DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jembrana

regulasi_utama

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. BESARAN DAN SUMBER DANA; 3. HASIL USAHA; 4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 5. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Tirta Amertha Jati guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pipanisasi sistem air minum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati; Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tabun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang . . .
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1992 Nomor 66 Seri D Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sebagai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dan/atau pemisahan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 2

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM tahun 2016 adalah sebesar 14.718.957.000,- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 3

. . .

Pasal 3

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.Rp. 572.034.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) berupa setoran modal dari pemerintah daerah
2. b.Rp. 14.146.923.000,- (Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) berupa hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara non kas.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan hibah secara non kas dari Pemerintah Pusat, dan setoran modal dari APBD Tahun 2016.

BAB III

HASIL USAHA

Pasal 4

(1)Bagian hasil usaha/laba Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.
(2)Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan PDAM, diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PDAM.
(2)pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PDAM.

BAB V

. . .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 20 Oktober 2016 BUPATI JEMBRANA, Ttd. I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara. pada tanggal 20 Okotber 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, Ttd. GEDE GUNADNYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 63. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :(9,74/2016)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…