DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jember

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang APBD TA 2025 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRDpada tanggal 15 November 2024;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten lang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 ten tang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhlr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik 3 Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 754);
18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kernampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); pi I 4
25.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jember Pad a Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 5);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerab Pada Perusabaan Umum Daerah Perkebunan Kabyangan Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tabun 2023 Nomor 5);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 1);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENJEMBER Dan BUPATIJEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025. Pasall Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten J ember.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3.Bupati adalah Bupati Jember.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali darr/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten J ember. Pasa12 APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

a.Pendapatan Daerah Rp4.374.262.622.025,00 (Empat Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah). 5
b.Belanja Daerah Rp4.686.513.841.642,25 (Empat TriHun Enam Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Lima Sen). Defisit Rp312.251.219.617,25 (Tiga Ratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Dua Puluh Lima Sen).
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp317.251.219.617,25 (Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Dua Puluh Lima Sen).
2. 2.Pengeluaran Rp.5.000.000.000,00 (LimaMilyar Rupiah) Pembiayaan Netto Rp312.251.219.617,25 (Tiga Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Dua Puluh Lima Sen). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 (nol rupiah) Pasal 3 Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. Rp4.374.262.622.025,00 (Empat Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari:
a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.072.163.560.325,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan AsHDaerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 471.737.724.107,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Millar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 548.510.924.309,00·(Lima Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.834.439.331,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). 6
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.080.472.578,00 (Empat Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). PasalS
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.302.099.061.700,00 (TigaTriliun Tiga Ratus Dua Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.120.234.733.000,00 (Tiga Triliun Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.864.328.700,00 (Seratus De1apan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (no1rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.O,OO(no1rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) Pasal 7 Anggaran Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 4.686.513.841.642,25 (Empat Triliun Enam Ratus De1apan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Lima Sen) yang terdiri atas:
1. a.Belanja operasi;
2. b.Belanja modal;
3. c.Be1anjatidak terduga; dan
4. d.Be1anjatransfer. Pasa18
(1)Anggaran be1anja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.756.018.356.773,25 (TigaTriliun Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Milyar De1apan Be1as Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Lima Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai; 7
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Be1anjabunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.766.134.782.034,07 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Millar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah Tujuh Sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.743.668.889.147,18 (Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Millar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Delapan Be1asSen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(5)Be1anja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(6)Be1anja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 204.679.132.092,00 (Dua Ratus Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 41.535.553.500,00 (Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Pasa19
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 338.939.243.660,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya;
6. f.belanja modal aset lainnya;
7. g.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.647.696.120,00 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.143.556.091.334,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.499.947.789,00 (LimaPuluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 140.284.358.417,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah). 8
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 716.150.000,00 (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.235.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
(8)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah). Pasall0 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (LimaPuluh Milyar Rupiah). Pasalll
(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 541.556.241.209,00 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.991.948.492,00 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 518.564.292.717,00 (Lima Ratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 312.251.219.617,25 (Tiga Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Be1as Rupiah Dua Puluh Lima Sen) yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 317.251.219.617,25 (TigaRatus Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Dua Puluh Lima Sen) yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.Pencairan dana cadangan;
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.Penerimaan pinjaman daerah;
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
6. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 317.251.219.617,25 (Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Dua Puluh Lima Sen). 9
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(5)Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah). Pasa114 Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan;
2. b.Penyertaan modal daerah;
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
4. d.Pemberian pinjaman daerah; dan
5. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah),.
(3)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(4)Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(5)Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah). Pasa115
(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan tetjadinya defisit sebesar Rp. 312.251.219.617,25 (Tiga Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Dua Puluh Lima Sen).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 312.251.219.617,25 (Tiga Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Dua Puluh Lima Sen). Pasa116
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danl atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 10
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan Iatau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan / atau
3. c.kerusakan saranaj'prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.be1anja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan I atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Zatau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I
2.Lampiran II Ringkasan APBDyang Diklasifikasi menu rut Akun, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ke1ompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Serta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pad a RKPD dan PPAS dengan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; Daftar Dana Cadangan; Daftar Pinjaman Daerah.
