DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur ketentuan tentang: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; BAB III Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; BAB IV Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; BAB V Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; BAB VI Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; BAB VII Pendanaan; BAB VIII Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; BAB IX Ketentuan Peralihan; BAB X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjalankan tatakelola Pemerintahan di Daerah dalam penggunaan aplikasi layanan berbasis elektronik perlu dilakukan pengintegrasian Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c.bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan secara Elektronik di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9.Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
11.Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
12.Arsitektur …
12.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14.Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
15.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing- masing.
17.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18.Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan Pemerintah Daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
19.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
20.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
23.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
24.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
25.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
26.Audit …
26.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
27.Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Sistem Elektronik di Pemerintahan Daerah.
28.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
29.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
30.Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
31.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

a.efektifitas;
b.keterpaduan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interoperabilitas; dan
g.keamanan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan degan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan SPBE meliputi :

a.meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b.memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik; dan
c.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tata kelola SPBE;
b.manajamen SPBE;
c.audit teknologi informasi dan komunikasi;
d.penyelenggara SPBE;
e.percepatan SPBE;
f.pendanaan; dan
g.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana induk SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.proses bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
4. d.data dan informasi SPBE;
5. e.infrastruktur SPBE;
6. f.aplikasi SPBE;
7. g.keamanan SPBE; dan
8. h.layanan SPBE .

Pasal 7

(1)Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Rencana …
(2)Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
2. b.evaluasi dan analisis SPBE;
3. c.arah kebijakan SPBE;
4. d.arsitektur SPBE; dan
5. e.peta rencana SPBE.
(3)Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah disesuaikan dengan:
1. a.rencana induk SPBE Nasional; dan
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
(4)Penyusunan rencana induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
(5)Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu sewaktu- waktu berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.perubahan kebijakan strategis nasional atau kebijakan strategis Daerah.
(2)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 9

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Arsitektur …
(4)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan.
(5)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil temuan dan evaluasi SPBE;
3. c.perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h; atau
4. d.perubahan RPJMD.
(6)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 10

(1)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
1. a.perubahan Arsitektur SPBE;
2. b.hasil temuan dan evaluasi SPBE;
3. c.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau
4. d.reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…