DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB IIPERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA BAB IV PELATIHAN KERJA BAB V PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAB VI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BAB VII HUBUNGAN KERJA BAB VIII HUBUNGAN INDUSTRIAL BAB IX PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BAB X PENGUPAHAN BAB XI PEMBINAAN BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, diperlukan peningkatan pelayanan di bidang ketenagakerjaan
c.bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Dinas …
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah.
8.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang berkedudukan dan/atau beroperasi di Daerah; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang berkedudukan dan/atau beroperasi di Daerah.
1. 9.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 10.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. 11.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. 12.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. 13.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. 14.Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang selanjutnya disebut PTK Daerah adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan Daerah secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan Daerah yang berkesinambungan.
6. 15.Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, Daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh.
7. 16.Perencanaan …
8. 16.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau Perusahaan yang bersangkutan.
9. 17.Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja makro.
10. 18.Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut RTK Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja mikro.
11. 19.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12. 20.Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
13. 21.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. 22.Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
15. 23.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
16. 24.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
17. 25.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. 26.Lembaga Kerja Sama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan serikat Pekerja/serikat Buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
19. 27.Lembaga …
20. 27.Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, serikat Pekerja/serikat Buruh, dan pemerintah.
21. 28.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
22. 29.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat Buruh atau beberapa serikat Pekerja/serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
23. 30.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau serikat Pekerja/serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan PHK serta perselisihan antar serikat Pekerja/serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.
24. 31.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat Pekerja/serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
25. 32.Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
26. 33.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
27. 34.Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat- syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyaui kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat Pekerja/serikat Buruh hanya dalam satu Perusahan.
28. 35.Informasi Pasar Kerja selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan tenaga dan informasi ketenagakerjaan;
b.kesempatan dan perlakuan yang sama;
c.Pelatihan …
c.Pelatihan Kerja;
d.penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
e.penggunaan TKA;
f.Hubungan Kerja;
g.Hubungan Industrial;
h.Perselisihan Hubungan Industrial;
i.pengupahan;
j.pembinaan; dan
k.penghargaan.

Pasal 3

(1)Pembangunan ketenagakerjaan di Daerah diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat, Provinsi Bali dan Daerah.
(2)Pembangunan ketenagakerjaan di Daerah bertujuan:
1. a.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;
2. b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan Daerah;
3. c.memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja dan Perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. d.meningkatkan kesejahteran Tenaga Kerja dan terjaminnya keberlangsungan berusaha.
(3)Penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah mempunyai sasaran:
1. a.terwujudnya perencanaan Tenaga Kerja;
2. b.terwujudnya sistem latihan kerja nasional di Daerah;
3. c.terwujudnya kebijakan produktivitas;
4. d.terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja;
5. e.terwujudnya perlindungan Tenaga Kerja;
6. f.terwujudnya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. g.terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing; dan
8. h.terwujudnya sistem pengupahan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menyusun PTK Daerah.
(2)PTK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PTK Makro; dan
2. b.PTK Mikro.
(3)PTK …
(3)PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.lingkup Daerah; dan
2. b.lingkup sektoral dan sub sektoral.
(4)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.lingkup badan usaha milik Negara;
2. b.badan usaha milik Daerah;
3. c.Perusahaan swasta; dan
4. d.lembaga swasta lainnya.
(5)Penyusunan PTK dilakukan secara terintegrasi, partisipatif, dan berbasis data ketenagakerjaan nasional.
(6)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dengan mengacu pada SIAP Kerja dan sistem perencanaan Tenaga Kerja nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dinas menyusun PTK Makro lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.
(2)PD yang membidangi sektor atau lapangan usaha di Daerah menyusun PTK Makro lingkup sektoral dan sub sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
(3)Penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2) melibatkan instansi vertikal, lembaga statistik, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
(4)Untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi, dibentuk Tim Koordinasi PTK Daerah melalui Keputusan Bupati.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur PD, kecamatan, desa/kelurahan, dan perwakilan dunia usaha.
(6)PTK Makro harus dikonsultasikan secara berkala dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, menghasilkan RTK Makro Daerah dan RTK Makro sektoral/sub sektoral Daerah.
(2)RTK Makro wajib mengintegrasikan data dengan sistem nasional SIAP Kerja.
(3)RTK Makro digunakan sebagai dasar dalam:
1. a.penyusunan program pembangunan Daerah;
2. b.penyelarasan kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi;
3. c.penetapan arah penempatan Tenaga Kerja; dan
4. d.perlindungan dan jaminan sosial Tenaga Kerja.
(4)RTK Makro memuat paling sedikit:
1. a.kondisi ketenagakerjaan;
2. b.proyeksi kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja;
3. c.keseimbangan Tenaga Kerja;
4. d.strategi dan prioritas pembangunan ketenagakerjaan Daerah.
(5)RTK …
(5)RTK Makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau ulang setiap tahun.
(6)Dinas mensosialisasikan RTK Makro Daerah.
(7)PD pembina sektoral/sub sektoral mensosialisasikan RTK Makro sektoral/sub sektoral Daerah.
(8)Penyusunan dan pelaksanaan PTK Makro dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta dan lembaga swasta lainnya di Daerah, menyusun PTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
(2)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan RTK Mikro yang memuat paling sedikit:
1. a.persediaan pegawai;
2. b.kebutuhan pegawai;
3. c.neraca pegawai; dan
4. d.program kepegawaian.
(3)RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Dinas untuk:
1. a.dihimpun sebagai bagian dari PTK Makro;
2. b.diintegrasikan ke dalam sistem informasi ketenagakerjaan nasional SIAP Kerja; dan
3. c.digunakan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan Daerah.
(4)Dinas dapat memfasilitasi pelatihan atau asistensi teknis penyusunan RTK Mikro bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Daerah.
(5)RTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau ulang setiap tahun.
(6)Pimpinan Perusahaan/lembaga mensosialisasikan RTK Mikro kepada unit kerja di lingkungannya.
(7)Penyusunan dan pelaksanaan PTK Mikro dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dinas berwenang mengoordinasikan penyusunan PTK Makro dan Mikro.
(2)PTK Makro dan Mikro yang telah disusun wajib disampaikan ke Dinas untuk dokumentasi dan integrasi ke sistem informasi nasional SIAP Kerja.
(3)Penyusunan dan pelaksanaan PTK dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dinas membangun, mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Ketenagakerjaan secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem nasional di bidang ketenagakerjaan.
(2)Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan;
2. b.pengolahan;
3. c.penganalisaan;
4. d.penyimpanan;
5. e.penyajian; dan
6. f.penyebarluasan, informasi Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap, dan berkesinambungan.
(3)Jenis informasi Ketenagakerjaan meliputi:
1. a.informasi ketenagakerjaan umum;
2. b.informasi pelatihan dan produktivitas kerja;
3. c.informasi penempatan Tenaga Kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja; dan
4. d.informasi Hubungan Industrial dan perlindungan Tenaga Kerja.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Ketenagakerjaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 10

(1)Setiap Tenaga Kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan:
1. a.jenis kelamin;
2. b.suku;
3. c.ras;
4. d.agama;
5. e.aliran kepercayaan dan politik;
6. f.status sosial;
7. g.kondisi fisik; atau
8. h.latar belakang lainnya.
(2)Pemerintah Daerah dan Pengusaha wajib menjamin perlakuan yang setara kepada seluruh Tenaga Kerja, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…