkat !UP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 31.b. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk meme!ihara, membe- sarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendingink:an atau mengawetkannya untuk tujuan komersial. 31.c. Pembenihan Ikan adalah usaha pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih ikan. 31.d. Pembesaran Ikan adalah usaha meme!ihara ikan dari ukuran benih sampai _,---/ ukuran ikan konsumsi. ~ / 31.e. Tenaga Kerja Asing ada!ah Warga Negara asing pemegang v· aclengan maksud bekerja di wi!ayah Indonesia. 31.f. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Inda ~l:' g ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam _;:..an a i~e ologi dan ali~ keahlian. ~ I A -,,\ ~ 31.g. Pemberi Kerja Tenaga Kerja As~Yi'f',g}~' j yJ,.raflt;,J o PeIJ)ben Kerja TKA adalah badan hukun,va:'"!f'U ~f £J,if ya /ang \ln_~perkerjakan TKA dengan membayar upahpit\? l'mf.la daIJm J uk ai~ 31.h. Rencana Pe · na r Ke i,a~~e+ 1 etja ll 1og~ selanjutnya disingkat RPT,y':31,ua re~f a e~g!\1-'f a , ,pada jabatan tertentu yang dibuat ole<P -~tie i ~1[ ~ j'_'.t,2n~ waktu tertentu yang disahkan oleh 31.i. I~i:nt_e~J#e e -~t1:!r,;;;;:~ ;~:j: Asing yang selanjutnya disebut IMTA adal~I~~t( ertu1isyang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ' _,<" kepa~emberi kerja TKA. 31.j. etpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja asing sesua! peraturan perundang-undangan. 3 I.k. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selan- jutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
26. 32.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. 33.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. 34.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. 35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. 36.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. 37.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
32. 38.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang~ undangan yang berlaku. ~
33. 39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan me~olah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara--'objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemerik.saarC' ntuk menguji 1 kepatuhan pemenuhan kewajiban perpaj!JJ<an::=;~~h ~dan retribusi __,./' dan/ atau untuk tujuan lain dalam_,.....ra g}cf{l__ Tie a ~a~ an ketentuan,,.. peraturan perundang-undanga~~ d; ;•,f,,/y r Ji usi ~rah.
34. 40.Penyidikan tindak pidana dH5 d~ i§f' '';Qi~\011;_.,tettibusi adalah serangkaian tind~~ :Jfjruk di P: n, j/:!i~rttuk mencari serta mengumpulk --tiuk i J g nfeln I f; I!¥ ilie buat terang tindak pidana ~;,:::antt'JYOJu f ih~:: ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu ~· h~~uf e, se11~~~yi~bagai berikut: 1/.. Pasal 2 Jenis.,........~triOusi Perizinan Tertentu terdiri atas : a_....,--"Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; ~- dihapus; ,., c. Retribusi Izin Trayek; dan
d.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
e.Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
1. 3.Ketentuan dalam BAB II RETRIBUSI !ZIN GANGGUAN Bagian Kedua Pasal 18 sampai dengan 32 dihapus.
2. 4.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Dengan Na.ma Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

5.Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 1, angka 3 dan angka 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah :
1. a.Pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan:
  1. 1.dihapus
  2. 2.Pembudidayaan ikan.
  3. 3.dihapus
  4. 4.dihapus
2. b.Pungutan hasil perikanan.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi adalah :
1. a.nelayan kecil, dan
2. b.pembudidaya kecil.
  1. 6.Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah dan ayat (3) sebagai berikut :
  2. 8.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

~~ hmgga berbunyi Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9.Ketentuan dalam BAB II ditambah 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Kelima dan diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 8 (delapan pasal), yaitu Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C, Pasal 60D, Pasal 60E, Pasal 60F dan Pasal 60G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

[l) Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA. [2) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. [3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adal~ Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing oleh pemerintah, perwakilan negar.3---3-Sing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan A-an jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 60B

