DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 43) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lal.arl Pertanian Pangan Berkelanjutal sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhal hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.balwa berdasarka-n pertimbangan sebagaimana dimatsud dalam huruf a dar huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Urdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukal Peraturan Perundang-undalgan (l,embaran Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ter:tar:gPerabahal Kedua Atas Undalg- Undarrg Nomor 12 Tahun 2O1l telrla,rg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang t .., Y Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA Dan BUPATI JEMBRANA
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kati, teralhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapa! Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ler,taJf,g Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang (l€mbaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, TaJarbahan l€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undarg-Undalg Nomor 76 Tahun 2024 tel].tang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik lndonesia Ta.hun 2024 Nomor 262, TalJr,bahalr l€mbaran Nega.ra Republik lndonesia Nomor 7O13);
6.Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenta-ng Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana tel,ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentalg Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20i8 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan l,ahan pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 43); PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAII I,AIIAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Menetapkan Pasal I ... r ..l MEMUTUSKAN: Pasal I Ketentuan Pasal 8 dala-rn Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan lahan Pertanian PangaIr Berkelarjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrala Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 43) diubah sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.968 Ha (lima ribu sembilan ratus enam puluh delaparr hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan.
(2)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimara dimalsud pada ayat (1) tersebar di wilayah: Kecamatan Melaya dengan luas 895 Ha (delapan ratus sembilan puluh lima hektar); a
1. b.Kecamatal Negara dengan htas 1.728 Ha (seribu tujuh ratus dua puluh delapan hektar); Kecamatan Jembrana dengan luas 922 Ha (sembilan ratus dua puluh dua hehar);
2. d.Kecamatan Mendoyo dengan luas 2.029 Ha (dua ribu dua puluh sembilan hektar); dan Kecamatan Pekutatan dengan luas 394 Ha (tiga ratus sembilan puluh empat hektar).
(3)Penetapan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundargkal. Agar c + t Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ilri dengan penempatannya dala.E t€mbararl Daerah Kebupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara 3i Januari 2025 I t 1B Diundangkan di Negara pada tanggal Januari 2025 0J KABUPATEN JEMBRANA, BUDIASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROMNSI BAU : ( 2,2 / 2025 | .IPUPATI JEMBRANA, v- 6w,9* PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KAETUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 20 15 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Pememrhan hak atas pangan bagi segenap warga negara, ketahanan dan kedaulatarl pangan rnerupakan salah satu tanggung jawab negara, baik Pemerintah Pusat, Pernerintah Daerah Daerah Kabupaten Jembrana- Upaya pernemrhan hak atas pangan, dilakukan dengan rnemberikan perlindungan terhadap ketersediaan lahan pertanian pangan sec€Lra berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 4L Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Latran Pertanian Pangan Berkelanjutan telah rnengarnanatkan Pemerintal. Daeah untuk rnernbentuk Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan perlilldungair lahan pertanian di Daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah Daerah telah rnenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Ta}un 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutall. Dalarn perkembangarlnya terdapat perubahan kebijakan dalarn perlindungan lahan pertanian dan berkelanjutan. Perubahan kebijakan dalarn perlindrrngan lahan pertanian dan berkelanjutarr tersebut yaitu ;

1.perubahan rnateri dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Jerrrbrana Nomor I Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 2O43 sehingga perlu dilakukan penyelarasan kebijakan dalarn perencanaan dan perretapan perlindungan lahan pertanian berkelanj utan ( -t I. UMUM 2, perubahan kriteria dan luasan lahan yang dapat ditetapkan menjadi lal.an pertanian pangan berkelanjutan untuk mengatasi kendala administrasif maupun teknis terhadap pola koordinasi antara Pemerintah Daerah Daerah, Berdasarkan pertimbangan tersebart, PerneriIrtah Daerah Kabupaten Jembrana perlu menetapkan Peratura.rr Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 8

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAEIUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 ,,7

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…