DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JANGKA WAKTU RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAB III DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAB IV KERJA SAMA BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
7.Peraturan Menteri …
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Bupati adalah Bupati Jembrana.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8.Lingkungan …
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
12.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Masyarakat …
14.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.partisipatif;
k.kearifan lokal;
l.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
m.otonomi daerah

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
b.penyusunan rencana tata ruang Daerah;
c.penyusunan KLHS; dan
d.penyusunan perencanaan sektoral di Daerah.

Pasal 4

…

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu:

a.meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
b.mewujudkan dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis Lingkungan Hidup;
c.meningkatkan ketahanan dan kesiapan menghadapi perubahan iklim;
d.mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; dan
e.mewujudkan pencapaian net zero emission.

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.jangka waktu RPPLH;
b.dokumen RPPLH;
c.kerja sama;
d.pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
e.partisipasi masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

JANGKA WAKTU RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

(1)RPPLH Daerah berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun mulai 2025 hingga tahun 2055, dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)Peninjauan kembali RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen dengan mempertimbangkan:
1. a.kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
2. b.pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4. d.dinamika sosial budaya masyarakat.
(3)Dalam …
(3)Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah yang harus diakomodasi atau terjadi perubahan lingkungan strategis, maka peninjauan kembali RPPLH Daerah dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun.
(4)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dikonsultasikan dengan Gubernur.

BAB III

DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

(1)Dokumen RPPLH Daerah Tahun 2025-2055 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: : : : Pendahuluan; Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung; Permasalahan dan Target; Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan BAB V : Penutup.
(2)Dokumen RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan RPPLH.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah daerah lain;
3. c.pihak ketiga; dan
4. d.lembaga …
5. d.lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
(3)Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RPPLH.

Pasal 10

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.sosialisasi;
2. b.konsultasi; dan/atau
3. c.bimbingan teknis.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…