3.Lampiran III
4.Lampiran IV

s.Lampiran V
1. 6.Lampiran VI
2. 7.Lampiran VII
3. 8.Lampiran VIII
4. 9.Lampiran IX
5. 10.Lampiran X
6. 11.Lampiran XI
7. 12.Lampiran XII
8. 13.Lampiran XIII
9. 14.Lampiran XIV
10. 15.Lampiran XV
11. 16.Lampiran XVI 11 Pasal 18 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasa119 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di J ember pada tanggal 30 Desember 2024 BUPATI JEMBER, ttd HENDY SISWANTO Diundangkan di Jember pada tanggal 30 Desember 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH, \ Salinan Sesuai Aslinva KEPALA AGIAN HUKUM ttd ARIEF TYAHYONO, S.E. Pembina Utama Muda NIP. 19661015 199602 1 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 306-6/2024 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 NOMOR 6 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 317.251.219.617,25 6.1.01 Sisa Lebih Pertutungan Anggaran Tahun Sebelumnya 317.251.219.617,25 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 317.251.219.617,25 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000,00 Pemblayaan Netto 312.251.219.617,25 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Beri<enaan(SILPA) 0,00 Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati ttd HENDY S Pj. SEKRETARIS DARERAH, Sa/inan Sesuai Aslinva KEPALA BAG IAN HUKUM ttd ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muda NIP. 196610151996021 001 S/PD-RI Halaman 2 Belanja Kode Urusan Pemerlntah Daerah Pendapatan Operas I Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI 0,00 17.721.680.390,0 585.873.000,00 0,00 0,00 0,00 0 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN TANGGUL 0,00 5.948.035.536,00 58.178.500,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN TEMPUREJO 0,00 4.681.486.961,00 23.179.000,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN UMBULSARI 0,00 5.414.328.155,00 370.088.305,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN WULUHAN 0,00 5.275.928.802,00 19.318.500,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.32.0000 KECAMATAN PANTI 0,00 5.137.399.953,00 14.001.800,00 0,00 0,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 21.153.737.043,0 110.108.000,00 0,00 0,00 21.263.845.043,0 0 0 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 21.153.737.043,0 110.108.000,00 0,00 0,00 21.263.845.043,0 0 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 21.153.737.043,0 110.108.000,00 0,00 0,00 0,00 0 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1 05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENYELAMATAN 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.374.162.622.02 3.756.018.356.77 338.939.243.660 50.000.000.000 541.556.241.209 0,00 5,00 3,25 ,00 ,00 ,DO ttd Halarnan 10 Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati ttd Pj. SEKRETARIS DARERAH, Salinan Sesuai Aslinya KEPALA BAG IAN HUKUM HENDY S SIPD RI ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muda NIP. 196610151996021 001 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.849.600,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASARHUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 BelanJaBarang dan Jasa 40.000.000,00 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASARHUKUM 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 317.251.219.617,25 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 317.251.219.617,25 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati ttd HENDYS Pj. SEKRET ARIS DARERAH, ttd Salinan Sesuai Aslinya KEPAL 8AGIAN HUKUM ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muda NIP. 196610151996021 001 S/PD-RI Halaman 365 SIPD·RI Halaman 358 C.p.l.n KI....rj. Dan K.... ngk. Pand.n .. n No Koele Uruun I Bld.ng Uru .. n I Prog .. m I 'ndlk.lor Prog .. m I K'glat"n I Sub P.gu Indlklilf B.'