DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,kemudahan usaha mikro,perlindungan,pemberdayaan,pengembangan usaha,koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pemperdayaan, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka perlindungan usaha mikro di Kabupaten Jembrana memerlukan peran pemerintah daerah dalam penguatan dan peningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan perkembangan usaha serta kemandirian masyarakat secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta landasan pengaturan yang komprehensif terhadap pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Jembrana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang …
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah …
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66190);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah.
6.Pelindungan …
6.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat usaha mikro.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant).
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2

Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan kepastian serta landasan pengaturan atas kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya Pelindungan dan pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, meliputi:

a.kemudahan Usaha Mikro;
b.Pelindungan;
c.pemberdayaan;
d.pengembangan usaha;
e.koordinasi pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan;
f.kemitraan;
g.pemberian insentif;
h.penyelenggaraan Inkubasi;
i.peran aktif;
j.pengawasan;
k.pelaporan; dan
l.pendanaan.

BAB II

KEMUDAHAN USAHA MIKRO

Pasal 4

(1)Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
(2)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
(3)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(4)Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah).
(5)Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) dapat diubah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
(2)Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
1. a.nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
2. b.nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
3. c.nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
(3)Dalam …
(3)Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
2. b.memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Usaha Mikro wajib memenuhi perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan pemerintah pusat.
(2)Perizinan …
(2)Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
(3)Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
(4)Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 8

(1)Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
(2)Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

BAB III

PELINDUNGAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan terhadap pelaku Usaha Mikro di Daerah.
(2)Pelindungan …
(2)Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan layanan bantuan dan pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro; dan
2. b.pemulihan Usaha Mikro.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…