DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; 3. SIFAT DAN TUJUAN; 4. PERIZINAN; 5. ORGANISASI; 6. DEWAN PENGAWAS; 7. DEWAN DIREKSI; 8. KEPALA STASIUN RADIO; 9. PENDANAAN; 10. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa siaran radio merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5.Undang-Undang . . . 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ANANTA PRAJA SWARA FM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan . . . 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melaui perangkat penerima siaran.
6.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekwensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7.Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8.Lembaga penyiaran Publik lokal adalah lembaga peyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI ) untuk televisi.
9.Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut Radio Ananta Praja Swara FM adalah Radio Publik Lokal milik Pemerintah Kabupaten Jembrana.
10.Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
11.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
12.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
13.Penyelenggaraan Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.
14.Kepala . . . 4
14.Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Publik Lokal Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana.
15.Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
16.Siaran Lokal adalah Siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
17.Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang di berikan oleh Negara kepada lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

(1)Radio Ananta Praja Swara FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Stasiun Radio Ananta Praja Swara FM berkedudukan di Kota Negara Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Radio Ananta Praja Swara FM mempunyai tugas :

a.menyusun program kerja Siaran Radio Ananta Praja Swara FM; dan
b.memberikan . . . 5
b.memberikan pelayanan Informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan Budaya Daerah serta melaksanakan kewenangan otonum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi melalui penyelenggaraan penyiaran Radio.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Radio Ananta Praja Swara FM mempunyai fungsi :

a.merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan penyiaran radio;
b.pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;
c.pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumberdaya Radio Ananta Praja Swara FM yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
d.penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
e.penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan tekhnik Radio Publik Lokal;
f.penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, informasi lalu lintas, kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
g.melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 6

Radio Ananta Praja Swara FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat mandiri dan netral, sebagai media penyebarluasan informasi pembangunan.

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana didirikan dengan tujuan: a sebagai media informasi untuk menyampaikan kebijakan, peraturan dan Program Pemerintah Kabupaten Jembrana; b sebagai media pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat bagi masyarakat.

c.untuk . . . 6 c untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Radio Ananta Praja Swara FM wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 9

Organisasi Radio Ananta Praja Swara FM terdiri dari :

a.Dewan Pengawas;
b.Dewan Direksi; dan
c.Kepala Stasiun Radio.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas Radio Ananta Praja Swara FM merupakan bagian dalam Stuktur lembaga penyiaran publik lokal Radio Ananta Praja Swara FM yang berfungsi mewakili masyarakat, yang menjalankan tugas pengawasan terhadap dewan direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM, unsur masyarakat dan unsur pemerintah daerah dan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat dewan pengawas.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melalui tes kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(4)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(5). Ketentuan . . . 7
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…