DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.174.316.544.976,00 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp1.133.816.544.916,00 (satu triliun seratus tigapuluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) b. Belanja Daerah Rp1.170.816.544.916,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miiiar delapan ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) - _Defisit/Surplus Rp (37.OOO.O0O.OOO,O0) (tiga puluh tujuh miliar rupiah) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp40.500.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus juta rupiah) 2. Pengeluaran Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) Pembiayaan Netto Rp37.OOO.O00.OOO,OO (tiga puiuh tujuh miliar rupiah) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Ralryat Daerah pada tanggal 14 Agustus tahun 2025;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. :l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ... ra Mengingat 2
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwn 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23'Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar'a Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta]ntn 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013)
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 09 Tahun 20OO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2O12 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah . .. ru
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2O07 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O18 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 61 77);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tfigas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1,2 Tahun 2OlZ tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 604 1);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi[ Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2O07 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2O 11 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20.Peraturan Menteri ru 4
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 75fl;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576); 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1067);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
25.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
26.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3); 2T.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah ada,lah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun_ tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.174.316.544.976,00 (satu triliun seratus tujuh puluti empat miliar tiga ratus enam fusla.q jrrta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) terdiri;tas pendapaian Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rpi.t33.g16.544.916,00 (satu triliun seratus tigapuluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus empat pululh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah)
b.Belanja Daerah Rpl.170.816.5 44.916,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miiiar delapan ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) - _Defisit/Surplus Rp (37.OOO.O0O.OOO,O0) (tiga puluh tujuh miliar rupiah)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp40.500.000.000,00 - (empat puluh miliar lima ratus juta rupiah)
2. 2.Pengeluaran np 5.SOo.OoO.ooO,oO (tiga miliar lima ratus juga rupiah) Pembiayaan Netto Rp 37. OOO.O00.OOO,OO - (tiga puiuh tujuh miliar rupiah) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah) rG 6 Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.133.816.544.916,00 (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang bersumber dari:
a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp868.921.179.5S0,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7 1 1 . 13 I .467.000,00 (tujuh ratus sebelas miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan...
(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp264.895.365.366,0O (dua ratus enam puiuh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah; dan
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1 14.473.619.0S1,00 (serratus empat belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu lima puluh satu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.350.210.7S7,O0 (serratus tiga puluh dua miliar, tiga ratus iima puluh juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.576.053.599,0O (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)LainJain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.495.481.959,00 (enam miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah). tu 7
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.789.712.550,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu Iima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.170.816.544.916,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a.belanjaoperasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp935.6a4.637.723,00 (sembilan ratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp538.395.489. 1 10, 19 (lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus deplapan puluh sembilan ribu seratus sepuluh koma sembilan belas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.773.577.242,81 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta lima koma delapan puluh satu rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.003.330.000,00 (empat miliar tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.695.609.858,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
(6)Belanja .... r C. 8
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebisar Rp1.g36.631.S12,00- (saiu miliar delapan ratus tiga prrluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan RpLOZ.022.266.225,OO (seratus tujuh miliar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiii atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modai gedung dan bangunan; !. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
3. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
4. e.belanja modal aset lainnya
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1 1.890.207.785,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.544.O00.000,00 (sembilan belas miliar lima ratis empat puluh empat juta rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.943.251.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan rataus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
(5)Beianja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.437.8O7.440,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dlmaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp 1.207.0O0.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimalsud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.335.533.1O1,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus satu rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 7 huruf d direncanal<an sebesar Rp123.814.107.867,OO (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus empat belas juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja ... tG I
(2)Betanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.675.790.367,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puiuh lima juta tujuh ratus Sembilan puiuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp110.138.317.500,00 (seratus sepuluh miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…