DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jembrana

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan ketentuan

Mengingat

Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditinjau kembali ;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang . . . 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); Dengan . . . 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 47) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Perbekel dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan Persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.dihapus;
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikn dengan sertifikat kursus pelatihan komputer dasar bagi calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis;
2. b.bebas dari narkotika dan penggunaan obat-obat terlarang lainnya berupa Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang;
3. c.tidak pernah terlibat tindak pidana/kejahatan lainnya serta diterangkan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia; dan
4. d.membuat Pakta Integritas;
  1. 2.Ketentuan . . . 4
  2. 2.Ketentuan Pasal 14 ditambah ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.
(2)Perangkat Desa yang sedang melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
(3)Perangkat Desa yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan surat keputusan baru. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 23 Desember 2016 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 23 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA ttd GEDE GUNADNYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 67. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI: (13,114/2016). 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia. UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara RI. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteran masyarakat dengan kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya desa diberikan kewenangan yang besar yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18). Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut meliputi; kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 6 Pelaksanaan kewenangan desa tersebut diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia. Penyelenggara urusan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Fakta Hukum yang ditemukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) mengatur persyaratan umum dari Perangkat Desa, huruf c nya menentukan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendafataran. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, persyaratan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut, perlu kiranya untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jembrana. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 54.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…