DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Pembangunan Desa Wisata 4. Pencanangan dan Penetapan Desa Wisata 5. Pengelola Desa Wisata 6. Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata 7. Usaha Pariwisata 8. Kewajiban Pemerintah Daerah 9. Duta Wisata 10. Peran Serta Masyarakat 11. Pembiayaan 12. Pembinaan dan Pengawasan 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan kegiatan pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan kegiatan pengembangan Desa Wisata;
c.bahwa untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah perlu dibentuk perangkat pengaturan tentang Desa Wisata ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . 2
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
2.Peraturan Pemerintah . . . 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana .
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
6.Desa . . . 4
6.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
7.Pengelola Desa Wisata adalah adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah / Badan Usaha / Pemerintah Desa / Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
8.Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
11.Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di desa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata BAB II . . . 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.kekerabatan;
c.kelestarian;
d.partisipatif; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip :

a.pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
b.pengembangan Desa sebagai pusat pelayanan bagi Wisatawan melalui proses perkenalan kekhasan Budaya; dan
c.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas wisata dalam skala yang terbatas.

BAB III

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 5

Pembangunan Desa Wisata meliputi :

a.industri Desa Wisata;
b.objek Desa Wisata;
c.pemasaran . . . 6
c.pemasaran Desa Wisata; dan
d.kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 6

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

a.pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
b.pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 7

Pembangunan objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

a.pemberdayaan masyarakat;
b.pembangunan Daya Tarik Wisata;
c.pembangunan prasarana;
d.penyediaan fasilitas umum; dan
e.pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 8

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain meliputi :

a.pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
b.mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan. 7

BAB IV

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 10

Dalam rangka pengembangan pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…