(1)Pemerintah Daerah menetapkan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.968 Ha (lima ribu sembilan ratus enam puluh delaparr hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan.
(2)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimara dimalsud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
Kecamatan Melaya dengan luas 895 Ha (delapan ratus sembilan puluh lima hektar); a
b.Kecamatal Negara dengan htas 1.728 Ha (seribu tujuh ratus dua puluh delapan hektar);
Kecamatan Jembrana dengan luas 922 Ha (sembilan ratus dua puluh dua hehar);
d.Kecamatan Mendoyo dengan luas 2.029 Ha (dua ribu dua puluh sembilan hektar); dan Kecamatan Pekutatan dengan luas 394 Ha (tiga ratus sembilan puluh empat hektar).
(3)Penetapan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundargkal. Agar c + t Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ilri dengan penempatannya dala.E t€mbararl Daerah Kebupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara 3i Januari 2025 I t 1B Diundangkan di Negara pada tanggal Januari 2025 0J KABUPATEN JEMBRANA, BUDIASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROMNSI BAU : ( 2,2 / 2025 | .IPUPATI JEMBRANA, v- 6w,9* PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KAETUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 20 15 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Pememrhan hak atas pangan bagi segenap warga negara, ketahanan dan kedaulatarl pangan rnerupakan salah satu tanggung jawab negara, baik Pemerintah Pusat, Pernerintah Daerah Daerah Kabupaten Jembrana- Upaya pernemrhan hak atas pangan, dilakukan dengan rnemberikan perlindungan terhadap ketersediaan lahan pertanian pangan sec€Lra berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 4L Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Latran Pertanian Pangan Berkelanjutan telah rnengarnanatkan Pemerintal. Daeah untuk rnernbentuk Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan perlilldungair lahan pertanian di Daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah Daerah telah rnenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Ta}un 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutall. Dalarn perkembangarlnya terdapat perubahan kebijakan dalarn perlindungan lahan pertanian dan berkelanjutan. Perubahan kebijakan dalarn perlindrrngan lahan pertanian dan berkelanjutarr tersebut yaitu ;
1.perubahan rnateri dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Jerrrbrana Nomor I Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 2O43 sehingga perlu dilakukan penyelarasan kebijakan dalarn perencanaan dan perretapan perlindungan lahan pertanian berkelanj utan ( -t I. UMUM 2, perubahan kriteria dan luasan lahan yang dapat ditetapkan menjadi lal.an pertanian pangan berkelanjutan untuk mengatasi kendala administrasif maupun teknis terhadap pola koordinasi antara Pemerintah Daerah Daerah, Berdasarkan pertimbangan tersebart, PerneriIrtah Daerah Kabupaten Jembrana perlu menetapkan Peratura.rr Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I