DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; 3. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; 4. KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; 5. UNSUR STAF PERANGKAT DESA; 6. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA; 7. LARANGAN DAN SANKSI; 8. PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA; 9. KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA; 10. KETENTUAN PERALIHAN; 11. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah… 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Perbekel… 3
7.Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Perbekel dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikn dengan sertifikat kursus pelatihan komputer dasar bagi calon Sekretaris Desa dan Pelaksana Teknis;
2. b.bebas dari narkotika dan penggunaan obat-obat terlarang lainnya berupa Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang;
3. c.tidak pernah terlibat tindak pidana/kejahatan lainnya serta diterangkan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia; dan
4. d.membuat Pakta Integritas. Pasal 3… 4

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas :

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kelihan Dinas setempat;
b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.Akte Kelahiran;
f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 4

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
1. a.Perbekel dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Perbekel kepada Camat;
5. e.hasil penjaringan dan penyaringan bakan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat nomor urut sesuai dengan skor penilaian;
6. f.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
7. g.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
8. h.rekomendasi… 5
9. h.rekomendasi persetujuan yang diberikan oleh Camat berdasarkan nomor urut sesuai dengan persyaratan dan skor penilaian terhadap satu nama bakal calon Perangkat Desa;
10. i.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Perbekel menerbitkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
11. j.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Perbekel.
(3)Perbekel dapat melakukan proses penjaringan dan penyaringan sendiri tanpa membentuk Tim setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
(4)Dalam hal Perbekel tidak membentuk Tim maka semua proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan secara mutatis mutandis.

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

(1)Perbekel memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
(4)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Perbekel dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku mulai sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6)Peberhentian… 6
(6)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(7)Camat memberikan rekomendasi tertulis berdasarkan hasil konsultasi tersebut.
(8)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 6

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Perbekel setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok dan tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perbekel dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat- lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB V

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Perbekel dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan.
(3)Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi tertulis Camat dengan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1)Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut perangkat desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang :

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan;
j.ikut… 8
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan;
l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
m.memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat perangkat desa, kecuali untuk kepentingan tugas.

Pasal 11

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…