.nJ' (Rp) K.gl'''n I Sub Keglat.n Kagl."n T.rg.t2024 Laka.1 Sumb.r Dana Op .... , Modal Tldak T.rdu". Transfer Total 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 Penyedlaan Jasa Pemeilharaan. Slaya 1826 8.01.01.2.09.0001 Pemellharaan. dan PajaK Kelldaraan Perorangan Dlneo .tau Kendaraan Dlnas Jabalan Kab. Jamber, Jumlah Kendaraan Perora""an Dlnas 0,00 80.410.800,00 Semua Dana Alokasl atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 80.410.800,00 0.00 0,00 Kecamatan. Umum(DAU) Dlpelihara dan dibayarkan PaJaknya Semua KellDesa Penyedlaan Jass Pemeliharaan. Siaya 1827 8.01.01.2.09.0002 Pemoliha,aan. Pajak dan Perlzlnan Kenda'88n Olnas Ope,aslonal atau Lapangan Kab. Jamber, Jumlah Kelldarasn Dinas OperaSlonaJ 0.00 0.00 183.849.600.00 Semua Dana Alokasl a!8U Lapangan yang Oipelihara dan 12 Un« 183.849.600.00 0.00 Kecamatan, Umum(OAU) dlbayarkan Pajak dan PerIzJnannya Semua KeVDesa 1828 8.01.01.2.09.0006 Pemellharaan Perala"'n dan Mesln Lalnnya Kab. Jember, Jumlah Peralatan dan Mesin Lalnnya 0,00 0,00 40.000.000.00 Semua Dana Alokasl 60 Un" 40.000.000.00 0,00 Kecamatan, Umum(DAU)Vang Dlpeilhara Semua KeVDesa Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati Salinan Sesuai Aslinya KEPALA AGIAN HUKUM ltd ltd A. HENDY S Pj. SEKRETARIS DARERAH, ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muda NIP. 19661015199602 1 001 SIPD·RI Hnlarnan 4 Kelompok Befanja Kode Uralan Jumlah Operasl Modal Tldak Terduga Transfer 9 11 1 06 Sosial 34.044.209.956,00 563.953.000,00 0,00 0,00 34.608.162.956,00 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.058.625.000,00 0,00 0,00 0,00 1.058.625.000,00 TOTAL 3.756.018.356.773,25 338.939.243.660,00 50.000.000.000,00 541.556.241.209,00 4.686.513.841.642,25 Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati ttd HENDY S Pj. SEKRETARIS DARERAH, ttd Salinan Sesuai Aslinya . KEPALA BAG IAN HUKUM ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muda NIP. 19661015 199602 1001 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
12. 3.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Gladi Kesiapslagaan T erhadap Bencana 175.000.000,00 Bencana kabupaten/kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 200.000.000,00 Kabupaten/Kota Pengendalian Operasl dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan T erhadap Bencana 222.000.000,00 Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan 158.750.000,00 Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 200.000.000,00 Total 955.750.000,00
13. 4.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 131.020.000,00 Bencana Korban Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana KabupatenlKota 105.600.000,00 Total 236.620.000,00
14. 5.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam 600.000.050,00 Kebakaran Daerah KabupatenlKota Total 600.000.050,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.224.079.050,00 F SPM Bldang Soslal
