DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. BESARAN DAN SUMBER DANA; 4. HASIL USAHA; 5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 6. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Tirta Amertha Jati guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pipanisasi sistem air minum;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1992 Nomor 66 Seri D Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sebagai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. 4
6.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dan/atau pemisahan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8.Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan air minum yang sehat.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

(1)Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PDAM ditetapkan sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 5

(1)Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD. 5
(2)Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan PDAM, diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada PDAM.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PDAM.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara. pada tanggal 18 Agustus 2015 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara. pada tanggal 18 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd GEDE GUNADNYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 51 G:\DATA\EX USER1\2015\KPTS\PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL AERAH PADA PDAM TIRTA AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA.docx NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI : (6/2015) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN 20155 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI I. UMUM Sumber daya air merupakan karunia Tuhan serta sumber daya alam atas manfaatnya yang multi fungsi dan tidak tergantikan, yang semestinya harus dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, keterbukaan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dimana saat ini sudah mulai terasa kesulitan mendapatkan air bersih, khususnya pada daerah-daerah tertentu yang dipicu oleh berkurangnya areal penyerapan air, rusaknya kawasan hutan, beralih fungsinya lahan dan meningkatnya kepadatan dan kebutuhan masyarakat. Disisi lain ketersediaan air berpeluktuatif sesuai dengan musim serta adanya paktor biaya yang terus meningkat khisusnya biaya BBM/PLN yang cendrung terus naik. Sehingga tanpa disadari saat mendatang air akan menjadi barang sosial yang mempunyai nilai ekonomi yang mahal dan akan sulit memperolehnya Berdasarkan kompleksitas permasalahan disebut diatas dan akibat terbatasnya kemampuan PDAM sebagai Perusahaan Daerah dalam meningkatkan kualitas dan penambahan cakupan pelayanan, maka untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sejalan dengan Program Pemerintah yaitu MDGs dimana seluruh masyarakat harus mendapatkan pelayanan air minum pada tahun 2019, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan kerjasama investasi dengan memberikan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana yang diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005