DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Pendirian 3. Nama, bentuk, tempat kedudukan, dan lambang perusahaan 4. Maksud dan tujuan 5. Kegiatan usaha dan jangka waktu berdiri 6. Modal 7. Organ 8. Pegawai 9. Tanggung jawab dan ganti rugi 10. Tahun buku dan penggunaan laba 11. Perencanaan, operasional, dan pelaporan 12. Anak perusahaan umum daerah Tribhuwana 13. Penugasan pemerintah kepada perusahaan umum daerah Tribhuwana 14. Evaluasi dan restrukturisasi 15. Pembinaan dan pengawasan 16. Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan komite lainnya 17. Pembubaran 18. Kepailitan 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan perusahaan umum daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga memberikan kemanfaatan dalam pembangunan daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan hukum saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang …
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRIBHUWANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.
8.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut Perumda Tribhuwana adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
11.Kuasa …
11.Kuasa Pemilik Modal selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
13.Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Perumda Tribhuwana didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB III

NAMA, BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN LAMBANG PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan diberi nama Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana.
(2)Bentuk badan hukum perusahaan yaitu perusahaan umum Daerah.

Pasal 4

(1)Perumda Tribhuwana berkedudukan di Daerah dan dapat membentuk kantor cabang atau unit layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pembukaan kantor cabang atau unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan disetujui oleh KPM.

Pasal 5

(1)Perumda Tribhuwana memiliki lambang sebagai identitas Perumda Tribhuwana.
(2)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal tertentu yang melibatkan Perumda Tribhuwana.
(3)Lambang Perumda Tribhuwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)Maksud kegiatan usaha Perumda Tribhuwana untuk:
1. a.sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya; dan
2. b.memperoleh laba dan/atau keuntungan.
(2)Tujuan kegiatan usaha Perumda Tribhuwana untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB V

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Tribhuwana dapat melakukan kegiatan usaha yang meliputi :
1. a.industri/perdagangan; dan
2. b.jasa
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tribhuwana melakukan:
1. a.kerjasama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha dan swasta;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
3. c.pembentukan anak Perumda Tribhuwana dan/atau memiliki saham diperusahaan lain; dan
4. d.penetapan pemakaian hak usaha, hak sewa tempat usaha, dan hak pinjam pakai hak usaha.
(3)Pelaksanaan …
(3)Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau pemerintah lain serta pelaksanaan pembentukan anak Perumda Tribhuwana dan/atau memiliki saham pada Perumda Tribhuwana lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) dan huruf (c) dilakukan dengan mendapatkan persetujuan KPM.
(4)Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perumda Tribhuwana berdiri selama melakukan kegiatan usaha.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar yang dimiliki oleh Perumda Tribhuwana merupakan keseluruhan modal dan aset yang dimiliki oleh Perumda Tribhuwana.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(3)Modal setor Perumda Tribhuwana ditentukan sebesar Rp. 2.878.009.935,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 10

(1)Modal Perumda Tribhuwana dapat bersumber dari:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman …
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.Perusahaan lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Daerah;
3. c.perusahaan lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d berpedoman pada ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…