DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip dan Strategi Kabupaten Layak Anak; Hak Anak; Indikator Kabupaten Layak Anak; Tahapan Kabupaten Layak Anak; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Kewajiban Orangtua; Kewajiban Keluarga; Tanggung Jawab Masyarakat; Tanggung Jawab Dunia Usaha; Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak Dan Desa/Kelurahan Dan Kecamatan Layak Anak; Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Pendanaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat serta pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jembrana diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
c.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagai amanat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
11.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
19.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
20.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014);
21.Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
6.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7.Indikator KLA adalah variabel yang menjadi acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Jembrana.
14.Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15.Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan
16.Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
17.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
18.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
19.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotaan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.
21.Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dari Pemerintah Kecamatan yang beranggotaan wakil dari unsur terkait yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA bertujuan untuk :

a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang perduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d.Sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 4

Ruang lingkup KLA meliputi :

a.prinsip dan strategi KLA;
b.hak-hak anak;
c.indikator KLA;
d.tahapan KLA;
e.pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
f.tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

a.pengarusutamaan hak anak;
b.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
c.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
c.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
d.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat Bermain Ramah Anak, DEKELA dan KELANA.

BAB III

HAK ANAK

Pasal 9

(1)Hak anak meliputi :
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.hak anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
2. b.anak yang terpisah dari orang tua;
3. c.reunifikasi;
4. d.pemindahan anak secara ilegal;
5. e.dukungan kesejahteraan;
6. f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.pengangkatan/adopsi anak;
8. h.tinjauan penempatan secara berkala; dan
9. i.kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.standar hidup.
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi :
1. a.pendidikan;
2. b.tujuan dari pendidikan; dan
3. c.kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
(6)Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
1. a.anak dalam situasi darurat;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

(1)Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
1. a.diskriminasi;
2. b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; dan
3. c.penelantaran.
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…