DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum,bentuk penyelenggaraan dan penyelenggara,peserta didik dan penerimaan peserta didik,tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka dipandang perlu untuk melaksanakan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pengampu kepentingan dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang …
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor l22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah …
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETEN TU AN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Pendidikan …
8.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan mulai pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan salam memasuki Pendidikan lanjut.
9.Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD Satu Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan PAUD minimal 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar.
10.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11.Pratama Widya Pasraman yang selanjutnya disingkat PWP adalah penyelengaraan PAUD keagamaan Hindu di Pasraman yang diikuti oleh anak yang berusia di bawah 6 (enam) tahun.
12.Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengetahuan anak dan program Pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
14.Satuan …
14.Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti pos PAUD, bina keluarga balita, taman pendidikan al-quran, taman pendidikan anak sholeh, sekolah minggu dan bina iman.
15.Kelompok Bermain yang selanjutnya di singkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
16.Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan bina keluarga balita dan posyandu.
17.Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
18.Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19.Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
20.Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya, NPSN bersifat nasional.
21.Badan Hukum Penyelenggara/Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
22.Lurah …
22.Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
23.Lurah adalah pimpinan kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
24.Bunda PAUD Desa/Kelurahan adalah predikat yang diberikan kepada istri Perbekel/Lurah atau Perbekel/Lurah perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan Pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas.

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD bertujuan :

a.percepatan tercapainya mutu PAUD di Daerah;
b.membangun landasan berkembangnya potensi peserta didik; dan
c.mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, memberikan rangsangan, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah adalah :

a.bentuk penyelenggaraan dan penyelenggara;
b.peserta didik dan penerimaan peserta didik;
c.tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
d.kurikulum dan strategi pembelajaran;
e.lama Pendidikan;
f.pendirian dan perizinan;
g.penjaminan …
g.penjaminan mutu Pendidikan;
h.peran aktif masyarakat;
i.pendanaan;
j.pengawasan; dan
k.sanksi adminitstrasi.

BAB II

BENTUK PENYELENGGARAAN DAN PENYELENGGARA

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur Pendidikan formal, Pendidikan nonformal dan Pendidikan informal.
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD sesuai kebutuhan.
(3)PAUD dapat diselenggarakan masyarakat setelah mendapatkan izin operasional pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
(4)Izin operasional pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki jumlah anak minimal 15 (lima belas) orang/satu rombongan belajar;
2. b.minimal memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi :
  1. 1.TK/RA/BA/PWP berkualifikasi S1 PAUD; dan
  2. 2.pengelola KB/TPA berkualifikasi :
3. a.SLTA/sederajat;
4. b.memiliki Sertifikat Diklat Dasar; dan
5. c.berpengalaman mengajar 2 tahun;
6. c.minimal memiliki 1 (satu) orang tenaga pendidik berkualifikasi S1 Pendidikan dari perguruan Tinggi yang terakreditasi sesuai dengan program layanan PAUD (TK/KB/TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
7. d.memiliki akte pendirian awal dari pejabat yang berwenang;
8. e.memiliki …
9. e.memiliki legalitas kepemilikan sarana/prasarana Pendidikan yang diperuntukkan bagi PAUD;
10. f.memiliki rencana induk pengembangan jangka pendek 3 (tiga) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun dalam pencapaian 8 (delepan) standar PAUD; dan
11. g.memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai program layanan.

Pasal 6

(1)PAUD pada jalur Pendidikan formal berbentuk TK, RA, BA, PWP atau bentuk lain yang sederajat.
(2)PAUD pada jalur Pendidikan Non-formal berbentuk TPA, KB, SPS atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Program pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks bermain yang dirancang dan diselenggarakan untuk mengembangkan sikap perilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran:
1. a.interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
2. b.sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak, memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan serta mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
3. c.berpusat pada kebutuhan anak.
(4)Ketentuan mengenai program pembelajaran berkaitan dengan beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase belajar setiap kelompok bermain ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggara PAUD dapat dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.pemerintah Desa;
3. c.orang perseorangan; dan
4. d.Badan Hukum Penyelenggara/Yayasan.
(2)Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban memfasilitasi terbentuk dan terselenggaranya PAUD minimal 1 (satu) PAUD untuk satu Desa serta memberikan pembinaan terhadap PAUD yang sudah ada.
(3)Pembinaan PAUD di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Bunda PAUD Desa/Kelurahan.
(4)Pembinaan Bunda PAUD Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka memberikan motivasi, memastikan ketersediaan layanan PAUD, dan menjadi role model/tokoh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya PAUD.
(5)Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 8

Setiap orang yang ditunjuk sebagai pengelola PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.minimal berkualifikasi S1 PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau Psikologi yang diperoleh dari Program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi bagi Kepala TK/RA/BA/PWP, SLTA/sederajat dan sertifikat diklat dasar bagi Kepala KB, TPA, SPS;
b.memiliki …
b.memiliki pengalaman mengajar di TK minimal 3 (tiga) tahun sebagai guru bagi Kepala TK, pengalaman mengajar 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping di KB/TPA/SPS bagi kepala KB/TPA/SPS;
c.memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala TK/RA/BA/PWP/KB/TPA/SPS;
d.memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Kepala TK/RA/BA/PWP dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
e.memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala TK/RA/BA/PWP dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah, memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten;
f.memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD (TK/RA/BA/PWP/KB/TPA/SPS dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
g.memiliki kompetensi Kepala TK/RA/BA/PWP/KB/TPA/SPS mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
1. a.pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD Negeri;
2. b.pemberian bantuan penyelenggaraan kepada TK, KB, TPA, dan Satuan PAUD Negeri;
3. c.sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum;
4. d.penetapan standar PAUD tingkat Daerah;
5. e.penetapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai kebijakan;
6. f.memiliki …
7. f.pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional PAUD;
8. g.pemberian bantuan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah serta sumber dana lainnya;
9. h.peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan serta jaminan kesehatan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
10. i.melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan PAUD;
11. j.membantu dalam pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
12. k.peningkatan Kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
(2)Badan Hukum Penyelenggara/Yayasan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
1. a.membuat rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek (satu tahun pelajaran) dan program jangka panjang (empat tahun pelajaran);
2. b.menyediakan kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan standar PAUD;
3. c.menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan pemerintah;
4. d.membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
5. e.mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik

BAB III

PESERTA DIDIK DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 10

PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi:

a.layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 2 (dua) tahun terdiri atas TPA dan SPS, dan yang sederajat;
b.layanan …
b.layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas (KB) dan yang sejenisnya; dan
c.layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK/RA/BA/PWP, dan yang sederajat.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…