DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 392

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur ketentuan pelaksanaan tentang fungsi Bangunan Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan pembinaan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang akan didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya, sehingga Masyarakat yang akan mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan Standar Teknis. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebih efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko bahaya kebakaran, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan/atau klas bangunan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat publik. Pasat 17

(1)Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l) huruf b harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung.
(2)Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi dan efektivitas tata ruang dala-rn.
(3)Pertimbangan arsitektur Bangunan Gedung diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang dalam terhadap kaidah arsitektur Bangunan Gedung secara keseluruhan. Pasal l8
(1)Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Cedung dengan lingkungannya sebagaimala dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar Bangunan Gedung dai ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
(2)Pertimbangan ...f ' -2t -
(2)Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar Bangr.rnan Gedung dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diwujudkan dalam pemenuhan ketentuan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar Bangunan Gedung. Pasa.l 19
(1)Setiap Bangunan cedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, wajib memenuhi ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
(2)Ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ketentuan peruntukan Bangunan Gedung; dan
2. b.ketentuan intensitas Bangunan Gedung.
(3)Ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam KRK.
(4)KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada RDTR d,an/ataru RTBL.
(5)Pemerintah Daerah harus menyediakan KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Masyarakat seca.ra elektronik.

Pasal 20

(1)Ketentuan peruntukan Bangunan Gedung s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan kesesuaian fungsi Balgunan Gedung dengan peruntukan pada lokasinya berdasarkan RDTR dan/atau RTBL.
(2)Setiap Bangunan Gedung yang didirikan harus mengikuti ketentuan peruntukan yang ditetapkan dalam RDTR dan/atau RTBL.

Pasal 21

(1)Ketentuan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat l2l huruf b merupakan pemenuhan terhadap:
1. a.kepadatal dal ketinggiar Bangunan Gedung; dan
2. b.jarak bebas Bargunan Gedung.
(2)Setiap Bangunan Gedung yarlg didirikan harus mengikuti ketentuan intensitas Bangunan Gedung yang ditetapkan dalam RDTR dan/atau RTBL. Pasat 22 ...q7 Pasa122
(1)Ketentuan kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimatsud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.KDB;
2. b.KLB;
3. c.KBG;
4. d.KDH; dan
5. e.KTB.
(2)Penentuan besaran kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempe rtimbangkan:
1. a.aspek daya dukung lingkungal;
2. b.aspek keseimbangan lingkungan;
3. c.aspek keselamatan lingkungan;
4. d.aspek keserasian lingkungan; dan
5. e.aspek perkembangan kawasan.
(3)Penentuan besaran kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan penetapan dalam RDTR dan/atau RTBL.

Pasal 23

(1)Ketentuan jalak bebas Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
1. a.GSB;
2. b.jarak Bangunan Gedung dengar batas persil; dan
3. c.jarak antar-Bangunan Gedung. (21 Penentuan besaran jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperlimbangkan: i aspek keselamatan terkait proteksi kebakaran;
4. g.aspek kesehatan terkait sirkulasi udara, pencahayaan, dan salitasi;
5. h.aspek kenyamanan terkait pandangan, kebisingan, dan getaran;
6. i.aspek kemudahan terkait aksesibilitas dan akses evakuasi;
7. j.aspek keserasian lingkungan terkait perwujudan wajah kota; dan
8. k.aspek ketinggian Bangunan Gedung yang ditetapkan dalam ketentuan intensitas Bangunan Gedung. Ql Keringg,ian ... r' /
(3)Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 13) tidak boleh metebihi 15 (lima belas) meter dihitung dari level titik nol dengan toleransi diijinkan adalah 1,2 meter dari permukaan jalan dan selanjutnya mengikuti kontur tanah dihitung dari titik tanah horizontal bangunan, kecuali balgunan khusus, setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
(4)Penentuan besaran jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan penetapan datam RDTR dan/atau RTBL.

Pasal 24

(1)RTBL mempakan pengaturan ketentuan tata bangunan sebagai tindak lanjut rencana tata ruang wilayah dan/atau RDTR wilayah perkotaan, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan panduan rancangan kawasal untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas Bangunan Gedung dan lingkungan yang berkelanjutan.
(2)RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok ketentuan prograrn bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, darl pedoman pengendalian pelaksanaan.

Pasal 25

(1)RTBL disusun oleh Perangkat Daerah atau berdasarkan kemitraan Perangkat Daerah, swasta, dan/atau Masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada kawasaa yang bersangkutan.
(2)Penyrrsunan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkar pada pola penataan bangunan dan lingkungan yang meliputi perbaikan, pengembangan kembali, pembangunan baru, dan/atau Pelestarian untuk:
1. a.kawasan terbangun;
2. b.kawasan yang dilindungi dan dilestarikan;
3. c.kawasan baru yang potensial berkembang; dan/atau
4. d.kawasan yang bersifat campuran.
(3)Dalam hal kawasan yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, RTBL dapat disusun dengan pendekatan revitalisasi kawasan. (a) Pen,.usunan ...r7
(4)Penyusunan RrBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis dan mempertimbangkan pendapat publik.
(5)RTBL sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

(i) Dalam hal terjadi perubahan RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi dan intensitas Bangunan Gedung, fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru, harus disesuaikan.

