DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren. Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi: a. penyelenggaraan dan kategori pesantren; b. tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren; c. pendanaan; d. partisipasi masyarakat; e. pelaporan; dan f. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk rnendukung, memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat serta untuk memastikan kontribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap pesantren, diperlukan pengaturan terkait fasilitasi penyelenggaraan pesan tren sesuai tradisi dan kekhasannya;
b.bahwa pesantren di Kabupaten Jember perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang undangan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan kewenangannya memiliki tanggung jawab untuk melakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesan tren; BUPATI JEMBER1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2024 BUPATI JEMBER PROVINS! JAW A TIMUR SALINAN Menimbang

1.Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41}, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang Undang Nornor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
6.UndangUndang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Mengingat 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ten tang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jember.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah DPRD Kabupaten Jember.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.APBD yang selanjutnya disebut Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember. BABI KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN PESANTREN. FASILITASITENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DAN BUPATI JEMBER Dengan Persetujuan Bersama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
16.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
7.Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ a tau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak rnulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning ( dirasah islamiah) dengan pola pendidikan muallimin.
9.Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren dengan pola pendidikan muallimin dengan kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10.Pendidikan muadalah adalah Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning (dirasah islamiah) dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
11.Pendidikan diniyah formal adalah Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning (dirasah islamiah) secara berjenjang dan terstruktur.
12.Ma'had 'Aly adalah Pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning (dirasah islamiah) secara berjenjang dan terstruktur.

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesional;
h.akuntabilitas; . keberlanjutan; danl.
j.kepastian hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren ini berasaskan:

13.Santri adalah peserta didik yang bermukim (menetap) di asrama pesantren dan peserta didik yang tidak menetap di asrama pesantren untuk menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di pesantren.
14.Asaatidz adalah tenaga pengajar berjenis kelamin laki laki/ perempuan yang mengajarkan pendidikan keislaman di pesantren. 15.Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu Agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/ atau pengasuh pesantren. 16.Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati yang bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pesantren di daerah Kabupaten Jember. 1 7. Fasilitasi adalah upaya atau tindakan pemerintah daerah guna membantu atau mendukung penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai nilai Islam rahmatan lil 'alamiin serta berdasarkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
(2)Penyelengaaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan citacita, serta ragam dan karakter pesantren.
1. a.penyelenggaraan dan kategori pesantren;
2. b.tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
3. c.pendanaan;
4. d.partisipasi masyarakat;
5. e.pelaporan; dan
6. f.ketentuan penutup.

BAB ILL

PENYELENGGARAAN DAN KATEGORI PESANTREN Pasal 4 Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, rnandiri, tolongmenolong, seimbang dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. menggunakan metode pembelajaran khusus seperti bandongan, hafalan, sorogan, wetonan dan syawir; dan
d.tidak menyelenggarakan pendidikan formal di dalam pesantren.

(2)Penyelenggara pesantren khalaf memiliki ciriciri sebagai berikut:
1. a.terdapat kiai, asaatidz, kepala sekolah pendidikan formal, santri, pondok/ asrama, masjid/ mushalla;
2. b.menggunakan pola kepemimpinan yang bersifat kolektifdemokratis;
3. c.mengajarkan dirasah islamiah menggunakan literatur kitab kuning dengan metode pembelajaran klasikal;
4. d.menyelenggarakan Pendidikan yang berbasis dual kurikulum yaitu kurikulum Pendidikan formal dan kurikulum pendidikan diniyah.
5. e.menyelenggarakan pendidikan formal di dalam pesantren mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA;
6. f.menyelenggarakan pendidikan diniyah dengan jenjang (struktur kelas) yang ditentukan oleh masing masing pesantren sendiri;
7. g.penyelenggaraan pendidikan pesantren dipimpin oleh kiai beserta pengurus pesantren; dengan

Pasal 7

(1)Penyelenggara pesantren salaf memiliki ciriciri sebagai berikut:
1. a.terdapat kiai, asaatidz, kepala madrasah diniyah, santri, pondok/ asrama, masjid/ mushalla;
2. b.menggunakan pola kepemimpinan yang berpusat pada kiai sebagai figur tunggal dalam menentukan arah kebijakan penyelenggaraan pesantren yang dibantu oleh keluarga/kerabat kiai;
3. c.mengajarkan kitab kuning klasik

Pasal 6

Berdasarkan penyelenggaraannya, pesantren di Kabupaten Jember terdapat 2 (dua) kategori:

a.pesantren salaf;
b.pesantren khalaf.

(1)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berupa:
1. a.mekanisme hibah bagi penyelenggara pesantren terhadap kiai, asaatidz, dan tenaga kependidikan di pesantren;
2. b.pengembangan kompetensi asaatidz dan tenaga kependidikan berupa pelatihan, halaqah, workshop dan seminar;
3. c.sarana dan prasarana peribadatan berupa masjid, mushalla, tempat bersuci; dan
4. d.sarana dan prasarana Pendidikan Pesantren berupa gedung kelas, kantor, perpustakaan, bahan ajar dan media belajar.
(2)Segala bentuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pesantren yang memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).

Pasal 8

( 1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pesantren dan/ atau instansi terkait lainnya. BABIV TIM FASILITASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
1. h.penyelenggaraan pendidikan formal dipimpin oleh seorang kepala sekolah atau mudir; dan
2. i.penyelenggaraan pendidikan formal di bawah tanggung jawab Yayasan.

Pasal 11

(1)Pelaporan Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dibukukan oleh kiai/ pengurus pesantren dan kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Sumber pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
1. a.APBD;dan
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(2)Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah membantu pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren melalui APBDsesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
(4)Pemerintah Daerah menyediakan dana Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima pendanaan Fasilitasi Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. KETENTUAN PENUTUP sekitar lingkungan pesantren; dan

f.memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantren.

(3)Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/ atau organisasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…