15. 1.Rehabilitasi Sosial Oasar Penyandang Oisabilitas Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan 1.859.198.400,00 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 50sial Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang OisabiUtas Terlantar, Anak Terlantar, 2.103.900.000,00 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Penyediaan Alat Bantu 518.900.000,00 Penyediaan Permakanan 0,00 Penyediaan Sandang 0,00 Total 4.481.998.400,00 2.. Pertindungan dan jaminan sosial pada saat dan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 3.793.554.000,00 setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Total 3.793.554.000,00 Jumlah Alokasi An9garan Untuk SPM Bidang Sosial 8.275.552.400,00 Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati ttd Pj. SEKRETARIS DARERAH, Salinan Sesuai Aslinya KEPALA AGIAN HUKUM HENDY S ttd SIPD-RI ARIEF TYAHYONO. S.E Pembina Utama Muda NIP. 19661015199602 1 001 Halaman 4 KODE URAIAN RPJMDIRPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 1.809.000.000,00 2.419.151.000,00 PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati ttd HENDYS Pj. SEKRETARIS DARERAH, ttd ~al/nan Sesua; Asllnya EPAlA AGIAN HUKUM ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muda NIP. 19661015 199602 1 001 SIPD-RI Halaman 8 Kode Uralan RKPO PPAS Rancangan APBD (Rp) (Rp) (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0002 Penyedlaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 178.449.600,00 183.849.600,00 183.849.600,00 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 TOTAL 4.364.802.198.446,00 4.648.282.362.742,35 4.686.513.841.642,25 Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati ttd HENDY S Pj. SEKRETARIS DARERAH, \ Salinan Sesuai Aslinya . KEPALA AGIAN HUKUM ttd ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muda NIP. 196610151996021 001 SIPD-RI Halaman 145 Prlorltas Alokasl Anggaran BelanJa Dalam Rancangan APBD No Prlorltas Pembangunan Naslonal Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah Provlnsl Operasl Modal Tldak Transfer Terduga P8- PROGRAM 46 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan KOORDINASI KECAMATAN Yang Berkualltas Dan Berdaya Saing pemerintahan yang KETENTRAMAN DAN KENCONG 236.432.400,00 0,00 0,00 0,00 236.432.400,00 Bersih, Efektlf dan Anti Korupsl KETERTIBAN UMUM P8 - PROGRAM 47 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN KECAMATAN Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing pemerintahan yang MASYARAKAT DESA KENCONG 376.722.100,00 0,00 0,00 0,00 376.722.100,00 Bersih, Efektif dan DAN KELURAHAN Anti Korupsi P8 - PROGRAM PENUNJANG Menlngkatkan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan URUSAN KECAMATAN 48 pemerintahan yang PEMERINTAHAN 3.067.890.787,00 92.761.368,00 Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing KENCONG 0,00 0,00 3.160.652.155,00 Bersih, Efeklif dan DAERAH Anti Korupsi KABUPATEN/KOTA P8 - PROGRAM 49 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan PENYELENGGARAAN KECAMATAN Yang Berkualltas Dan Berdaya Saing pemerintahan yang PEMERINTAHAN DAN KENCONG 893.700.000,00 0,00 0,00 0,00 893.700.000,00 Bersih, Efektif dan PELAYANAN PUBLIK Anti Korupsl P8- PROGRAM PENUNJANG Menlngkatkan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan URUSAN KECAMATAN 50 pemerintahan yang PEMERINTAHAN 3.064.093.100,00 0,00 Yang Berkualltas Dan Berdaya Saing TANGGUL 0,00 0,00 3.064.093.100,00 Bersih, Efektif dan DAERAH Anti Korupsi KABUPATEN/KOTA TOTAL 135.524.916.520,51 5.960.794.529,00 0,00 0,00 141.485.711.049,51 Kab. Jember, 30 Desember 2024 Salinan Sesuai Aslinva KEPALA BAG IAN HUKUM Bupati ttd ttdPj. SEKRETARIS DARERAH, HENDY S S/PD-RI ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muda