Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2014
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. Pasal I Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal II . . . 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 28 Agustus 2014 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 28 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd GEDE GUNADNYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 44 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI : (NOMOR 3 / TAHUN 2014) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN I. UMUM Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah merupakan pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikenakan kepada anggota masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011, maka tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), hal ini berarti dikenakan tarif tunggal bagi setiap anggota masyarakat yang melakukan transaksi atau memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Terhadap tarif tersebut banyak anggota masyarakat yang memperoleh hak perolehan karena waris atau hibah wasiat, merasa berat membayar BPHTB sebesar 5 % (lima persen) dari nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP). Untuk memenuhi rasa keadilan dari masyarakat yang memperoleh hak karena waris atau hibah wasiat maka perlu diberlakukan tarif BPHTB jamak atau bervariasi sesuai dengan cara perolehannya. Bagi anggota masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan karena waris atau hibah wasiat, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami – istri, maka tarif BPHTB ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP). Bagi anggota Masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan selain karena waris dan hibah wasiat, maka tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP). 6 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang – barang tertentu, atau semua barang – barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang – barang bergerak atau barang – barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 38
Membuka PDF…