DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah yaitu Ketentuan Pasal 74, Ketentuan Pasal 75, dan Ketentuan Pasal 76.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1456);
5.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang ... www.jdihjembranakab.baliprov.go.id
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Indeks variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Dalam Kota Indeks 0,9
2. b.Luar Kota Indeks 1,1
(4). Indeks ... www.jdihjembranakab.baliprov.go.id
(4)Indeks Variabel jenis menara konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Menara Indeks 0,9
2. b.Menara 3 kaki Indeks 1
3. c.Menara 4 kaki Indeks 1,1
  1. 2.Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

(1)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut : RPMT = Jumlah indeks Variabel x Tarif Retribusi Jumlah Variabel
(2)Tarif Retribuisi ditetapkan sebesar Rp. 594.000,- per menara per tahun.

3.Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(3)Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari biaya honor petugas, biaya transportasi, biaya uang makan dan biaya alat tulis kantor yang besarannya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standarisasi harga. Pasal II . . . www.jdihjembranakab.baliprov.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 19 Mei 2017 BUPATI JEMBRANA, Ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 19 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, Ttd I MADE SUDIADA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 69. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI: (1, 9/2017) www.jdihjembranakab.baliprov.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahu 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka penetapan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 tahun 2011 yang menetapkan besaran tarifnya sebesar 2% (dua persen) yang mengambil dari penjelasan Pasal 124 undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diterapkan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 74

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1) Cara menghitung Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu : RPMT = Jumlah Indeks Indeks Variabel x Tarif retribusi Jumlah variable Jumlah menara = 100 buah frekuensi kunjungan = 2 kali per tahun Jumlah Kunjungan menara per hari = 3 buah menara Jumlah hari yang digunakan untuk kunjungan menara adalah : ( 100 /3 ) x 2 = 66 hari Diskripsi . . . www.jdihjembranakab.baliprov.go.id Diskripsi Biaya (Rp) Jumlah hari banyak Jumlah (Rp) Ket A. Belanja perjalanan dinas ( Biaya rata-rata tahun untuk sejumlah kunjungan menara Transportasi 100.000 66 hari 1 tahun 6.600.000 Uang Harian 250.000 66 hari 3 49.500.000 B. Belanja Bahan Pakai Habis Pembelian ATK 50.000 66 hari 1 tahun 3.300.000 C. Total Belanja Per tahun ( A + B ) 59.400.000 Biaya rata – rata atau tarif pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi tarif Retribusi ( Total belanja per tahun di bagi jumlah menara ) =59.400.000/100 =594.000

Pasal 75

Ayat (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 594.000,- per menara per tahun. Contoh perhitungan 1 - Sebuah menara berada di daerah dalam kota dengan menara pole, besaran retribusi pengendalian menaranya adalah : RPMT = ( 0,9 + 0,9 ) x Rp.594.000,- 2 = Rp.534.600,- Jadi retribusi yang harus dibayarkan per tahun dengan 2 kali kunjungan adalah : Rp.534.600,- x 2 = Rp.1.069.200,- Contoh perhitungan 2 - Sebuah menara berada di daerah luar kota dengan menara empat kaki, besaran retribusi pengendalian menaranya adalah : RPMT = ( 1,1 + 1,1 ) x Rp.594.000,- 2 = Rp.635.400,- Jadi retribusi yang harus dibayarkan per tahun dengan 2 kali kunjungan adalah : Rp.635.400,- x 2 = Rp.1.306.800,-

Pasal 76

Cukup Jelas Pasal II . . . www.jdihjembranakab.baliprov.go.id Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 55.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…