DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM; 2.ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN; 3.PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH; 4.PENGELOLAAN DAN KEGIATAN USAHA; 5.PERMODALAN; 6.ORGAN PERSEROAN DAERAH; 7.KEWENANGAN RUPS; 8.DEWAN KOMISIARIS; 9.DIREKSI; 10.PEGAWAI; 11.SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA; 12.DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA; 13.TAHUN BUKU DAN LABA BERSIH; 14.TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI; 15.PEMBUBARAN; 16.KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); www.jdihjembranakab.baliprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/Pojk.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat; www.jdihjembranakab.baliprov.go.id
12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /Pojk.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah BupatiJembrana.
4.Bank Perkreditan Rakyat Jembrana yang selanjutnya disebut PT. BPR Jembrana adalah perseroan daerah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan.
8.Pegawai adalah pegawai/karyawan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jembrana. www.jdihjembranakab.baliprov.go.id
9.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
10.Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan
11.Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas.
12.Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham BPR yang berbentuk perseroan terbatas.
13.Kegiatan Pelayanan kas adalah kegiatan Kas Keliling, Payment Point dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/kartu debet.
14.Kegiatan Pelayanan kas adalah kegiatan Kas Keliling, Payment Point dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/kartu debet.
15.Kas Keliling adalah kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi.
16.Payment Point adalah kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bank Perkreditan Rakyat Jembrana melakukan usaha berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati- hatian.

Pasal 3

(1)Maksud didirikannya Bank Perkreditan Rakyat yaitu untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.
(2)Tujuan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. www.jdihjembranakab.baliprov.go.id

BAB III

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang merupakan Perseroan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas.

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.

Pasal 6

Kantor pusat PT. BPR Jembrana bertempat kedudukan di Kabupaten Jembrana.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Pengelolaan PT. BPR Jembrana paling sedikit memenuhi unsur :
1. a.tata cara penyertaan modal;
2. b.kepegawaian;
3. c.tata cara evaluasi;
4. d.tata kelola perusahaan yang baik;
5. e.perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
6. f.kerjasama;
7. g.penugasan pemerintah daerah;
8. h.pinjaman;
9. i.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
10. j.penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
11. k.perubahan bentuk hukum; dan
12. l.kepailitan
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan PT. BPR Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. www.jdihjembranakab.baliprov.go.id

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. BPR Jembrana meliputi :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
b.memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pengembangan terhadap pengusaha mikro kecil;
c.menempatkan dana di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain;
d.melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat Daerah dan dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 9

(1)Modal PT. BPR Jembrana berasal dari:
1. a.Penyertaan modal Daerah bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah;
4. d.Perseorangan dan/atau Badan Usaha yang berbadan hukum; dan
5. e.Sumber modal lainnya.
(2)Modal PT. BPR Jembrana terdiri atas saham-saham.
(3)Persyaratan kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar dengan saham milik Pemerintah Kabupaten Jembrana sekurang-kurangnya berjumlah 51% (lima puluh satu per seratus). www.jdihjembranakab.baliprov.go.id

Pasal 10

(1)PT. BPR Jembrana wajib memiliki modal dasar disetor.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. BPR Jembrana dan dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pemegang saham PT. BPR Jembrana dalam RUPS.
(3)Modal dasar PT. BPR Jembrana sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari:
1. a.Pemerintah Daerah sejumlah Rp.6.435.000.000,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)
2. b.Perseorangan dan /atau badan usaha yang berbadan hukum sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
(4)Modal dasar PT. BPR Jembrana merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.435.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
(6)Bagian modal disetor dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus).
(7)Sumber dana penambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(8)Penambahan penyertaan modal PT. BPR Jembrana dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

BAB VI

ORGAN PERSEROAN DAERAH

Pasal 11

(1)Organ PT. BPR Jembrana terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
(2)Persyaratan, tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(3)Susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Jembrana ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. www.jdihjembranakab.baliprov.go.id

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…