DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 496

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH,TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyediakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
c.bahwa untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangungan Daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Daerah, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ... BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dengan prinsip perencanaan yang baik, diperlukan adanya perencanaan pembangunan Daerah;

b.bahwa dalam rangka menyediakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
c.bahwa untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangungan Daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Daerah, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang ... BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dengan prinsip perencanaan yang baik, diperlukan adanya perencanaan pembangunan Daerah;
b.bahwa dalam rangka menyediakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
c.bahwa untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangungan Daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Daerah, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang ... BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dengan prinsip perencanaan yang baik, diperlukan adanya perencanaan pembangunan Daerah;
b.bahwa dalam rangka menyediakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
c.bahwa untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangungan Daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Daerah, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang ...
2. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Perencanaan ...
11.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
12.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah. adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
19.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22.Musyawarah ...
22.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
23.Musrenbang RPJPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
24.Musrenbang RPJ MD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJ MD.
25.Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
26.Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas kecamatan.
27.Musrenbang Kelurahan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah penanganan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan kelurahan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
28.Musrenbang Desa merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan desa.
29.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
30.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemeri ntahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
31.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
32.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
33.Pagu ...
33.Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
34.Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah.
35.Kerangka Pendanaan, adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

a.tata cara penyusunan RPJPD;
b.tata cara penyusunan RPJMD;
c.tata cara penyusunan RKPD;
d.tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
e.tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah;
f.Pagu Indikatif;
g.penyusunan RKPD dalam hal Daerah belum memiliki RPJMD;
h.tata cara perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
i.tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
j.tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD
k.tata cara perubahan rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
l.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
m.peran serta masyarakat; dan
n.pendanaan.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan integrasi sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan, antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah dan antar susunan pemerintahan.

Pasal 4

(1)Prinsip Perencanaan Daerah meliputi transparansi, akuntabel, efektif, efesien, responsif partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
(2)Prinsip Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.melakukan sinergi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan berdasarkan kewenangan dan perannya;
2. b.membentuk sistem yang terintegrasi sebagai kesatuan sistem yang tak terpisahkan dengan Sistem Perencanaan Nasional;
3. c.memperhatikan kondisi dan potensi Daerah sesuai dinamika perkembangan nasional dan Daerah; dan
4. d.membentuk suatu perencanaan pembangunan dan tata ruang Daerah.

BAB II

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif
g.terukur;
h.berkeadilan;
i.berwawasan lingkungan; dan
j.berkelanjutan.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut

a.teknokratik;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 7

(1)Pendekatan teknokratik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.
(2)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan.
(3)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih kedalam dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
(4)Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

a.holistik-tematik;
b.integratif; dan
c.spasial.

Pasal 9

(1)Pendekatan holistik-tematik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
(2)Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.
(3)Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dilakukan terhadap rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah
(2)Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD; dan
3. c.RKPD.
(3)Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Renstra Perangkat Daerah; dan
2. b.Renja Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks496PDFHirarki

Memuat teks peraturan…