NIP. 19661015 199602 1 001 Halaman 8 Larnpiran X : Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2024 Tanggal : 30 Desember 2024 KABUPATEN JEMBER DAITAR JUMLAH PEGAWAT PER GOLONGANDAN PER JABATAN TAHlJN ANGGARAN 2025 ESELON NON ESELON GOLONGAN I RUANG JUMLAH I II III rv V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan Nle 0 0 0 0 0 3 0 3 Golongan Nld 0 0 0 0 0 5 0 5 Golongan /VIc 0 23 0 0 0 121 I 145 Golongan /Vib 0 10 42 6 0 974 I 1.033 Golongan IV/a 0 0 88 48 0 451 3 590 Golongan liVe 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan IIVd 0 0 71 277 0 915 61 1.324 Golongan IIlIe 0 0 0 125 0 658 35 818 Golongan IIIIb 0 0 0 66 0 1.498 126 1.690 Golongan IIVa 0 0 0 13 0 417 510 940 Golongan Ille 0 0 0 0 0 0 0 0 GoJongan Illd 0 0 0 I 0 372 416 789 Golongan Ille 0 0 0 0 0 310 284 594 GoJongan llib 0 0 0 0 0 22 141 163 GoJongan Ilia 0 0 0 0 0 9 275 284 GoIongan Ve 0 0 0 0 0 0 0 0 Goiongan lid 0 0 0 0 0 0 98 98 Golongan lie 0 0 0 0 0 0 14 14 Goiongan lib 0 0 0 0 0 0 I I Goiongan Va 0 0 0 0 0 0 0 0 PPPK 0 0 0 0 0 0 4.029 4.029 Toial 0 33 201 536 0 5.755 5.995 U.520 Kab. Jember, 30 Desember 2024 Supati tid HENDYS Pj. SEKRETARIS DARERAH, tid Salinan Sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muda NIP. 196610151996021 001 ttd Lampiran XI : Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2024 Tanggal : 30 Desember 2024 PEMERINTAH KABUPATENJEMBER DAFTAR PIUTANGDAERAH TAHUN ANGGARAN2025 No. Uraian Rinclan Tahun Pengakuan Saldo Awal Penambahan Pengurangan Perkiraan Piutang Piutang Plutang 2025 Plutang Piutang Saldo Akhir Tahun 2025 1 2 3 4 5 6 7=4+5·6 1 Beban dibayar dimuka 2.846.435,67 0,00 0,00 2.846.435,67 2 Piutang Pajak 306.663.579.323,57 0,00 0,00 306.663.579.323,57 3 Piutang Retribusi 5.373.739.743,50 0,00 0,00 5.373.739.743,50 4 Piutang UBH Pajak dan Bukan Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00 Piutang Haail Pengelo1aan 5 Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4.688.441.242,95 0,00 0,00 4.688.441.242,95 6 Piutang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Penyisihan Piutang (255.775.588.712,54) (255.775.588.712,54) JUMLAH 60.953.018.033,15 0,00 0,00 60.953.018.033,15 Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati HENDY S Pj. SEKRETARIS DARERAH, tid Salinan Sesuai Aslinya KEPALA AGIAN HUKUM ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muds NIP. 19661015 199602 1 001 IAlmplran XU , ..._... tunIJlllaerah Nornor 6 Tahun 2024 TonaN 30 Oeeember 2024 ~ ~ B ... aRlllTAH ItABUPATilII JaliBa. DAnAll .aIn1:RTAAII MODALDAaUB DAIf tBValTAaI DAl!IRAHLAIRlI1'A TAHlJII AJlOOAaAIJ 2026 '0 Tala.A Jlf.ma ..... / I).. .,. R\lk1ua. ••• baIt JumJU Juaalab lIIocW JI Peo,...rtua JmI. Modal ,..,., ........... RuUP ... ,........ J .. L lIocW ,..,., JmI. alA 14.401 hD)"e1"tMA ........op/ P• .,..rta&A ... ~ruaa 'c.ycrt&a.D lIoda.1 •• Iab dloortAlwl lIo4al •• IO.lA_ ,..,.,........ "od .. D.. nIl 4I ... t.... b .. \OU ,..,., dloortaba Mocla1 Plbak10tlp lIocW D....... D...u ••4.A_T ........ Talr.uallll .... .ul>hTha.1IlI DlA_ T......... I Taha:a IAi •• 41. Tail.W1 IA.I 1 2 3 4 I 6 7 • 9-1 •• 10-6-9 11 12 13-9··12
16. 1.1969 lid 2024 PO PordAN. 02 PoIIY"ftAWI 100.000.000.000,00 31.885.227.715.00 5.000.000.000.00 36.885.227.715.00 63.114.772.285.00 36.885.227.715.00 Ponc.bunr.o Tahun2022 Mo4al
17. 2.1980 aid 2005 PDAMJember Perd .. No 03 Porzyoruan 79.006.670.246.00 711.006.670.246,00 79.006.670.246.00 1.750.000.000.00 79.006.6;0.'246.00 Tahun 2022 ltod ..