___,,,,, [l) Subjek Retribusi Perpanjangan IM~-a; la_5]

(2)!~~i::8~etribusi seba~ 1 man~[ick t(a [, ,rl I / ~ a Kerjai\sing. pikan Wajib ~ as Mengl)l< ,\)Ti gk,it-Penggunaan Jasa ----------~ pen £ a jasa~t::~:: jumlah penerbitan izin yang dan jangka w7anj~gan IMTA. Paragraf Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60D

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian 1z1n Perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian serta keterampilan Tenaga Kerja Lokal. Paragraf Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60E

(1)Struktur dan besarnya Retribusi IMTA didasarkan pada perkalian antara tingkat penggunaan jasa dikalikan dengan tarif retribusi.
(2)Besarnya Tarif Retribusi Izin Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar US$ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk setiap penerbitan izin.
(3)Penerbitan izin perpanjangan untuk jangka waktu kurang dari satu bulan diperhitungkan pengenaan retribusi sebesar 100 (seratus) US$ (dollar Amerika) untuk setiap penerbitan izin. Pasal 60F ~
(1)Tarif Retribusi perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali paling lama 3-'~) tahun sekali.
(2)Peninjauan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l),di kan dengan memperhatikan perubahan tarif atas Jenis Penerigiaa:nNe r Bukan Pajak
(3)Penetapan tarif sebagaimana dimaksu~ ~a• ai (i\2) i t pkan denga;:;- (PNBP) yang berlaku pada Kementrian di Bidang--Kpterfa1, ~ , ~ Peraturan Bupati, ..,.---:4 G L\ '\)
(1)M QJJ l l1~ janJ ~ lamanya sama dengan jangka waktu berlakunttlf{ry15nj/lngan,IMTA, yaitu paling lama 1 (satu) tahun atau 12 / (2) ~~:~nReJbQsi\9UZ.di pada saat diterbitkan SKRD.
(3)Retribusr:::,Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan uang Rupialr6erdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh ~ retribusi. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Perpanjangan IMTA dan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75A

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Diundangkan di J ember pada tanggal 4 Mei 2020 Ditetapkan di Jember pada tanggal 4 Mei 2020 BUPATI JEMBER, ttd FAIDA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020 NOMOR 3 ~/ ~NO MOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, NOMOR 59-3/2020 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Pelayanan penzman kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ___- kelestarian lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah KabupateI'l Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dal?mper- kembangannya mengalami perubaban, baik penambahan dan/at~ghapusan objek retribusi seiring dengan adanya kebijakan pem~ta:h dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, antara la~ {J

1.Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang No~1u~~-I O tentang P,cja~ Daerah dan Retribusi Daerab, jeniye_:Tuusfd, f}b ij~ \,cli bah eJfaajang Indonesia Nomor 97 Tahup:;-' ~ 1~ lt1 t~n . i h,g91dalian lalu Lintas dan Retribusi Pe~a~in 1:1t1'~e ke . aga-1cerja Asing, maka untuk membe~ pe 'nf-1!:[Pa,- t drl ~ tuk~ambab sumber penerimaan Pendapat,μi\ /4J1i ~ef~,cR illbys1---- erpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga _____,,-----/Kerja Asiii~ Irle½ I n1 MasrBek}i:i~bih Dari 1 (Satu) Tabun dapat ditetapkan ~ sebagai if ,ils\ tJ,y,u§/ ctkerallyang baru.
2.BerdasafJahJ lind~Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah, y0agcimana telab beberapa kali diubab terakhir dengan Undang- U~rrgNomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ~Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, ada urusan pemerintahan yang ~ tidak. lagi menja~i urusan pe1:1erintah d~erah kabupat~n/kota, antara lain , terka1t dengan Izm Usaba Penkanan sehmgga harus diadakan pencabutan beberapa ketentuan ten tang Izin Usaha Perikanan.
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tabun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tabun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tabun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dalam hal ini mengandung kebijakan babwa pemerintah daerah tidak lagi mengeluarkan/ memberikan izin gangguan. maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tabun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disempurnakan guna menjamin kepastian hukum dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, guna menjamin kepastian hukum dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah mak.a Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukarr penyempumaan melalui Perubahan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas Angka2

Pasal 2

Cukup Jelas Angka 3 Pasal 18 sampai dengan 32 Cukup Jelas Angka4

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…