DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Pembangunan Kepariwisataan Daerah 3. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah 4. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah 5. Pembangunan Industri Pariwisata Daerah 6. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah 7. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah 8. Pengawasan dan Pengendalian 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2032; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
7.Peraturan Daerah . . . 2
7.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2005 tentang Lintasan Mekepung di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2018- 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab dibidang Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan.
6.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2032.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
10.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas.
12.Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disingkat KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
13.Daya Tarik . . . 4
13.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
14.Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15.Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
16.Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17.Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19.Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
20.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21.Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan peerubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24.Organisasi Kepariwisataan adalah Institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
25.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiataan Kepariwisataan.
26.Standarisasi . . . 5
26.Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
27.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan. B A B II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi :
1. a.pembangunan destinasi pariwisata daerah;
2. b.pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
3. c.pembangunan industri pariwisata daerah; dan
4. d.pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
(3)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2018- 2032.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
(2)Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu :
1. a.jangka pendek, tahun 2018 – 2022;
2. b.jangka menengah, tahun 2018 – 2027; dan
3. c.jangka panjang, tahun 2018 – 2032.

Pasal 4

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

RIPPARDA merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah. 6

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu “Terwujudnya Kepariwisataan Jembrana yang Berbudaya Berlandaskan Tri Hita Karana”.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi :

a.melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya lokal untuk memperkokoh jati diri masyarakat Jembrana;
b.membangun sarana dan prasarana pariwisata dalam keselarasan dan keharmonisan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana; dan
c.melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa interprenur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
b.mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
c.mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
d.mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
e.melestarikan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri masyarakat Jembrana.

Pasal 9

(1)Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:
1. a.peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
2. b.peningkatan lama tinggal;
3. c.peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan; dan
4. d.peningakatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata.
(2)Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi:

a.pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
b.pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, wilayah, dan pelaku;
c.pembangunan k epariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
d.pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
e.pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Pasal 11

(1)Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah.
(2)Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…