18. 3.1967. d 2007 BPO Jatlm Sah.m 27.966.718.750.00 27.966.718.750.00 - 27.966.718.750.00 6.084.439.33100 27.966.718.750,00 - JVIILAB 206.973.388.996 00 131.161.616.711 00 143.168.616.711 00 - 7.834.439.33100 143.851.616.711 00 - HElIOV • PJ. SEKItE1'ARIB 1WtEAAK. '" Salinan Sesuai Aslinya KEPAlA B GIAN HUKUM AlI!' TYAK'I"ONO. I,I! ~,"w..IJWN."""" Nil'. 1",1015111H1:1 , lOt Lampiran XIIIa: Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2024 Tanggal : 30 Desember 2024 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DAFTAR PER.KlRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANOOARAN 2025 No. Uralan Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhh 2025 2025 1 2 3 4 5 6 1 Tanah 1.497.631.646.038,32 2.647.696.120,00 1.500.279.342.158,32 2 PeraJatan dan Mesin 1.700.939.457.597,54 141.687.388.766,00 1.842.626.846.363,54 3 Gedung dan Bangunan 2.338.714.217.138,97 78.550.090.594,97 2.417.264.307.733,94 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.181.979.525.235,39 210.621.462.579,00 5.392.600.987.814,39 5 Aset Tetap lainnya 253.570.816.528,51 467.750.000,00 254.038.566.528,51 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 25.269.692.114,25 - 25.269.692.1 )4,25 JUMLAH 10.998.105.354.653,00 433.974.388.059,97 - 11.432.079.742.7l3,00 Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati ttd HENDY S Pl. SEKRETARIS DARERAH, Salinan Sesuai Aslinya KEPALA GIAN HUKUM ltd ARIEF TYAHVONO, S.E Pembina Utama Mudll NIP. 19681015 199602 1 001 Lampiran XIII b : Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2024 Tanggal : 30 Desember 2024 PEMERINTAB KABUPATEN JEMBER DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAlNNYA TAHUN ANGGARAN 2025 No. Uraian ABet Lainnya Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 2025 2025 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Piutang Angsuran 104.750.000,00 104.750.000,00 2 Aset yang telah dihibahkan - - 3 Peralatan Mesin Rusak - - 4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.428.624.651,00 5.428.624.651,00 5 Aset Tak Berwujud 2.617.581.106,40 1.185.000.000,00 3.802.581.106,40 6 Aset Lain Lain 314.939.611.281,74 314.939.611.281,74 7 BLUD - 50.000.000,00 50.000.000,00 JUMLAH 323.090.567.039,14 1.235.000.000,00 . 324.325.567.039,14 ltd Kab. Jember, 30 Desember 2024 Bupati PJ. SEKRETARIS DARERAH, HENDY S ltd Salinan Sesuai Aslinya KEPALA GIAN HUKUM ARIEF TYAHYONO, S.E Pembina Utama Muda NIP. 19661015199602 1001 Lampiran XIVa ; Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2024 Tanggal : 30 Desember 2024 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGOARAN BEBELUMNYA YANG BELUM DIBELESAJKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANOOARAN 2025 Jumlah AnggaraD 20241Rp) Jumlah St.a Anggaran yang Jumlah Reali.a.t DiaDggarkan dalam TahUD In! IRp) No. NamaSKPD Nama Sub Keelatan Loka •• Sub Keltatan Sampal Dengan Akhir TA20241Rp) APBDTA Perubahan APBD TA2025 Perubahan APBD 2024 APBD TA 2024 TA 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ~ oornk 2 3 JumJah Kab. Jember. 