(2)Dalam melakukan perubaian RDTR dan/atau RTBL, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan kondisi peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung yang sudah ada. Para$af 3 Ketentuan Keandalan Bangunan Gedung Pasad 27 Ketentua! keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi ketentuan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan Bangunan Gedung.

Pasal 28

(1)Setiap Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, harus memenuhi ketentuan aspek keselamatan Bangunan Cedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2)Ketentuan aspek keselamatan Bangunan Cedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan;
2. b.ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
3. c.ketentuan kemampual Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan.

Pasal 29

(1)Ketentuan kemampuan Bangunal Gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi ketentuan teknis mengenai:
1. a.ketentuan sistem struktur Bangrrnan Gedung;
2. b.ketentuan pembebanan pada struktur Bangunan Gedung;
3. c.ketentuan material struktur dan konstruksi; dan
4. d.ketentuan kelaikan fungsi struktur Bangunan Gedung.
(2)Struktur Bangunan Gedung harus direncanakan kuat, stabil, dan memenuhi ketentuan pelayanan (serviceability) dalarn memikul beban selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan, dan kemudahan pelaksanaan konstruksi.
(3)Ketentuan teknis mengenai standar sistem struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.struktur atas Bangunan Gedung; dan
2. b.struktur bawah Bangunan Gedung.
(4)Ketentuan pembebanan pada struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b memperhitungkan kemampuan struktur dalam memikul beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur.
(5)Selain pengaruh beban sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), perencanaan struktur harus memperhitungkan pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak agar struktur dapat mencapai umur layanannya.
(6)Dalam perencanaan struktur Bangunan Gedung terhadap pengaruh gempa, struktur Bangunan Gedung harus diperhitungkan pengaruh gempa rencana sesuai dengan tingkat risiko gempa dan tingkat kinerja struktur.
(7)Ketentuan teknis mengenai material konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.konstruksi beton;
2. b.konstruksi bqja;
3. c.konstruksi kayu;
4. d.konstruksi bambu; dan
5. e.konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus.
(8)untuk...17
(8)Untuk memenuhi ketentuan kelaikan fungsi struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, perencanaan struktur harus dilakukan dengan perhitungan mekanika teknik.

Pasal 30

(1)Setiap Bangunan Gedung harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya kebakaran.
(2)Sistem proteksi bahaya kebakaral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertqjuan untuk melindungi Pengguna dan harta benda dari bahaya serta kerusakan fisik pada saat tedadi kebakaran.
(3)Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan waktu kepada Pengguna dan/atau Pengunjung untuk menyelarnatkan diri pada saat terjadi kebakaran.
(4)Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bangunan Gedung harus mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap Perawatan dan pemulihan setelah terjadi kebakaran.

Pasal 31

(1)Ketentuan kemampual Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi ketentuan teknis mengenai:
1. a.sistem proteksi pasif;
2. b.sistem proteksi aktif; dan
3. c.manajemen kebakaran.
(2)Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengaturan komponen arsitektur dan struktur; b, akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran; dan
2. c.sarana penyelamatan.
(3)Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi Pengguna dan/atau Pengunjung dalam Bangunan Gedung.
(4)Ketentuan l't
(4)(s)
(6)(71
(8)(e)
(10)Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sistem pemadam kebakaran;
2. b.sistem deteksi, alarm kebakaran, dal sistem komunikasi;
3. c.sistem pengendalian asap kebakaran; dan
4. d.pusat pengendali kebakaran. Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumla-h dan kondisi Pengguna dan/atau Pengunjung dalam Bangunan Gedung. Ketentuan teknis mengenai manajemen kebalaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan fungsi, klasifrkasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah Pengguna dan/atau Pengunjung tertentu. Penggunaan peralatan Balgunal Gedung harus memperhatikan risiko terhadap kebakaran. Dalam hal diperlukan penentuan sifat bahan Bangunan Gedung dan tingkat ketahanan api komponen struktur Bangunan Gedung, dilakukan pengujian api. Pengujian api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai standar metode uji oleh lembaga uji yang teralreditasi. Untuk mendukung kemampuan Bangunan Gedung terhadap balaya kebakaran sebagaimala dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menerapkan rencana manajemen kebakaran skala perkotaan dan rencana induk sistem proteksi kebakaran kota.

Pasal 32

(1)Ketentuan sistem proteksi petir pada Bangunan Gedung digunakan untuk perancangan, instalasi, dan Pemeliharaan sistem proteksi petir pada Bangunan Gedung.
(2)Sistem proteksi petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengurangi risiko kerusakan Bangunan Gedung dan peralatan yang ada di dalamnya, serta melindungi keselamatan manusia yang berada di dalam dan/atau sekitar Bangunan Gedung dari sambaran petir.
(3)Sistem ... , 7
(3)Sistem proteksi petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
1. a.kemampuan perlindungan secara teknis;
2. b.ketahanan mekanis; dan
3. c.ketahanan terhadap korosi.

Isi peraturan

Teks392PDFHirarki

Memuat teks peraturan…