1.Pasal i's ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang~Uridang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali cliubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaray Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo ~
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 T,.,u-,,..... 2 Bad 8.
Usaha Milik Daerah (Lemb Tahun 2019 Nomor 30 6173); tentang aran Negara Republik , Tambahan Lembaran Negara e am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang .,....,,•.,.,.elolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah eberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam geri Nomor 21 Tahun 2011;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 2).
------------------------------ 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DAN BUPATI JEMBER