30 Oesember 2024 ltd Bupali HENDYS PJ. SEKRETARlS DARERAH. ttd Sa/inan Sesual Asllnyl'l KEPALA BAG/AN HIJKI,JM ARIEF TYAHYONO. S.E Pembina Utama Muda NIP. 19661015 189602 1 001 Larnplran XIV b : Peraruran Daerah Nomor : 6 Tahun 2024 Tanggal : 30 Desember 2024 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DAJPTAR SUB KBOIATAN TAHUN ANGOAR.A.N SEBELUMNYA YANG BELUM DISELE8A.IKAN DAN DlANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2025 Jumlah Tahun Awal Jumlah Jumlah An"aran Tahun Jumlab Jumlah Slsa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Lokasl Sub Pcnganggaran IRpl ReaUaaai 20241Rp) Rc.ulasl Tahun InlIRp) No. NamaSKPD Nama Sub Ke&iatan Kcglatan ad Akhlr ad Akh.lr TA 2023 TA 2024 Pcrubahan APBD IRpl APBDTA Perubahan (Rp) APBD TA Pcrubahan APBDTA:ilO'l3 APBD TA TA 2023 2024 APBD TA 2024 '1025 20'15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ~ " 2 I 3 ,!;:::}_ JwnIah Kab. Jember. 30 Oesember 2024 8upaH lid HENDY S Pl. SEKRETARIS DARERAH. Salinan Sesuai Aslinya KEPAL BAGIAN HUKUM ARlEE lYAHYONQ. S.E Pomblna Utam. Mud. NIP.1I6a10151885021 001 ------~- -------------- ----- Lampiran XV: Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2024 Tanggal : 30 Desember 2024 PEHERlNTAH KABUPATEN JEMBER DAFTAR DANA CADANOAN TAHUN ANOOARAN 2025 T~uan pembentukan DaaarhukJun Jumlah dana cadangan Saldo Awal Transfer dar! Ka. Transfer ke ka. Saldo akhlr SlIsa dana yang Belum No dana cadancan pembentukan dana yang direncana1l:an (Rpl daerah (Rp) daerah (Rpl (Rpl dicadangkan (Rpl caclanpn (Rpl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 ~~RARBHt~3 Jumlah I Kab. Jember . Bupall ltd HENDYS PJ. SEKRETARIS DARERAH, ttd Salinan Sesuai Aslinya KEPALA AGIAN HUKUM ARIEF TYAHYONO. S.E Plmblna IJtam. Mud. NIP. 19661015 1996021 001 tid Lamptran XVI: Peraturan Daerab Nomor : 6 Tahun 2024 Tanggal : 30 Desember 2024 PEJalUlllTAH KAJlUPATEN.nu.tIlER OArTAR. PDlJAMAlI OoURAH TAHUlI ANQQo\RAN 2025 No lIumber PiIIluna'" Oo .. rH_ TlUllCal/ Tolluo JllDl1Ah JumJah Pemlooyuan Jumlollll .... ObUp.al Oa.rah PI'Il.mAD/ ObUpol P·rjallll .... Pla,JIlJIUUl/NUal J"",1r.o Wa!rtu Pen.e'Dtue bu.n.ra 'f'IIuan P.",~ tahuo IaI (Rp) '.mboyuan PiIIlamllD/ObUIlOll NOmiDal Obll.ul tRp) PlaJamllD (lahun) plDJ.mall% PI'Il.maD Pomlt Pomlt I 2 PiDJaman B"",. PiIIlallllUl Bu",," 3 4 5 Ourall Ourall 1 6 7 8 9 10 II 12 2 ~~ 3 4 JumlRh B.poIl HENOYS P). satROWS DAREIlAH, Salinan Sesuai Aslinya KEPALA AGIAN HUKUM A!!!EF TYAHYONO, $,E Pembina tJQ.rna Muda NP. 11861015 11D802 1 001 ..

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…