DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Jember kepada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember sampai akhir Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 11.085.227.715,- (sebelas milyar delapan puluh limajuta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja P'e,,,mu,aan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember supay mal, berdaya guna dan berhasil guna dala pendapatan perusahaan, mewujudk masyarakat KabUP'"-"'°" pembangunan -"l'ffll dilakuk p g onomi, perlu r ktur perrnodalan pakan bagian integral ri Daerah; al 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor A tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ll rapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang \J'~><>f'9 Tahun 2015, sumber modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) salah satunya adalah dengan penyertaan modal daerah;'
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diniaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember;

Mengingat

1.Pasal i's ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang~Uridang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali cliubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaray Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo ~
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 T,.,u-,,..... 2 Bad 8. Usaha Milik Daerah (Lemb Tahun 2019 Nomor 30 6173); tentang aran Negara Republik , Tambahan Lembaran Negara e am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang .,....,,•.,.,.elolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah eberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam geri Nomor 21 Tahun 2011;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 2). ------------------------------ 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DAN BUPATI JEMBER

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PAD~ PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jember. 2, Bupati adalah Bupati Jember.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kab
4.Penyertaan Modal Pemerintah D pemerintah daerah dalam b mendapat hak kepemil' milik daerah diperhitun bad k inve,,s,,_,,. engan 1kan barang 1pisahkan, untuk pada badan usaha atau 5 A g Ja Daerah yang selanjutnya disingkat endapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
6.9,"'i"0~,,.-a. Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah saha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh aerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD berasaskan :

a.fungsional;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.transparan; ·
e.efisiensi; dan
f.kepastian ni!ai. 4

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ a tau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagal akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dari penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 4

Penyertaan modal bertujuan untu

a.memperkuat struktur '!)l'~l;
b.pengembangan us
c.meningkat:lla!Y-'"li e d.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

'\tJlt!P,slit Daerah; dan an masyarakat. y-urruah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Jember kepada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember sampai akhir Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 11.085.227.715,- (sebelas milyar delapan puluh limajuta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada_ Perusabaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah).
(2)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. I. UMUM 6 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pemanfaatannya bagi pembangunan daerah. Salah satu upaya untuk menggali Pendapatan asli Daerah tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember. Penyertaan modal daerah seperti ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluu_51:l<a:fi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyerta,0.J}--rnodal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sturktur ==odalan dan peningkatan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Dae Penyertaan modal pemerintah daerah Daerah memiliki peran penting, kare tersebut harus dapat dipert Milik /4\$il...J,~t1jertaan, _μ,vual i an asas fungsional, kepastian h kepastian nilai, de maka peme · d 58 T~a,..,..~. i ntabilitas, dan an penyertaan modal n,alkhll'-Feraturan Pemerintah Nomor angan Daerah yang dalam pasal 75 e modal pemerintah Daerah dapat an disertakan dalam tahun anggaran berkenaan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perus;/a-),[ii;,l:J'::9-ilierah Perkebunan Kahyangan Jember yang mewadahi jumlah pen,yi!fulan modal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran ini telah esuai dengan peraturan perundang-undangan. 11.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas:

a.Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah- masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dari gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masin-masing;
b.Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 5 BABV

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 4 Mei 2020 BUPATI JEMBER, ttd Diundangkan di J ember pada tanggal 4 Mei 2020 EMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, NOMOR 61- 5/2020 T 7

b.Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
c.Kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
d.Transparan, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
e.Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaran tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; dan
f.Kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…