DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Sasaran, kriteria, pendataan, dan data 3. Kebijakan, prioritas, strategi, dan program 4. Hak dan kewajiban 5. Tanggung jawab Pemerintah Daerah 6. Kelembagaan 7. Peran serta masyarakat dan dunia usaha 8. Monitoring dan evaluasi 9. Pelaporan 10. Pendanaan 11. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak untuk mendapatkan penanganan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat pemangku kepentingan, dan warga miskin;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jembrana dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9.Peraturan Menteri …
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber- sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
7.Penanggulangan …
7.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8.Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi Kemiskinan.
9.Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
10.Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Daerah.
11.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
12.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan yaitu asas yang menekankan aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap Penanggulangan Kemiskinan;
b.keterbukaan yaitu asas yang memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
c.partisipasi yaitu asas yang menekankan pada keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan;
d.akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penanggulangan Kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat:
e.pemberdayaan …
e.pemberdayaan yaitu asas yang menentukan bahwa semua upaya dalam Penanggulangan Kemiskinan diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
f.keberlanjutan yaitu asas yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan sesamanya dalam satu generasi dalam setiap Penanggulangan Kemiskinan.; dan
g.keterpaduan yaitu asas yang menentukan bahwa dalam setiap Penanggulangan Kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan Penduduk Miskin;
b.menurunkan angka Kemiskinan; dan/atau
c.mencapai kesejahteraan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.sasaran, kriteria, pendataan dan data;
b.kebijakan, prioritas, strategi dan program;
c.hak dan kewajiban;
d.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
e.kelembagaan;
f.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
g.monitoring dan evaluasi;
h.pelaporan; dan
i.pendanaan.

BAB II

SASARAN, KRITERIA, PENDATAAN, DAN DATA

Pasal 5

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

a.Penduduk Miskin:
b.Keluarga Miskin; dan/atau
c.Rumah Tangga Miskin.

Pasal 6

(1)Penentuan kriteria Penduduk Miskin meliputi :
1. a.asupan kalori;
2. b.penghasilan; dan
3. c.ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pendataan Penduduk Miskin dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan secara partisipatif.
(2)Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin di tingkat Desa/Kelurahan.
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel/Lurah untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pendataan penduduk miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berupa data.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.data Penduduk Miskin;
2. b.data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. c.data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
4. d.data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
(3)Data Penduduk Miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program Penanggulangan Kemiskinan.
(4)Pengelolaan data di Daerah dilaksanakan secara terpadu oleh TKPKD.

BAB III

KEBIJAKAN, PRIORITAS, STRATEGI, DAN PROGRAM

Pasal 9

(1)Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(2)Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 10

(1)Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:
1. a.pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan Keluarga Miskin;
2. b.penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
3. c.penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
4. d.penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
5. e.peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
6. f.peningkatan akses pendidikan;
7. g.peningkatan alokasi pinjaman modal lunak;
8. h.pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa/Kelurahan diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
9. i.peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
10. j.peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…