DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM; 2.BESARAN DAN SUMBER DANA; 3.PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL; 4.HASIL USAHA; 5.PENGAWASAN; 6.KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jembrana. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 58); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak- hak lainnya.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
7.Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.
9.Bank Perkreditan Rakyat Jembrana yang selanjutnya disebut PT. BPR Jembrana adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

BAB II

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 2

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jembrana sampai Tahun 2018 sebesar Rp.6.435.000.000,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); dan
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.435.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah pada PT. BPR Jembrana dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 4

(1)Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jembrana diatur dalam rapat umum pemegang saham.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 22 Agustus 2017 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 22 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd I MADE SUDIADA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 73 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI : (5, 42/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA I UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal pemerintah Daerah pada perusahaan negara/Daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, Bank Perkreditan Rakyat. Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui Penyertaan Modal Daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…