DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jembrana

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pemilihan Perbekel Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN PERBEKEL. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 46) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap panitia pemilihan Perbekel tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Perbekel dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan huruf g Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Calon Perbekel wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang . . .
c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;dan
l.tidak pernah sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
1. 3.Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Perbekel terpilih.
(2)Dalam hal calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Di antara . . .
4.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA dan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D, dan Pasal 49E, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 49A

(1)Perbekel yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat Perbekel sampai dengan ditetapkan Perbekel antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perbekel diberhentikan.
(3)Masa jabatan Perbekel yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Perbekel yang diberhentikan.

Pasal 49B

(1)BPD membentuk panitia pemilihan Perbekel antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan Perbekel antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 49C

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perbekel antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon Perbekel menjadi calon Perbekel ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam . . .
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan/atau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Perbekel paling lama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 49D

(1)Pemilihan Perbekel antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pembentukan panitia pemilihan Perbekel antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Perbekel diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Perbekel paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Perbekel paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perbekel oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. f.penetapan calon Perbekel antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3)Tahapan . . .
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.pengesahan calon Perbekel yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan calon Perbekel oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan calon Perbekel oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(4)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)berasal dari:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan
9. i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
11. k.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan Perbekel melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Perbekel terpilih;
2. b.pelaporan . . .
3. b.pelaporan calon Perbekel terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
4. c.penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Perbekel terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
5. d.pelantikan Perbekel oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Perbekel terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(9)Tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4)dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49E

(1)BPD menyampaikan laporan calon Perbekel terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon Perbekel terpilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Biaya pemilihan Perbekel dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
(2)Pemilihan Perbekel antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

6.Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II . . . Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 31 Juli 2019 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 31 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd I MADE SUDIADA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI : ( 3, 30/ 2019 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN PERBEKEL 1 UMUM. Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Pemilihan Perbekel dilaksanakan secara serentak atau bergelombang, yang pengaturannya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemilihan Perbekel, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai Tata Cara Pemilihan Perbekel, Pemilihan Perbekel Antar waktu Melalui Musyawarah Desa, Masa Jabatan Perbekel, Pembiayaan dan Perbekel, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Perbekel. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel perlu diadakan beberapa perubahan Pasal menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…